Eskalasi Di Venezuela: Ketika Pasar Digerakkan Senjata

3 Januari 20263 Januari 2026

Oleh Dr. Andree Armilis, M.A.

Serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela pada awal Januari 2026 bukan hanya peristiwa keamanan, melainkan kejadian ekonomi-politik yang signifikan bagi negara-negara berkembang. Ia menyingkap kembali hubungan lama antara kekuasaan, sumber daya, dan distribusi risiko dalam sistem ekonomi global yang semakin tidak stabil.

Dalam banyak literatur ekonomi politik internasional, negara-negara berkembang sering ditempatkan bukan berdasarkan ideologi atau geografi, melainkan berdasarkan posisi struktural: ketergantungannya pada pasar global, keterbatasan ruang kebijakan, dan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Kerangka ini penting untuk memahami mengapa konflik di satu kawasan dapat menimbulkan biaya ekonomi di kawasan lain yang tidak memiliki keterlibatan langsung.

Venezuela merupakan contoh klasik negara dengan aset strategis tinggi namun kapasitas ekonomi yang terdegradasi. Dengan cadangan minyak sekitar 300 miliar barel, Venezuela secara teori adalah aktor utama pasar energi global. Namun dalam praktik, produksi minyaknya selama beberapa tahun terakhir berada di bawah 1 juta barel per hari, akibat kombinasi sanksi, pembatasan akses modal, dan penurunan kualitas infrastruktur.

Serangan militer terhadap negara dengan profil seperti ini tidak hanya berdampak pada neraca kekuasaan, tetapi juga pada ekspektasi pasar. Pasar energi global bekerja bukan saja berdasarkan volume pasokan aktual, melainkan persepsi risiko. Dalam kondisi pasokan global yang ketat —pengaruh konflik Timur Tengah, gangguan logistik Laut Merah, dan ketegangan geopolitik lain— setiap eskalasi di negara produsen utama langsung diterjemahkan menjadi “risk premium” terhadap harga.

Kenaikan risiko ini tidak bersifat netral. Ia menciptakan redistribusi biaya. Negara-negara eksportir energi dengan kapasitas fiskal kuat relatif terlindungi, sementara negara importir energi dengan ruang subsidi terbatas menghadapi tekanan ganda: inflasi dan pelemahan nilai tukar. Dengan kata lain, konflik geopolitik menghasilkan dampak ekonomi yang tidak simetris.

Di sinilah kegagalan mekanisme kolektif menjadi masalah ekonomi, bukan sekadar normatif. Ketika eskalasi konflik tidak dikelola melalui institusi global yang efektif, ketidakpastian menjadi variabel permanen. Dunia bergerak dari rezim stabilitas menuju rezim volatilitas, di mana harga energi, biaya pembiayaan, dan arus modal lebih ditentukan oleh kejutan politik ketimbang fundamental ekonomi.

Bagi negara seperti Indonesia, implikasi ini adalah hal yang konkret. Indonesia masih merupakan importir bersih minyak dan BBM. Fluktuasi harga minyak global berdampak langsung pada kebijakan subsidi energi, defisit fiskal, dan stabilitas harga domestik. Dalam kondisi fiskal yang tertatih menyeimbangkan pertumbuhan, perlindungan sosial, dan disiplin anggaran, volatilitas energi mempersempit ruang manuver kebijakan.

Selain itu, ketidakpastian global mendorong penguatan aset aman dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Tekanan terhadap nilai tukar memperbesar biaya impor dan utang luar negeri, serta memengaruhi persepsi risiko investasi. Dalam ekonomi yang terintegrasi secara global, guncangan semacam ini tidak bisa diredam sepenuhnya oleh kebijakan domestik.

Kasus Venezuela juga menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi saling terkait. Narasi stabilitas atau keamanan sering berjalan beriringan dengan kepentingan atas sumber daya strategis. Dalam konteks ekonomi politik, hal ini bukan anomali, melainkan pola yang berulang. Negara dengan aset strategis tinggi cenderung menjadi objek tekanan ketika mekanisme pasar dan diplomasi tidak lagi dianggap memadai.

Masalahnya, pola ini menciptakan preseden yang mahal. Ketika intervensi menjadi instrumen kebijakan yang ditetima dan dinormaliasi secara praktik, ketidakpastian meningkat secara sistemik. Biaya dari ketidakpastian ini jarang ditanggung oleh aktor yang mengambil keputusan, melainkan oleh negara-negara yang bergantung pada stabilitas harga dan arus perdagangan global.

Dalam jangka panjang, kondisi ini menggeser sistem ekonomi global dari “rule-based predictability” menuju “power-driven volatility”. Aturan tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi jangkar ekspektasi. Yang menentukan adalah kalkulasi kekuatan dan kepentingan jangka pendek. Singkatnya, semua akan menjadi sangat tidak pasti dan tak terprediksi. 

Bagi Indonesia dan negara-negara dengan struktur ekonomi serupa, respons rasional terhadap situasi ini harusnya bukan sekadar diplomasi normatif. Dibutuhkan penyesuaian kebijakan ekonomi yang relevan dan efektif. Diversifikasi sumber energi, percepatan transisi energi domestik, dan penguatan ketahanan fiskal harus digesa karena ia telah menjadi kebutuhan strategis, bukan pilihan ideologis.

Ledakan di Caracas, dalam perspektif ini, bukan hanya suara konflik nun jauh di Amerika Latin sana. Ia adalah sinyal akan adanya biaya tambahan yang harus diperhitungkan dalam ekonomi global yang semakin rapuh. Dan seperti biasa dalam sistem yang timpang, biaya tersebut lebih sering dibayar oleh mereka yang tidak memiliki kendali atas keputusan awalnya.

Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menjadi pemain global yang handal, atau hanya akan menjadi negara korban yang terombang-ambing dalam kekalutan sistem dunia?

Penulis adalah Sosiolog dan Analis Stratejik

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.