
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
TAPAKTUAN (Waspada.id) : Bupati Aceh Selatan, Mirwan mengaku tak pernah menyuruh atau memerintahkan jajarannya maupun oknum tim suksesnya melakukan jual beli jabatan dengan bandrol tertentu. Bupati memastikan, pejabat yang dilantik murni berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
“Terkait mutasi pejabat ini kami menjunjung tinggi profesionalitas. Kami pastikan sebelum kebijakan ini berjalan terlebih dulu diawali dengan evaluasi kinerja terkait program-program kerja yang telah kita luncurkan,” kata Mirwan kepada Waspada.id usai melantik pejabat administrator di Rumoh Agam, Tapaktuan, Kamis (28/8).
Mirwan menegaskan, dari awal dilantik sebagai bupati, dia sudah menegaskan bahwa pemerintahan yang dia pimpin tak mengenal adanya pungli (pungutan liar) dan transaksional untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Dia menegaskan sangat menjunjung tinggi profesionalitas agar program kerja yang telah direncanakan berjalan sesuai diharapkan.
“Ini (mutasi perdana) sengaja kami lakukan dari pejabat eselon bawah dulu agar program kerja berjalan. Program kerja yang telah diluncurkan agar mudah di sinkronisasikan. Saya sangat menghindari transaksional tujuannya agar program kerja dapat berjalan tanpa ada kendala, saya tak mau nanti sampai ada perasaan atau merasa enak dan tak dengan seseorang oknum pejabat tertentu. Saya mau posisi kita sama-sama bekerja untuk masyarakat,” ujar Mirwan.
Namun demikian, jika pun ada oknum tertentu yang coba-coba bermain dalam kebijakan mutasi pejabat baik yang telah berlangsung maupun dalam kebijakan-kebijakan mutasi ke depannya, Bupati mempersilahkan untuk diproses hukum.
“Kalau mampu dibuktikan, ada bukti-buktinya silahkan dilaporkan ke pihak hukum. Yang pasti saya tak pernah memerintahkannya,” pungkasnya.
Penegasan ini disampaikan Mirwan menanggapi desas-desus di kalangan masyarakat setempat terkait praktek jual beli jabatan oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan timses dan kolega bupati.
Seorang sumber mengakui, isu tersebut santer dibicarakan di sejumlah kecamatan dan kalangan ASN, terutama oknum yang saat ini masih memangku jabatan, bahkan orang sebelumnya tidak mendapat porsi kedudukan ingin duduk di posisi basah.
Praktik kotor seperti ini tentu tak boleh dibiarkan karena dapat berdampak melemahnya kinerja aparatur sebaagai ujung tombak menyukseskan program kerja pemerintah daerah lima tahun mendatang. Aceh Selatan tentu tidak ingin jatuh ke lobang yang sama maka dugaan skandal-skandal kotor itu harus disapu bersih. Masyarakat sedang berharap dan mempercayai kepemimpinan H. Mirwan – Baital Mukadis, maka jangan dikotori dengan nila setitik.
“Aceh Selatan ini terlalu kecil untuk menyembunyikan irama “keroncong” sekecil apapun benda jatuh akan mudah terpantau, apalagi proses secara blak-blakan ala Abu Nawas, sudah barang pasti mendengus ke ruang publik, dugaan praktik tidak baik tersebut jangan sampai mengotori keikhlasan H. Mirwan dan H Baital Mukadis yang sedang beraroma wangi,” imbuh sumber. (id85)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.