5 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Perum Bulog memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk menjalankan tambahan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebanyak 1 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut dihitung berdasarkan biaya sekitar Rp11.000 per kilogram (kg) untuk tambahan beras SPHP yang telah disetujui pemerintah.
"Totalnya, kalau Rp11.000 (per kg) dikalikan 1 juta ton ya Rp1,1 triliun. Itu untuk SPHP-nya," kata Rizal saat ditemui di Kantor Bulog, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Tambahan anggaran tersebut berkaitan dengan keputusan pemerintah menyetujui penambahan kuantum beras SPHP dari usulan awal Bulog sebesar 400 ribu ton menjadi 1 juta ton. Tambahan pasokan itu disiapkan untuk menghadapi potensi gangguan produksi akibat El Nino, yang diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki masa panen pada Maret 2027.
Rizal mengatakan, tambahan SPHP tersebut nantinya akan disalurkan dengan skema yang sama seperti program SPHP sebelumnya. Namun, penyalurannya akan mempertimbangkan wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan akibat dampak El Nino.
"Seperti layaknya SPHP yang normal seperti biasa. Penyalurannya sesuai dengan potensi-potensi rawan yang kita hadapi terkait dengan masalah El Nino sekarang. Tadi kami diingatkan agar untuk SPHP ke depan ini juga melihat potensi-potensi kerawanan dampak El Nino," ujarnya.
Rizal menyebut dampak El Nino berpotensi menekan produksi pertanian, termasuk meningkatkan risiko gagal panen. Karena itu, SPHP akan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga pasokan, sekaligus memberikan beras dengan harga terjangkau kepada masyarakat.
"Yang mana dampak El Nino ini juga ada sedikit mungkin berdampak terhadap gagal panen dan lain sebagainya, maka di situlah peran SPHP harus turun sehingga memberikan stimulus kepada masyarakat, memberikan harga yang murah kepada masyarakat dengan menitikberatkan kualitas daripada beras tersebut," terang dia.
Ia menegaskan, pelaksanaan SPHP tidak hanya mengejar kuantitas penyaluran. Kualitas beras juga menjadi perhatian karena pemerintah ingin memastikan beras yang sampai ke masyarakat tetap layak konsumsi.
"Jangan sampai nanti beras-berasnya tidak berkualitas sehingga nanti masyarakat kecewa. Ini yang diingatkan oleh Komisi IV DPR RI tadi," katanya.
Kendati demikian, Rizal mengatakan persoalan anggaran program tersebut nantinya akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bulog, kata dia, hanya berperan sebagai pelaksana program.
"Khusus untuk anggaran, anggaran nanti akan dibicarakan langsung oleh Kementerian Keuangan dengan Bapanas dalam hal ini," pungkas Rizal.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
