Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengungkapkan tidak akan mendapatkan alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya anggaran yang diberikan kepada Kementeriannya merupakan alokasi dari anggaran Badan Penyelenggaran Haji dan Umrah.
"Tidak ada anggaran baru, anggaran kita BP Haji lama ditambah peralihan anggaran dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah ke Kementerian Haji," kata Gus Irfan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).
Meski ia tidak membeberkan spesifik total anggaran yang akan dikelola. Namun menurut pagu anggaran 2025 BP Haji mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 179,73 miliar, meski kemudian ada efisiensi anggaran sebesar Rp 71,1 miliar.
Lebih lanjut, Gus Irfan juga mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah. Menurutnya presiden meminta dirinya melakukan hal apapun supaya bisa memberikan pelayanan terbaik untuk ibadah haji.
Dia bercerita setelah pelantikan dia dan beberapa menteri yang baru dilantik dipanggil ke ruangan untuk mendapatkan arahan dari Presiden.
"Karena itu tadi saya bergembira presiden sampaikan lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji kita," katanya.
Selain itu dia juga akan berupaya agar biaya haji lebih bersahabat bagi masyarakat Indonesia. Adapun terkait kampung haji juga dipastikan mulai bisa digunakan pada 2028 mendatang.
"Besok kami dan Danantara akan ke Jeddah memastikan lokasi yang kata ambil. Karena bulan kemarin sudah melihat beberapa calon lokasi dan Insyaallah besok kita akan putuskan mana yang akan kita ambil," katanya.
"Mungkin ada beberapa tower 1 - 2 tower diharapkan tahun 2028 bisa dipakai," tuturnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]