Ancaman Karhutla 2025 Dinyatakan Selesai, RI Siaga Petaka Efek La Nina

Jakarta, CNBC Indonesia - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia untuk tahun 2025 ini resmi dinyatakan selesai. Namun, bukan berarti ancaman bencana berakhir.

Demikian keterangan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni usai Rapat Ekspose Pengendalian Karhutla 2025 yang digelar di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (13/10/2025). Turut hadir Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala BMKG Prof Dwikorita Karnawati.

Dijelaskan, penetapan berakhirnya ancaman karhutla tahun 2025 ini berdasarkan hasil evaluasi laporan penanganan karhutla per September 2025 oleh BNPN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

"Angka karhutla pada tahun 2025 ini menurun dibandingkan dengan karhutla tahun 2024. Tahun 2024 lalu, jumlah karhutla mencapai 376.805 hektare (ha), sedangkan pada tahun 2025 ini 213.984 hektare," kata Raja Juli, dikutip Selasa (14/10/2025).

"Penurunan angka kejadian karhutla ini juga berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang sangat peduli terkait risiko karhutla, bahayanya untuk kesehatan masyarakat, dampak kepada perekonomian rakyat, hingga risiko asap lintas batas," tambahnya.

Dalam keterangan di situs resmi Kemenhut dijabarkan, dalam 3 tahun terakhir, menggunakan baseline dari tahun 2023 luas karhutla berhasil ditekan dari 1,16 juta ha menjadi hanya 213 ribu ha di tahun 2025.

"Ini bukan hanya capaian angka, tetapi hasil kerja keras lintas lembaga, dukungan masyarakat, dan sistem deteksi dini yang semakin efektif," kata Raja Juli.

Kemenhut mencatat, karhutla di Kawasan Hutan selama 10 tahun menurun dari 1,7 juta ha atau 66% (2015) menjadi 108 ribu ha atau 51% (2025). Sementara itu, dalam 10 tahun terakhir, kebakaran gambut di Indonesia juga dapat dikendalikan dengan signifikan dengan luas kebakaran gambut dari 891.275 ha (2015) menjadi 24.212 (2025).

Tak hanya itu, titik panas (hotspot) periode 1 Januari-26 September 2025 tercatat ada 2.248 titik. Angka ini mengalami penurunan 23,9% dibandingkan 2024 sebanyak 2.954 titik. Kata Raja Juli, keberhasilan pencegahan dan pengendalian karhutla 2025 ini tetap terkendali berkat kolaborasi antara Kemenhut, TNI, Polri, BMKG, BNPB, pemerintah daerah hingga masyarakat.

"Penguatan Manggala Agni, operasi modifikasi cuaca, serta patroli terpadu di daerah rawan telah berkontribusi besar menekan titik api," katanya.

"Kami juga memastikan penegakan hukum berjalan tegas. Tidak ada kompromi terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi," tegas Raja Juli.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menambahkan, dengan kondusifnya kejadian karhutla di 6 provinsi prioritas, Desk Karhutla 2025 yang dibentuk Kemenkopolkam juga telah dibubarkan 2 pekan lalu.

"Tahun ini kami hanya mengerahkan 12 heli patroli dan 18 heli water bombing dibandingkan dari tahun 2023-2024 yang jumlahnya mencapai 40 unit," kata Suharyanto.

Suharyanto menambahkan, keberhasilan pemerintah menekan kejadian karhutla tahun 2025 tentu berdampak pada perekonomian negara.

"BNPB mencatat kerugian negara akibat karhutla pada tahun 2019 saat terjadinya El Nino mencapai Rp75 triliun. Tahun 2025 ini jumlah kerugian sebesar Rp6,7 triliun. Ini membuktikan upaya penanggulangan karhutla antara lain operasi darat, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan operasi udara (heli patroli dan heli water bombing) serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, berjalan efektif," paparnya.

Siap Siaga Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Di sisi lain, BNPB menyatakan, langkah berikutnya adalah antisipasi dan mitigasi bencana cuaca ekstrem yang masih melanda wilayah Indonesia pada periode akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026 nanti.

"Pada periode tersebut, cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena La Nina lemah cenderung normal. Hal ini berarti akan terjadi peningkatan curah hujan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

"Berdasarkan perkiraan cuaca BMKG, wilayah Indonesia mulai memasuki musim penghujan pada bulan Oktober 2025. Meski demikian, potensi titik panas masih ada pada beberapa daerah seperti di Jawa, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Potensi risiko bencana hidrometeorologi basah juga perlu diwaspadai, misalnya saat ini telah terjadi banjir di Kota Medan, Sumatra Utara," tambahnya.

Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi bencana hidrometeorolgi basah, lanjutnya, pemerintah akan melakukan koordinasi lintas lembaga untuk melakukan pemeriksaan pada bendung alam, khususnya di wilayah hulu sungai.

"Hal ini untuk menghindari terjadinya banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi. Operasi modifikasi cuaca dapat dilaksanakan untuk membantu proses pembersihan hulu sungai sebelum puncak musim hujan tiba," ujar Abdul Muhari.

Sebelumnya, BMKG memprediksi kedatangan La Nina di Indonesia. Kemungkinan bakal melanda RI pada akhir tahun 2025 mendatang.
BMKG mengutip El Niño-Southern Oscillation (ENSO) menyebutkan kecenderungan ENSO Netral sepanjang sisa tahun ini. Sementara sebagian kecil model iklim global melaporkan La Nina lemah terjadi akhir tahun 2025.

"Kondisi La Niña tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Sementara itu Indian Ocean Dipole saat ini berada pada fase Negatif dan diprediksi akan bertahan hingga November 2025," tulis BMKG dalam Prediksi Musim Hujan 2025/2026 di Indonesia, dikutip Sabtu (4/10/2025). 

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article 44 Orang Tersangka Kebakaran Hutan-Lahan di Riau, BNPB Ingatkan Siaga