BGN Buka-bukaan Laporan Keuangan 2025, Ada Tunggakan Rp1,61 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan masih memiliki tunggakan pembayaran senilai Rp1,61 triliun berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Temuan tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jumat (17/7/2026).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, Laporan Keuangan BGN Tahun 2025 telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia menuturkan, secara keseluruhan penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

"Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah, sehingga diberikan opini WTP oleh BPK," kata Agustina mengawali rapat dengan Komisi IX DPR, Jumat (17/7/2026).

Agustina mencatat realisasi belanja tahun 2025 mencapai Rp51,59 triliun atau sekitar 60,49% dari anggaran sebesar Rp85,28 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp19,41 miliar.

Agustina menjelaskan rendahnya realisasi anggaran dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bergeser ke 2026, sejumlah pekerjaan yang belum selesai hingga akhir tahun, serta adanya pengembalian belanja dan tunggakan yang belum dapat dibayarkan pada 2025.

Pada laporan operasional, BGN membukukan pendapatan operasional sebesar Rp19,26 miliar, sedangkan total beban operasional mencapai Rp47,99 triliun. Dengan demikian, lembaga tersebut mencatat defisit operasional sebesar Rp47,98 triliun.

Agustina menjelaskan, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar karena BGN bukan lembaga yang bertujuan menghasilkan pendapatan sehingga beban operasional memang jauh lebih besar dibandingkan pendapatannya.

Selain itu, neraca BGN per 31 Desember 2025 menunjukkan aset lancar sebesar Rp930,11 miliar. Nilai tersebut terdiri atas belanja dibayar dimuka Rp167,58 miliar, uang muka belanja Rp243,98 miliar, piutang bukan pajak netto Rp64,98 miliar, dan persediaan Rp453,57 miliar.

Agustina mencatat, uang muka belanja sebesar Rp243,98 miliar merupakan pembayaran di muka pengadaan sepeda motor listrik yang penyelesaiannya dilakukan pada 2026 sehingga masih dicatat sebagai prepayment dalam laporan keuangan 2025.

Dalam kesempatan itu, Agustina juga memaparkan total tunggakan tahun 2025 mencapai Rp1.609.045.519.861 atau sekitar Rp1,61 triliun.

Rinciannya meliputi:

1. Belanja modal (aset/pembangunan dapur APBN): Rp1.040.990.661.519
2. Jasa lainnya (EO, publikasi, dan lain-lain): Rp330.447.200.008
3. Sertifikasi SPPG: Rp111.631.740.960
4. Tunggakan bantuan pemerintah MBG: Rp100.641.825.064
5. Belanja bahan (seragam, KLB, call center, sendok, dll): Rp16.119.536.548
6. Uang harian/pengiriman barang: Rp7.395.240.200
7. Honor narasumber (kegiatan bimtek penjamah makanan): Rp812.968.500
8. Perjalanan dinas: Rp684.395.463
9. Sewa (sewa kendaraan insidentil): Rp121.951.599
10. Jasa konsultan: Rp200.000.000.

Agustina menjelaskan, sebagian besar tunggakan tersebut berasal dari pekerjaan yang sebenarnya telah selesai dilaksanakan, namun belum dapat dibayarkan.

Pembayarannya akan dilakukan melalui mekanisme tunggakan menggunakan anggaran tahun 2026 setelah melalui proses reviu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, maupun BPKP.

Selain tunggakan tersebut, BGN juga mengungkapkan terdapat rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp1,96 triliun yang mencakup 248 kontrak. Dana tersebut masih tercatat sebagai aset lainnya dengan penggunaan yang dibatasi.

DPR Soroti Transparansi hingga Realisasi Anggaran

Paparan laporan keuangan tersebut mendapat sorotan dari sejumlah anggota Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX DPR Teti Rohatiningsih menilai laporan keuangan BGN masih perlu dijelaskan secara lebih rinci.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah pos yang dinilai kurang transparan sehingga perlu diuraikan secara detail. Ia juga meminta pelaksanaan program dapur MBG di daerah dilakukan secara transparan agar laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Muhajirin menyoroti realisasi anggaran BGN yang hanya berada di kisaran 59-60%. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat besarnya anggaran yang dikelola BGN.

Adapun anggota Komisi IX DPR Nuroji meminta penjelasan terkait moratorium yang diterapkan BGN serta kepastian aturan yang menjadi acuan bagi para mitra penyelenggara MBG.

"Komisi IX kemarin menerima berbagai masukan dari para mitra yang sebelumnya telah bertemu dengan DPR dan mempertanyakan kelanjutan kebijakan tersebut," kata ia.

Dalam rapat yang sama, sejumlah anggota DPR juga meminta penjelasan mengenai pembangunan dapur MBG yang telah selesai dikerjakan tetapi belum memperoleh pembayaran, termasuk kejelasan penyelesaian tunggakan kepada para mitra.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]