WFH Sehari: Hemat Energi atau Sekadar Simbol?

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik, lonjakan harga minyak dunia, serta gangguan rantai pasok energi, pemerintah Indonesia mengambil langkah yang terbilang tidak biasa, yaitu mendorong kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), serta mengimbau sektor swasta untuk mengikuti pola serupa.

Krisis energi global bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang kian terasa. Konflik di Timur Tengah dan ketegangan geopolitik lainnya telah mendorong harga minyak dunia naik secara signifikan, bahkan saat ini telah menembus USD 100 per barel.

Sebagai net oil importer, Indonesia menghadapi konsekuensi ganda. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga stabilitas harga energi domestik agar inflasi tidak melonjak. Di sisi lain, kondisi ini sangat krusial karena kenaikan harga global langsung berdampak pada beban subsidi energi dalam APBN, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan risiko inflasi domestik .

Dalam situasi seperti ini, pemerintah dihadapkan pada dilema klasik, yaitu antara menjaga stabilitas harga dan menjaga kesehatan fiskal. Alih-alih menaikkan harga BBM, pemerintah memilih pendekatan yang lebih "halus", yaitu mengendalikan permintaan energi melalui perubahan perilaku kerja dan mobilitas masyarakat.

Dalam konteks ini, kebijakan WFH satu hari dapat dibaca sebagai upaya "menahan napas" untuk mengurangi tekanan tanpa harus mengambil langkah drastis yang berisiko tinggi. Logika kebijakannya sederhana, yaitu semakin sedikit orang yang bepergian, semakin rendah konsumsi BBM. Tetapi, seperti banyak kebijakan publik lainnya, persoalannya tidak berhenti pada logika, melainkan pada realitas implementasi.

Kebijakan WFH satu hari sejatinya merupakan bentuk manajemen dari sisi permintaan, yakni upaya menekan konsumsi energi tanpa mengganggu sisi produksi. Menurut sejumlah pengamat, pendekatan ini relatif aman secara ekonomi dan politik. Pemerintah tidak perlu menambah beban subsidi, sekaligus menghindari gejolak sosial akibat kenaikan harga BBM.

Di atas kertas, WFH memang menjanjikan penghematan. Bahkan, pemerintah memperkirakan kebijakan ini berpotensi menghemat Rp6,2 triliun dari sisi APBN, hingga Rp59 triliun dari sisi pengeluaran masyarakat. Selain itu, penghematan juga datang dari operasional kantor, seperti listrik, air, dan biaya logistik yang dapat turun hingga sekitar 32% dalam sehari.

Badan Energi Internasional (IEA) bahkan merekomendasikan WFH hingga tiga hari dalam seminggu sebagai bagian dari strategi darurat penghematan energi global. Jika diterapkan secara luas, langkah ini dapat mengurangi permintaan minyak hingga 2,7 juta barel per hari secara global.

Pengurangan mobilitas harian, terutama di kota-kota besar, diyakini dapat menekan konsumsi bahan bakar, mengurangi kemacetan, bahkan menurunkan emisi. Namun, ketika dilihat dari struktur konsumsi energi nasional, dampaknya menjadi relatif kecil.

Sektor transportasi memang menyumbang porsi besar terhadap konsumsi energi. Tetapi, konsumsi BBM tidak didominasi oleh ASN atau pekerja kantoran, melainkan oleh sektor logistik, distribusi barang, dan aktivitas industri. Bahkan jika seluruh ASN bekerja dari rumah satu hari penuh, dampaknya terhadap total konsumsi BBM nasional tetap terbatas.

Di sinilah letak persoalannya, yaitu kebijakan yang tampak besar dalam simbol, tetapi kecil dalam dampak struktural. Data menunjukkan bahwa sektor transportasi memang menjadi kontributor besar terhadap konsumsi energi, bahkan mencapai sekitar 46% dari total konsumsi energi final. Kajian dari CELIOS bahkan menyebut dampak kebijakan ini kemungkinan tidak signifikan atau bahkan mungkin kurang dari 1% terhadap total subsidi energi nasional.

