Kebijakan Terbaik Untuk Korban Bencana

7 Januari 20267 Januari 2026

Oleh: Farid Wajdi

Bencana selalu lebih jujur dibanding pidato. Ia memperlihatkan ketangguhan warga sekaligus membuka celah kebijakan negara.

Sejumlah bencana di Sumatera sepanjang sebulan terakhir kembali menyisakan pola lama: negara bergerak cepat saat darurat, lalu melambat ketika korban membutuhkan kepastian hidup.

Hari-hari awal dipenuhi bantuan logistik, kunjungan pejabat, dan pernyataan simpati. Namun setelah sorotan meredup, korban menghadapi fase paling sunyi. Tenda mulai lapuk, dapur umum berhenti beroperasi, pekerjaan belum kembali. Pada titik ini, kebijakan tak lagi bisa bersembunyi di balik narasi empati.

Keterlambatan pemulihan pascabencana bukan sekadar soal teknis. Ia mencerminkan cara negara membaca penderitaan. Data lapangan dari berbagai wilayah Sumatera menunjukkan jeda panjang antara tanggap darurat dan pemulihan. Hunian sementara tertunda, kepastian bantuan kabur, koordinasi antarlembaga berjalan terseok.

Pakar kebencanaan Eko Teguh Paripurno (2020) menilai persoalan utama terletak pada kegagalan memahami bencana sebagai siklus.

Negara kerap mengakhiri peran pada fase darurat, seolah keselamatan fisik menutup seluruh persoalan. Padahal fase pemulihan justru menentukan masa depan korban.

Masalah data kembali muncul sebagai penghambat klasik. Perbedaan angka korban dan kerusakan antarlembaga memicu distribusi bantuan tidak merata.

Transparansi rendah memperlebar jarak antara kebijakan dan realitas. Laporan ELSAM (2025) mencatat keterbatasan akses informasi memperburuk posisi korban, terutama kelompok rentan.

Fragmentasi kewenangan memperpanjang penderitaan. Pemerintah pusat, daerah, dan lembaga teknis bekerja dalam ritme berbeda. Korban terjebak di antara prosedur dan rapat koordinasi. Charles Fritz sejak 1961 telah mengingatkan, birokrasi kaku sering berubah menjadi bencana kedua.

Kelambanan ini menumbuhkan kekecewaan publik. Penilaian masyarakat terhadap negara bukan lahir dari sentimen semata, melainkan dari pengalaman konkret. Ketika korban menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian hunian dan penghidupan, kepercayaan terkikis perlahan.

Kebijakan Yang Memulihkan

Kebijakan terbaik bagi korban bencana menuntut perubahan orientasi. Korban bukan angka statistik, melainkan manusia dengan kebutuhan berlapis. Prioritas utama bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi pemulihan kehidupan.

Hunian sementara sering diperlakukan sebagai proyek administratif. Padahal hunian menyangkut rasa aman dan keberlanjutan sosial. BNPB (2023) mencatat keterlambatan penyediaan huntara berkorelasi dengan meningkatnya gangguan psikologis pascabencana. Anak-anak kehilangan ruang belajar, orang dewasa kehilangan produktivitas.

Pendekatan berbasis data terbuka menjadi keharusan. Riant Nugroho (2018) menegaskan kebijakan tanpa data akurat hanya menghasilkan ketimpangan baru.

Data korban, alokasi anggaran, serta progres pemulihan perlu dapat diawasi publik. Transparansi bukan ancaman stabilitas, melainkan penopang legitimasi.

Aspek psikososial kerap dipinggirkan. Psikolog Koentjoro (2019) menyebut trauma bencana sebagai luka sosial jangka panjang. Tanpa pendampingan, trauma berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap negara. Kebijakan yang mengabaikan dimensi ini hanya menciptakan pemulihan semu.

Program pembangunan hunian berbasis pajak di beberapa wilayah Sumatera patut diapresiasi. Namun efektivitasnya bergantung pada pelibatan korban. Tanpa partisipasi warga terdampak, kebijakan berisiko gagal menjawab kebutuhan sosial dan budaya setempat.

Ke depan, evaluasi kebijakan bencana perlu mengubah indikator keberhasilan. Bukan sekadar jumlah bantuan tersalurkan, melainkan kecepatan pemulihan hidup korban.

Negara juga perlu mengubah bahasa kebijakan. Istilah teknokratis tidak cukup menenangkan warga yang kehilangan segalanya.

Bencana memang tak memilih waktu. Namun respons negara selalu pilihan sadar. Ketika kebijakan disusun dari jarak aman birokrasi, korban merasa diabaikan. Ketika kebijakan lahir dari pengalaman korban, negara hadir sebagai penyangga harapan.

Sumatera memberi pelajaran keras. Bencana bukan hanya ujian alam, melainkan ujian keberpihakan. Kebijakan terbaik bukan yang paling rapi dalam laporan, tetapi yang paling cepat mengembalikan martabat mereka yang tersisa.

Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.