1 hour ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) menjadi UU baru.
DPR RI menargetkan penyelesaian proses tersebut bisa dilakukan secepatnya sebelum masa sidang DPR kali ini berakhir sekitar Oktober 2026.
Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan bahwa percepatan tersebut merupakan respons atas mandat Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah lama membatalkan sejumlah pasal dalam aturan lama sejak 2012 lalu.
Ia menilai kepastian hukum di sektor hulu migas sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
"Sudah sangat penting saatnya untuk kita melakukan revisi Undang-undang Migas apalagi di tengah kondisi yang sekarang kita hadapi, kondisi geopolitik yang membuat kebutuhan migas kita menjadi sangat kuat dalam memperkuat ketahanan energi," ungkap Eddy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (21/8/2026).
Lantas, apa saja poin penting yang diusulkan dalam RUU Migas? Berikut beberapa poin pentingnya:
- Pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK)
Badan baru ini akan berperan sebagai pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang memiliki fungsi regulator sekaligus pengusahaan.
- Tanggung Jawab Langsung ke Presiden
BUK diusulkan berada di bawah koordinasi Presiden RI untuk memangkas birokrasi.
- Pemegang Wilayah Kerja Tunggal
BUK akan menjadi entitas yang memegang seluruh wilayah kerja (WK) migas di Indonesia.
- Pembentukan Petroleum Fund
Dana khusus pengembangan minyak dan gas bumi yang dialokasikan untuk kegiatan riset dan teknologi.
- Rencana Umum Migas
Penyusunan peta jalan pengembangan migas nasional.
Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa pembentukan BUK Migas tersebut penting untuk mengakselerasi pengembangan lapangan migas. BUK itu nantinya akan mengelola kegiatan hulu secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, termasuk PT Pertamina (Persero).
"BUK itu pada akhirnya memiliki tugas penting untuk satu menaikkan lifting migas kita dan kedua untuk memperkuat ketahanan energi kita. Dia memiliki kegiatan usaha pengelolaan migas juga, jadi tidak hanya sebagai regulator tetapi juga memiliki pengusahaan," jelasnya.
- Penguasaan dan Pengusahaan Migas Dikendalikan Negara
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan landasan RUU Migas ini juga bertujuan untuk menyelaraskan tata kelola migas nasional dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi pada 2012 lalu.
Seperti diketahui, salah satu putusan MK pada 2012 lalu yaitu membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kemudian sejak saat itu untuk dibentuk satuan kerja sementara yaitu SKK Migas hingga ada badan hukum tetap yang ditentukan dalam revisi UU Migas.
"Tujuannya jelas menjalankan putusan MK. Poin pentingnya adalah Penguasaan dan Pengusahaan harus dikendalikan negara. UU 22 tahun 2001 memisahkan penguasaan dan pengusahaan. Dalam RUU Migas ini disatukan sesuai amar putusan MK," jelas Bambang.
Melalui sinkronisasi kebijakan tersebut, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan produksi terangkut (lifting) minyak dan gas bumi nasional.
"Memang itu tujuannya," jawab Bambang saat ditanya apakah revisi UU Migas ini nantinya mampu meningkatkan lifting migas nasional.
RUU Migas Jadi Inisiatif DPR
Sebagai informasi, pengambilan keputusan revisi Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) baru ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang dilaksanakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Hadir dalam rapat paripurna para pimpinan DPR, yaitu Ketua DPR Puan Maharani serta empat wakil ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Mulanya, Saan meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Migas usul inisiatif Komisi XII DPR. Pendapat fraksi-fraksi pun disampaikan secara tertulis
Kemudian, Saan menanyakan persetujuan para anggota yang hadir mengenai RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR. Para anggota Dewan pun menyetujuinya.
"Kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi XII DPR RI tentang Minyak dan Gas Bumi dapat disetujui menjadi RUU usul DPR?," tanya Saan.
"Setuju," jawab anggota Dewan.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui harmonisasi RUU tentang Migas. Seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut dalam rapat pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU Migas yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Ketua Panja Sturman Panjaitan mengatakan, RUU Migas disepakati menjadi RUU penggantian. Panja juga melakukan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan teknis terhadap draf RUU tersebut.
"Disepakati dalam rapat panja bersama pengusul secara garis besar adalah menyepakati rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang penggantian serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara teknis sebanyak 39 item, sedang catatan aspek substansi diserahkan sepenuhnya kepada pengusul," ujarnya.
Sturman mengatakan terdapat sejumlah perubahan hasil rapat Panja. Salah satunya, RUU Migas disepakati sebagai RUU penggantian. Selain itu, penjelasan Pasal 7 dihapus dan kata 'kontraktor' juga dipindahkan menjadi definisi dalam Bab I mengenai ketentuan umum.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
