6 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - India tengah menggenjot program gasifikasi batu bara sebagai strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dari Timur Tengah. Langkah ini semakin mendapat perhatian setelah konflik Iran-Amerika Serikat (AS) dan gangguan di Selat Hormuz sempat memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak mentah, LPG, dan bahan baku pupuk ke negara-negara pengimpor energi.
Pemerintah India baru-baru ini menyetujui skema insentif senilai US$3,9 miliar atau sekitar Rp69,42 triliun untuk mendorong pembangunan proyek gasifikasi batu bara. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi impor bahan bakar, pupuk, dan bahan baku industri kimia.
"Gasifikasi batu bara menciptakan opsi dan ketahanan energi, bukan jalan untuk menghilangkan ketergantungan impor sepenuhnya," kata CEO Dastur Energy Atanu Mukherjee, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat (19/6/2026).
Berbeda dengan pembangkit listrik batu bara konvensional yang membakar batu bara secara langsung, teknologi gasifikasi mengubah batu bara menjadi gas sintetis atau syngas. Gas tersebut kemudian dapat diolah menjadi berbagai produk seperti metanol, amonia, dimethyl ether (DME), gas alam sintetis, hingga hidrogen. DME sendiri dapat digunakan sebagai substitusi LPG impor.
India melihat teknologi ini sebagai solusi logis karena memiliki cadangan batu bara terbesar kelima di dunia. Di sisi lain, negara tersebut masih mengimpor sekitar 88% kebutuhan minyak mentah dan hampir separuh kebutuhan gas alamnya. Pemerintah bahkan menargetkan gasifikasi 100 juta ton batu bara per tahun pada 2030 melalui National Coal Gasification Mission yang diluncurkan sejak 2021.
Meski demikian, para analis menilai jalan menuju target tersebut tidak akan mudah. Mukherjee memperkirakan India membutuhkan investasi antara US$55 miliar hingga US$78 miliar, setara Rp979 triliun hingga Rp1.388 triliun, dalam 10-15 tahun untuk membangun ekosistem gasifikasi yang matang. Investasi sebesar itu diperkirakan dapat memangkas tagihan impor energi hingga sekitar US$20 miliar (Rp356 triliun).
Tantangan terbesar datang dari kualitas batu bara domestik India yang memiliki kandungan abu sangat tinggi, mencapai 30%-45%. Kondisi ini membuat teknologi gasifikasi yang umum digunakan di China tidak bisa langsung diterapkan. Selain itu, proses gasifikasi juga membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar, sementara banyak cadangan batu bara India berada di wilayah yang rentan kekurangan air.
Kendala lain adalah lambatnya pengembangan proyek. Saat ini India baru memiliki satu fasilitas gasifikasi batu bara skala komersial dengan kapasitas sekitar 2 juta ton per tahun. Untuk mencapai target 2030, negara tersebut harus membangun puluhan fasilitas baru dalam waktu kurang dari lima tahun. Sejumlah pengamat menilai target tersebut sulit tercapai.
Meski begitu, India tetap melanjutkan langkahnya dengan harapan menciptakan perlindungan jangka panjang terhadap gejolak pasar energi global. Pemerintah juga berharap insentif yang telah disiapkan mampu menarik investasi swasta hingga sekitar US$35 miliar (Rp623 triliun) dalam beberapa tahun ke depan.
Upaya serupa juga dilakukan negara-negara Asia lainnya. China diketahui tengah membangun dan merencanakan 13 proyek batu bara menjadi gas untuk mengurangi ketergantungan pada impor gas alam. Sementara Indonesia telah mengumumkan enam proyek gasifikasi batu bara senilai US$9,8 miliar (Rp174,44 triliun) yang difokuskan pada produksi DME sebagai pengganti LPG impor.
Namun pengalaman Indonesia menjadi pelajaran penting. Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menunjukkan proyek DME berbasis batu bara hanya menarik secara ekonomi ketika harga LPG impor berada di level tinggi. Saat harga LPG turun, biaya produksi DME menjadi kurang kompetitif sehingga proyek berisiko kehilangan daya tarik investasi.
Karena itu, para ahli menilai gasifikasi batu bara sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi instan menghadapi krisis energi jangka pendek. Sebaliknya, teknologi tersebut perlu ditempatkan sebagai instrumen ketahanan energi jangka panjang yang dapat membantu negara-negara pengimpor energi mengurangi risiko gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah di masa depan.
(tfa/luc)
Add
as a preferred
source on Google
