Zulhas Sudah Ketok Palu dan Jamin Tak Ada Lagi Skandal MBG, Mulai Kapan?

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, atau akrab disapa Zulhas, optimistis berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diselesaikan sebelum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Zulhas mengatakan, pembenahan MBG saat ini dilakukan melalui manajemen baru di bawah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Pemerintah memberikan waktu sekitar dua bulan bagi jajaran baru BGN untuk membereskan berbagai persoalan yang masih terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

"MBG itu saya meyakini, manajemen yang baru, dipimpin Mas Dar (Sudaryono) ini dua bulan bisa kita atasi sebagian besar persoalan ya, dua bulan, sebelum 20 Oktober 2026. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, rajin rapat dia mau, bahkan yang tadi saya sangat terenyuh, melampaui dari tugas ya," kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurut Zulhas, pembenahan tersebut menjadi penting karena MBG merupakan salah satu program pemerintah yang masih memiliki pekerjaan rumah besar. Dia berharap berbagai persoalan yang berkaitan dengan tata kelola hingga keamanan makanan dapat segera ditangani.

"Mudah-mudahan.. kita bekerja keras, ini tidak mengada-ada ya, karena kalau kita bicara jujur juga kadang-kadang kita dipelintir. Ini teman-teman bayangkan jam 2 pagi absen, ya. Kami juga nggak ada hari libur kerja ini. Mudah-mudahan 20 Oktober ya, 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo, isu-isu mengenai BGN bisa kita handle dengan baik, bisa kita selesaikan dengan baik," ujarnya.

SPPG Bermasalah Ditertibkan

Salah satu pembenahan yang dilakukan BGN adalah menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Zulhas mengungkapkan, terdapat ratusan pengelola SPPG yang telah diberhentikan karena tidak disiplin.

"Sudah ada 66 pengelola SPPG yang diberhentikan (di bulan ini). Sebelumnya 183 (sudah diberhentikan), yang nggak disiplin," sebut dia.

"Pengelola SPPG yang nggak disiplin, nggak datang-datang ke kantor, kan mereka PPPK kalau nggak ngantor berapa kali itu harus diberhentikan. Nah ini tegas sudah 183 ditambah 66 yang dipecat. Karena Kepala Dapur SPPG yang bertanggung jawab mengawasi makanan nggak ada di tempat itu bahaya sekali," jelas Zulhas.

Selain persoalan disiplin, pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan dapur MBG dan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Sudah didata, totalnya ada 27.845 SPPG, tapi ada 463 yang tidak terdata dengan baik, ini dicek langsung agar ditindaklanjuti ya. Jadi yang dipastikan itu 27.022," sebutnya

BGN juga menemukan sejumlah SPPG yang belum mengajukan SLHS. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan ditutup.

"Nah dari 27.022 itu tadi, ada juga yang tidak mengajukan SLHS, nggak mengajukan dia ya. Nah ini akan kita tertibkan, kita kasih waktu. Jadi yang sedang diselesaikan itu persoalan-persoalan internalnya, karena menyangkut outputnya nanti masakan itu harus sehat," kata dia.

Zulhas pun menyebut masih terdapat ribuan dapur yang belum mengajukan SLHS.

"Ada 3.060 yang tidak mengajukan, kalau mengajukan tidak SLHS kan kita ragu-ragu ngecek ini nanti masaknya gimana gitu. Dan tadi ada 463 tidak terdata. Jadinya 3.500 lebih dapur yang tidak mengajukan SLHS. Gitu. Dan ada yang tidak memenuhi syarat ya. Itu langsung ditutup permanen 455 ya," jelas Zulhas.

Fokus Benahi Tata Kelola Sebelum Buka Dapur Baru

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemerintah saat ini memilih fokus membereskan tata kelola sekitar 27.000 dapur MBG yang sudah beroperasi sebelum kembali membuka dapur-dapur baru.

Dia mengatakan, pembenahan dilakukan agar ekspansi MBG tidak justru menambah persoalan baru.

"Intinya adalah sekarang sudah kami sisir semua. Intinya kami di Agustus ini, izinkan kami membereskan 27.000 (dapur) yang sudah operasional ini tata kelola aturan peraturannya tuh mesti bener dulu," kata Sudaryono dalam kesempatan yang sama.

Sudaryono menegaskan, pemerintah tidak ingin membuka terlalu banyak dapur baru sebelum persoalan regulasi dan tata kelola dapur yang sudah berjalan selesai.

"Jangan sampai ini belum beres, kita buka-buka-buka -buka, akhirnya numpuk masalah," ucapnya.

Dia mengatakan, setelah tata kelola dan berbagai aturan selesai, pembukaan atau aktivasi dapur baru akan kembali dilakukan.

"Nah baru fix oke insyaallah di 31 Agustus ini data sudah masuk semua, baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru, yang itu mengakomodir pembukaan atau pengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T dan wilayah-wilayah lain yang memang masih banyak sekolah-sekolah anak-anak yang memang masih membutuhkan MBG," terang dia.

Pembukaan dapur baru tersebut ditargetkan mulai berjalan pada September dan Oktober setelah aturan yang berkaitan dengan kementerian/lembaga lain diselesaikan.

"Jadi memang urutannya begitu. Sehingga nanti ini di September, Oktober, ini kemudian kita kalau sudah jelas peraturannya, fix dari Kementerian Keuangan dan K/L-K/L lain yang berhubungan ini secara aturan beres semua, jadi tidak ada lagi aturan yang kita langgar, yang itu kemudian membuat masalah di kemudian hari," tutur Sudaryono.

2.700 Dapur 3T Siap Diaktifkan

Sudaryono mengatakan, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu prioritas dalam pembukaan dapur MBG berikutnya. Saat ini, terdapat sekitar 2.700 dapur di wilayah 3T yang dinilai sudah siap untuk diaktifkan.

"Saat ini yang di 3T yang berdasarkan catatan kami ada sekitar 2.700-an yang siap, artinya dapurnya sudah jadi. Dari 2.700 itu kemudian yang kami pilah di daerah, yang seluruh pulau Papua itu, Maluku, Maluku Utara mungkin ada sekitar berapa ratus gitu, ada 300 kalau nggak salah. Nanti pelan-pelan kita buka," ungkapnya.

Namun, BGN tidak akan serta-merta mengaktifkan seluruh dapur tersebut. Pemerintah terlebih dahulu memastikan penerima manfaat, insentif, serta standar operasional prosedur sudah jelas.

"Karena kami ingin memastikan bahwa nggak hanya buka, tapi memastikan penerima manfaatnya jelas, by name by addressnya jelas, insentifnya jelas, kemudian SOP-nya juga harus dilaksanakan," jelas Sudaryono.

Ia menegaskan pembenahan tata kelola menjadi prioritas agar program MBG tidak kembali menghadapi persoalan yang sama.

"Jadi intinya kenapa kok nggak dibuka-buka dari sekarang? Karena kami ingin memastikan bahwa tata kelolanya dibereskan dulu," pungkasnya.

(wur) [Gambas:Video CNBC]