10 hours ago
5
JAKARTA (Waspada): Heboh keberadaan pekerja seks komersial (PSK) atau pramunikmat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya di Kalimantan Timur menjadi perhatian menteri hingga DPR.
Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkejut saat mendengar laporan banyaknya PSK di kawasan yang akan jadi ibu kota negara Indonesia itu.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
“Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7) seperti dikutip dari detik.com.
Cak Imin mengatakan maraknya PSK di IKN merupakan hal yang gawat. Dia yang juga Ketua Umum PKB itu menegaskan akan mengecek langsung ke lokasi.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta fenomena PSK tersebut dibereskan oleh Otorita IKN. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Selasa (8/7).
“Berapa hari ini media diwarnai dengan berita yang kurang enak ya, dibaca terkait dengan PSK ya, Pak. Pramu Saji Kenikmatan, atau pekerja seks komersial. Kenapa ini menjadi penting, Pak? Begini, Pak, jangan sampai kemudian istri-istri ASN yang ada di sana itu khawatir semua, Pak. Ini pengalaman ya, Pak,” kata Khozin dalam rapat itu.
“Artinya begini. Meskipun pegang anggaran besar, Pak. Walaupun pegang uang banyak, jabatan tinggi. Kalau sudah bermasalah sama istri, sempit dunia itu, Pak,” sambung politikus PKB tersebut.
Menurutnya, kabar soal ada PSK di IKN akan mengganggu produktivitas kinerja para ASN. Dia juga menyoroti sabung ayam di sana.
“Jangan sampai kemudian tempat episentrum ketatanegaraan kita nanti sudah banyak kemaksiatan di sana. Dan orang-orangnya juga tidak maksimal. Bukan hanya masalah PSK ya, masalah sabung ayam juga. Ini ada juga beritanya gitu, Pak,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Basuki mengatakan praktik prostitusi itu bukan persis terjadi di IKN, melainkan di beberapa daerah sekitar seperti Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Itu di Sepaku, 3 kilometer di Sepaku [dari kawasan inti IKN]. Pernah ke sana belum? Nah, jadi memang bukan di IKN-nya bos. Kalau di IKN-nya enggak ada, itu di Sepaku,” kata Basuki.
Dia mengatakan aparat gabungan mulai dari kepolisian, Satpol PP, dan pemerintah setempat pernah melakukan razia prostitusi tersebut saat Ramadan lalu. Kala itu, ujar dia, ada delapan warung yang didatangi dan kemudian ditutup karena diduga menjadi lokasi prostitusi.
Sementara, praktik prostitusi yang dilakukan secara daring, dia menduga sebagai daur ulang atau dilakukan dalam modus lain.
“Menurut Deputi Pengendalian kami, itu recycle Pak. Sekarang udah enggak ada,” katanya.
Basuki mengatakan pihaknya ke depan akan terus melakukan operasi dan penjaringan terhadap tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokalisasi. Baik oleh Deputi Pengendalian IKN, maupun kepolisian yang akan tergabung dalam Tim Terpadu.
Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyatakan telah menertibkan puluhan orang perempuan yang diduga sebagai pramunikmat di sekitar wilayah IKN dalam operasi penertiban hingga Juni 2025.
“Kami pantau dan lakukan operasi penertiban praktik prostitusi daring maupun luring di sekitar wilayah IKN,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali, Minggu lalu seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, dia bilang personel Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara terus melakukan patroli penertiban di wilayah IKN karena kendati sudah ada Otorita IKN, tetapi secara administratif penegakan peraturan daerah (perda) masih jadi kewenangan pemerintah kabupaten setempat.
Ali mengatakan dalam tiga kali operasi penertiban terakhir khusus di wilayah Kecamatan Sepaku terjaring 64 orang perempuan diduga pramunikmat atau pelaku praktik prostitusi.
“Operasi pertama petugas tertibkan dua, orang pelaku, dan operasi kedua 32 orang ditertibkan, serta operasi ketiga 30 orang ditertibkan,” ujarnya.
Hasil keterangan yang didapat praktik prostitusi kebanyakan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi media sosial. Para pramunikmat tersebut menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp300 ribu per malam,
“Pelaku prostitusi menawarkan jasa dengan harga antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu sekali kencan,” katanya.
Pramunikmat berasal Samarinda, Balikpapan Bandung, Makassar dan Yogyakarta, setelah dilakukan pembinaan pelaku praktik prostitusi yang berasal dari luar daerah diminta segera meninggalkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam waktu dua hingga tiga hari.
Dia bilang penanganan praktik prostitusi membutuhkan kerja sama lintas sektor, terutama mengawasi pendatang yang menyewa kamar penginapan tanpa identitas jelas karena masuk kawasan strategis nasional yang harus dijaga dari ancaman degradasi moral dan sosial.
Ia mengatakan keberadaan pekerja seks komersial (PSK) telah dipetakan oleh pihaknya. Baik yang bekerja secara sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan menggunakan aplikasi.
“Ada dua pola. Pertama secara online, mayoritas menggunakan aplikasi MiChat. Kedua, offline di titik-titik yang sudah kami petakan,” ujar Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kepada detikKalimantan, Selasa (8/7).
Ia menerangkan berdasarkan pengakuan beberapa PSK yang terjaring, seorang PSK bisa melayani lima pelanggan dalam sehari. Namun belum dijelaskan apakah mereka beraksi di bawah arahan muncikari atau mandiri.
“Itu bisa tembus Rp1,5 juta per hari,” sebutnya.
Belum Pasti
Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkapkan belum ada kepastian soal waktu pemindahan pegawai negeri sipil (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menyebut pemerintah masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kita masih menunggu arahan Bapak Presiden selanjutnya seperti apa, karena kan memang ada beberapa peraturan yang harus menetapkan dimulainya perpindahan ASN,” ujar Rini di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
Meski belum ditentukan waktunya, Rini menyebut pihaknya meminta instansi-instansi pemerintah untuk mulai melakukan pemetaan pegawai.
Pemetaan ini diperlukan mengingat sejumlah lembaga kini memiliki struktur organisasi baru yang mengharuskan formasi pegawainya terbagi.
“Kami sudah meminta para instansi pemerintah untuk segera menyiapkan pemetaannya, karena kan banyak juga instansi-instansi baru yang kemarin formasinya harus terbagi dua atau tiga,” tambahnya.
Rini juga menyampaikan saat ini belum ada informasi mengenai perpindahan pegawai dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Dari BRIN saya belum dapat informasi,” terangnya.
Pemerintah sebelumnya menunda rencana pemindahan ASN ke IKN yang sedianya dijadwalkan mulai Januari 2025. Penundaan tersebut tertuang dalam surat resmi Kementerian PANRB tertanggal 24 Januari.
Surat itu menyebut penataan organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal. Waktu final pemindahan akan diumumkan kemudian.
Surat tersebut juga mencantumkan pembangunan gedung perkantoran dan hunian ASN di IKN masih dalam proses penyesuaian hingga akhir 2024, menyusul perubahan jumlah kementerian dan lembaga.
Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce sebelumnya mengatakan penyesuaian ini berdampak pada struktur kelembagaan, tugas dan fungsi organisasi, hingga pengisian pejabat.
“Penataan organisasi ini berpengaruh pada tugas dan fungsi organisasi, pengisian pejabat, ASN yang sebelumnya ditunjuk ternyata pindah organisasi,” ujar Averrouce.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memperkirakan pemindahan ASN kemungkinan baru akan dimulai setelah Lebaran 2025, atau sekitar April. “Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” ujar Basuki.(cnni)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
