Hadapi Trump, Chatib Basri Sarankan Pemerintah Ikut Cara Orde Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengenakan tarif impor dasar 10% kepada seluruh negara mitra dagang AS. Kebijakan tersebut pun ditambah dengan pengenaan respirokal tarif impor yang tinggi bagi sejumlah negara, termasuk China sebesar 145% dan Indonesia sebesar 32%. Kebijakan tersebut menyebabkan berbagai ketidakpastian ekonomi global.

Mantan menteri keuangan era Presiden SBY, Chatib Basri mengingatkan pemerintah RI untuk tidak menyia-nyiakan momentum krisis. Bahkan, menurut Chatib, Indonesia harus melakukan pendekatan berani seperti yang pernah diterapkan pada tahun 1980-an tepatnya pada saat era Orde Baru.

"Waktu itu pemerintah melakukan devaluasi, tahun 1986, kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong cost ekonomi. Jadi tadi betul seperti Pak SBY sampaikan, gunakan krisis ini untuk reform. Don't waste the crisis, bad times make good policy," ujar Chatib dalam acara diskusi The Yudhoyono Institute dengan tema Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

Ia pun mengapresiasi beberapa keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto yang telah melakukan beberapa kebijakan deregulasi ekonomi yang dinilai dapat menolong perekonomian dalam negeri.

"Dimulai dengan kuota, dengan TKDN, dengan berbagai langkah yang saya kira akan sangat menolong." ujarnya.

Chatib juga menjelaskan bahwa menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan juga sangat penting. Ketika masyarakat membelanjakan uang, permintaan naik, dunia usaha pun bergerak untuk memproduksi dan menyerap tenaga kerja.

"Dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend, maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja. Jadi di dalam hal ini fiscal policy menjadi sangat penting untuk melakukan spending," ujarnya.

(haa/haa)

Next Article Prabowo Balikin Fungsi Bulog ke Era Soeharto, Ini Alasannya