Aktivis – Akademisi (Sebuah Dialektika)

Oleh Edy Suhartono

Intro
Artikel ini diinspirasi oleh pidato inagurasi Saturnino M. Boras atau akrab disapa Jun Borras,  Professor bidang kajian  Agraria  di  International Institute of Social Studies (ISS) ,The Hague, saat memberikan kuliah umum pada 14 April  tahun 2016  dengan judul pidato “Land politics, Agrarian Movements and Scholar-Activism”. Kuliah umum dan pidato inagurasi ini kemudian digambarkan secara lebih detail dalam buku yang ditulisnya bersama dengan Jennifer C. Franco yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Practical Action Publishing, UK dengan judul “Scholar – Activism and  Land Struggle”.

Terkait dengan hal di atas, Charles Hale melihat adanya komitment ganda (dual commitment) yang mewarnai karakter diatas, yakni sebagai karakter yang menentukan dari akademisi-aktivis: kepada akademisi dan perjuangan politik. Argumen Hale bukanlah  metode penelitian aktivis yang cocok untuk semua proyek akademik, atau bahwa semua pengetahuan inovatif, radikal, atau transformatif dihasilkan dengan cara ini. Sebaliknya, metode penelitian aktivis berdiri sebagai salah satu opsi di antara banyak opsi lainnya, tetapi sangat cocok digunakan ketika sekelompok orang yang terorganisir dalam perjuangan sangat memperhatikan pertanyaan analitis yang dihadapi dan ketika kondisi perjuangan mereka sendiri melibatkan tantangan terhadap paradigma analitis yang ada

Aktivis Akademisi di Indonesia
Menarik apa yang dikemukakan beberapa ahli di atas bila dikaitkan dengan konteks Indonesia saat ini, di mana hubungan antara aktivis dan akademisi sangat begitu terkait satu sama lain. Akademisi yang duduk di perguruan tinggi  menjadi dosen biasanya adalah mereka yang saat menjadi mahasiswa adalah seorang aktivis (bedakan dengan aktivis dalam konteks kerja di NGO). Namun, ketika sudah menjadi akademisi (dosen) mereka tidak lagi aktif sebagai aktivis  di lapangan, namun tetap terhubung dengan aktivis  dan beberapa diantaranya (walau tak banyak) tetap aktif sebagai aktivis di lembaga lembaga non pemerintah (baca: /NGO).

Aktivis akademisi adalah mereka yang selama ini berada  di kampus (dunia akademis) yang melakukan kegiatan pengajaran, penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat namun  ada juga yang aktif atau menjadi bagian dari aktivis gerakan NGO yang melakukan  pemberdayaan dan pendampingan serta  pemihakan dan pembelaan terhadap kelompok dampingan dan masyarakat yang terkena dampak dari berbagai persoalan yang ada akibat pembangunan dan penerapan kebijakan yang merugikan. Mereka bisa aktif di berbagai bidang dan issu seperti: Demokrasi, HAM, lingkungan hidup, perempuan, anak, buruh , tani, nelayan,  masyarakat adat serta masyarakat miskin di perkotaan. 

Orientasi aktivis dan gerakan NGO yang  ada di Indonesia saat ini menunjukkan perubahan seiring dengan perubahan yang ada baik di elit politik kekuasaan (rezim) dan dinamika trend gerakan NGO yang ada. Pergantian rezim kekuasaan dari Orde Reformasi ke Orde Pasca Reformasi  secara nyata dan signifikan berhasil melemahkan gerakan NGO di negeri ini. Elemen masyarakat sipil (civil society)  termasuk NGO sepertinya terhipnotis secara politis oleh rezim yang berhasil “menjinakkan” gerakan dan aktivitas NGO yang ada dengan cara merekrut para aktivis masuk ke dalam lingkaran kekuasaan dan menduduki berbagai posisi dan jabatan strategis. Inilah strategi yang berhasil diterapkan untuk meredam progresivitas gerakan para aktivis dan NGO yang ada. Dan realitas ini tampaknya masih berlanjut hingga saat ini.

