3 hours ago
1
Jika Rico serius, ia harus berani membongkar mata rantai kebocoran dari hulu sampai loket.
KAS KOTA bukan perkara angka biasa. Ia napas layanan publik: lampu jalan, puskesmas, drainase, gaji petugas kebersihan, sampai biaya menutup lubang jalan yang menelan ban motor warga. Karena itu, ketika pendapatan daerah tak tercapai, yang pertama “sesak” bukan ruang rapat Balai Kota—melainkan dapur rumah tangga Medan yang menunggu layanan hadir tepat waktu.
Data DJPK Kementerian Keuangan mencatat, pada 2025 Pemko Medan menargetkan pendapatan daerah Rp7.636,39 miliar, tetapi hanya terealisasi Rp5.796,93 miliar (75,91 persen). Hampir Rp1,84 triliun gagal diamankan. Dibanding 2024, realisasi pendapatan 2025 anjlok sekitar Rp498 miliar. Ini bukan salah ketik; ini peringatan dini di tengah kota yang mengaku “bertauhid data”.
Di titik inilah nama Wali Kota Medan Rico Waas masuk ke tabel. Rico dilantik pada 20 Februari 2025. Sepuluh bulan setelah itu—di ujung 2025—angka-angka memberi kesan: mesin fiskal kota kehilangan setir karena lemahnya kepemimpinan Wali Kota Rico Waas.
Pukulan paling keras ada pada PAD, tulang punggung kemandirian fiskal. Tahun 2025, PAD ditargetkan Rp4.151,76 miliar, namun realisasinya Rp2.782,90 miliar (67,73 persen). Tahun 2024, realisasi PAD Rp2.864,36 miliar (75,96 persen). Jadi, saat target naik, kemampuan menagih justru turun. Ada apa? Ada dugaan sebagian kutipan pajak masuk ke saku pribadi pejabat kota. Bila ini bisnis, pemegang saham akan memanggil pihak manajemen.
Yang membuatnya anyir: tren sebelum 2025 bergerak naik. PAD 2020 Rp1.509,48 miliar; 2021 Rp1.906,51 miliar; 2022 Rp2.230,55 miliar; 2023 Rp2.239,62 miliar; 2024 melompat ke Rp2.864,36 miliar. Lalu 2025 mematahkan kurva itu: PAD turun menjadi Rp2.782,90 miliar, pertumbuhan negatif 2,84 persen. Dengan kata lain, kenaikan yang susah payah dibangun oleh pendahulunya, di tangan Rico, ambruk dalam satu tahun anggaran.
Di ruang APBD, dampaknya segera terasa. Bahkan dalam Perubahan APBD 2025, pendapatan daerah ditetapkan Rp6,965 triliun, turun sekitar Rp670,93 miliar dari sebelum perubahan, sementara belanja masih Rp7,070 triliun dan defisit ditutup pembiayaan penerimaan sekitar Rp105 miliar. Ini bahasa halus untuk satu hal: ruang gerak menyempit, sementara tuntutan warga tak pernah mengecil. Biasanya yang dipangkas duluan belanja modal: perbaikan jalan lingkungan, drainase, taman, dan program yang tak punya lobi kuat.
Pembelaan paling mudah adalah menunjuk “faktor eksternal”. Tetapi penurunan setajam ini sulit dibenarkan hanya dengan dalih ekonomi. Lagi pula, 2025 justru membawa instrumen baru: opsen pajak kendaraan. Bapenda Kota Medan memasang target opsen BBNKB Rp343.660.737.504 pada 2025, plus opsen PKB yang jauh lebih besar. Secara teori, ia menambah bantalan penerimaan. Jika bantalan itu ada, mengapa PAD tetap terjungkal?
Kebocoran, kelalaian, atau pembiaran—tiga kata yang selalu muncul ketika sistem pemungutan tak steril. Dalam diskusi publik akhir tahun, Elfenda Ananda, Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik, menyinggung temuan BPK yang berulang: pengawasan lemah, sistem manual rawan manipulasi, hingga konflik kepentingan petugas OPD pengumpul pendapatan. Jika celah ini tak ditutup, penurunan PAD 2025 bukan “anomali”, melainkan panen dari kelengahan yang dibiarkan.
Di sinilah kepemimpinan diuji. Wali Kota Rico bukan cuma bertugas memotong pita dan “mendadak” selebgram. Ia kepala pengendali: menagih kinerja OPD, memotong ruang bermain oknum, dan membuka data ke publik. Ironisnya, konsep “Medan Satu Data” disebut ada dalam visi, tetapi belum tampak sebagai kerja yang nyata—padahal sistem pendataan elektronik, kata para pengkritiknya, justru bisa menekan kebocoran PAD dan membuat program bantuan lebih tepat sasaran.
Yang dibutuhkan Medan bukan pidato “reformasi birokrasi”, melainkan operasi fiskal yang bisa diverifikasi warga: laporan bulanan PAD per jenis pajak dan per kecamatan, audit internal yang diumumkan, serta sanksi yang terlihat, bukan cuma bisik-bisik. Jika Rico serius, ia harus berani melakukan hal yang tak populer: membongkar mata rantai kebocoran dari hulu sampai loket.
Jika ia ragu, Medan akan belajar satu pelajaran pahit: kota bisa tetap ramai, tetapi fiskalnya “bangkrut”—bangkrut nalar, bangkrut keberanian, bangkrut transparansi. Sebab uang rakyat selalu punya kebiasaan buruk: ia mudah hilang ketika penguasa sibuk merapikan citra, dan hanya kembali ketika penguasa rela berkaca—lalu bertanya pada diri sendiri: siapa yang sebenarnya hidup dari PAD yang tak pernah sampai ke kas kota? Petugas OPD—atau jangan-jangan ada “begal pajak” yang jalurnya justru berakhir di pusat kekuasaan kota?
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
