Baleg DPR RI Dorong Penataran Keparlemenan Berkelanjutan

9 Februari 20269 Februari 2026

JAKARTA (Waspada.id): Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya penyelenggaraan penataran keparlemenan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI.

Bob mengapresiasi forum yang mempertemukan DPR dengan kalangan akademisi tersebut karena dinilai dapat menjadi ruang evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Forum ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar ada tahapan perkembangan dan evaluasi, sehingga pembentukan legislasi ke depan semakin berkualitas dan profesional,” ujar Bob dalam kegiatan “Penataran Keparlemenan” yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), di Wisma Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/2/2026).

Ia berharap para akademisi yang hadir dapat memberikan berbagai masukan konstruktif bagi Baleg dan DPR secara keseluruhan, khususnya dalam memperkuat proses legislasi yang mampu mengadopsi prinsip meaningful public participation.

Menurutnya, kualitas produk legislasi sangat ditentukan oleh dukungan keahlian yang kuat, berbasis riset dan kajian yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Bob juga menegaskan pentingnya peran Badan Keahlian DPR RI sebagai unsur pendukung utama dalam memperkuat fungsi legislasi, termasuk melalui penguatan riset dan kajian kebijakan yang sistematis.

“Badan Keahlian DPR perlu terus melakukan proses penelitian dan pengkajian secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dukungan yang optimal bagi komisi maupun alat kelengkapan dewan, termasuk Badan Legislasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan fungsi keahlian tersebut diharapkan dapat semakin menegaskan posisi Badan Keahlian sebagai elemen strategis dalam sistem kerja DPR yang berperan langsung dalam meningkatkan kualitas pembentukan undang-undang.

“Dengan dukungan keahlian yang kuat dan masukan dari kalangan akademisi, kita berharap fungsi legislasi DPR dapat menghasilkan produk hukum yang semakin berkualitas, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya kolaborasi antara kalangan akademisi dan praktisi keparlemenan guna memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI agar berbasis riset, rasionalitas, dan partisipasi publik.

Menurut Bayu, kegiatan tersebut merupakan inisiatif strategis untuk mempertemukan para fungsional di lingkungan Badan Keahlian DPR RI, seperti perancang peraturan perundang-undangan, analis legislatif, analis APBN, serta analis pemantauan pelaksanaan undang-undang—dengan para pengajar Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dari seluruh Indonesia.

“Ini adalah forum tukar pikiran kolaboratif antara dunia akademik dan dunia praktik. Selama ini kampus banyak memproduksi teori dan pengetahuan, sementara Badan Keahlian lebih pada praktik karena memberikan dukungan langsung kepada DPR dalam penyusunan naskah akademik, RUU, serta analisis kebijakan,” ujar Bayu

Ia menjelaskan, selama tiga hari para peserta berdiskusi bersama narasumber yang berasal dari pimpinan DPR, pimpinan alat kelengkapan dewan, anggota DPR, serta para guru besar dan akademisi. Forum tersebut bertujuan memastikan setiap keputusan DPR, baik dalam pembentukan undang-undang maupun kebijakan lainnya, disusun berdasarkan pengetahuan ilmiah, rasionalitas, hasil riset, serta dukungan publik.

“Forum ini menjadi jembatan agar setiap keputusan DPR berbasis pengetahuan dan evidence-based policy making. DPR melalui Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian sangat membutuhkan partisipasi publik, termasuk kontribusi para akademisi,” jelas Guru Besar Universitas Jember Jawa Timur tersebut.

Ia berharap, sinergi antara DPR dan kalangan akademisi dapat memperkuat transformasi kelembagaan DPR melalui tiga hal utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan publik melalui produk legislasi yang partisipatif. Kedua, memastikan kebijakan yang dihasilkan berbasis rasionalitas dan bukti ilmiah. Ketiga, memperkuat kolaborasi berkelanjutan guna mewujudkan DPR yang modern, demokratis, dan berdampak.

(id10)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.