Berbeda dengan fenomena hubungan Aktivis dan NGO dengan kekuasaan di atas,  dinamika relasi aktivis akademisi (scholar activism) menunjukkan hal yang berbeda di mana tidak  banyak aktivis – akademis yang aktif dan benar benar serius mendukung sepenuhnya dan berpihak pada masyarakat melalui hasil kajian yang bisa dijadikan alat advokasi  untuk memperjuangkan masalah yang sedag dihadapi. Mereka para aktivis akademi hanya sekedar meneliti dan memberikan rekomendasi terhadap persoalan yang diteliti. Untuk memastikan bahwa hasil kajian akan diterapkan tidak menjadi kewenangan para aktivis akdemisi apalagi memberikan dampak nyata perubahan bagi masyarakat yang diteliti.

Kolaborasi aktivis dan akademisi belum sepenuhnya memberi manfaat dan dampak konkrit perubahan baik di masyarakat  maupun ditingkat elitdalam bentuk perubahan kebijakan secara politis. Sebaliknya, kelindan antara akademisi (baca : kampus)  dan aktivis (baca : NGO) lebih didasarkan pada kebutuhan  praktis dan pragmatis. Akademisi (kampus ) membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan para aktivis (NGO) untuk menaikkan akreditasi maupun indeks kinerja utama kampus dalam rangka penilaian oleh para assessor sehingga hal ini  menjadi semacam tuntutan yang harus bisa dipenuhi. Bagi kalangan aktivis maupun NGO, sebenarnya tidak ada manfaat yang dirasakan secara langsung kecuali sebatas membantu mengkampanyekan issu dan program yang sedang dijalankan; dan berharap kalangan akademisi bisa menjadi “kawan” (friend of activism/NGO) untuk mendukung sepenuhnya perjuangan yang sedang dilakukan melalui publikasi hasil penelitian maupun testimoni (kesaksian) bila diperlukan.  Sejauah mana kolaborasi ini akan memberi dampak perubahan secara konkrit dimasyarakat  dan secara politis di level kebijakan, tampaknya masih jauh dari yang diharapkan. Pelibatan aktivis dan NGO, tak lebih hanya sekadar menjadi stempel, untuk menunjukkan bahwa pemerintah maupun kampus yang bersangkutan  sudah  melibatkan masyarakat maupun NGO.   

Apa yang diungkapkan oleh Jun  Borras melalui pidato dan bukunya tentang “scholar activism and land struggle” menunjukkan korelasi  yang cukup signifikan bagi perjuangan gerakan reforma agraria, yang secara serius ditunjukkan  oleh para  scholar activism yang intens memberikan pengaruh dan kontribusi bagi perubahan tidak hanya pada tataran politis (kebijakan) tapi juga tingkatan  praktis  di lapangan khususnya dalam perjuangan mendapatkan tanah  (“land struggle”) melalui berbagai kajian dan kegiatan intelektual. Hasil kajian/riset ini tidak hanya disimpan sebagai arsip dokumen  hasil peneitian tapi juga menjadi alat “advokasi” bagi petani untuk berjuang mendapatkan tanah (reforma agraria). Dan upaya ini mendapat dukungan sepenuhnya dari kampus baik secara politis maupun akademis serta jejaring gerakan sosial dan intelektual  di tingkat global. Realitas inilah yang tampaknya belum terbangun sepenuhnya di negeri ini ketika pola hubungan aktivis akademisi masih lebih banyak memberikan manfaat dan berorientasi pada kepentingan dunia akademik (baca: kampus) ketimbang memberikan solusi dan pemihakan pada  persoalan di tingkat grass root. Inilah realita yang tergambar dari hubungan antara  aktivis akademisi di negri ini. Demikian kurang lebih.  WASPADA.id