Lebih jauh lagi, terdapat kemungkinan munculnya efek substitusi. Ketika konsumsi BBM untuk transportasi menurun, konsumsi energi rumah tangga justru meningkat, seperti listrik, pendingin ruangan, dan perangkat digital. Dengan kata lain, WFH tidak selalu mengurangi konsumsi energi secara total, melainkan hanya menggeser pola konsumsi.

Dalam beberapa studi internasional, WFH memang terbukti menurunkan emisi transportasi, tetapi dampaknya terhadap total konsumsi energi sangat bergantung pada perilaku rumah tangga dan efisiensi energi domestik. Hal ini berarti, tanpa kebijakan pendukung, WFH berpotensi hanya menciptakan "ilusi efisiensi".

Dalam kerangka kebijakan publik, WFH satu hari lebih tepat diposisikan sebagai penyangga sementara untuk meredam tekanan jangka pendek. Kebijakan WFH memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kebijakan lain, yaitu cepat diterapkan, minim resistensi, dan relatif murah. Namun, seperti halnya bumper pada kendaraan, fungsinya terbatas hanya untuk melindungi dari benturan ringan dan bukan dari goncangan besar.

Krisis energi global yang sedang dihadapi bukanlah "benturan ringan", melainkan suatu persoalan struktural yang memerlukan respons yang juga struktural. Jika WFH dijadikan sebagai solusi utama, maka kita berisiko terjebak dalam kebijakan yang bersifat kosmetik, yaitu terlihat aktif, tetapi tidak menyentuh akar masalah.

Jika tujuan utama adalah mengurangi tekanan energi dan fiskal, maka langkah yang jauh lebih berdampak justru berada di ranah yang kurang populer, yaitu efisiensi anggaran. Penghematan energi harus dimulai dari negara itu sendiri.

Pembatasan perjalanan dinas, pengurangan penggunaan kendaraan operasional, serta efisiensi energi di gedung-gedung pemerintah adalah langkah konkret yang dampaknya lebih terukur. Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50 persen, dan perjalanan luar negeri ditekan hingga 70 persen.

Lebih penting lagi, efisiensi harus tepat sasaran. Bukan sekadar pemotongan anggaran secara umum, tetapi penghapusan belanja yang tidak produktif dan tidak mendukung ketahanan energi. Dalam banyak kasus, kebocoran anggaran justru menjadi sumber inefisiensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan konsumsi energi rumah tangga.

Langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah refocusing anggaran. Refocusing anggaran menjadi kunci dalam menghadapi krisis energi jangka menengah dan panjang. Selama ini, anggaran energi Indonesia masih didominasi oleh subsidi konsumsi, bukan investasi produktif. Akibatnya, negara terus terjebak dalam siklus yang sama, yaitu ketika harga energi naik, subsidi membengkak; ketika harga turun, ruang fiskal tidak dimanfaatkan untuk transformasi.

Padahal, krisis energi global seharusnya menjadi momentum untuk mengubah arah kebijakan. Refocusing anggaran perlu diarahkan pada pengembangan energi terbarukan, peningkatan transportasi publik, dan infrastruktur energi yang lebih efisien. Tanpa langkah ini, setiap kebijakan penghematan, termasuk WFH, hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang berulang.

Langkah strategis berikutnya ialah reformasi sektor transportasi. Ketergantungan pada kendaraan pribadi, lemahnya transportasi massal, serta tidak efisiennya sistem logistik membuat konsumsi energi terus meningkat. Dalam konteks ini, WFH satu hari hanyalah intervensi kecil pada sisi permintaan, namun tidak mengubah struktur transportasi itu sendiri.

Padahal, perubahan nyata hanya dapat terjadi jika ada reformasi di sektor ini seperti transportasi publik yang andal dan terjangkau, insentif bagi kendaraan rendah emisi, dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Tanpa itu, setiap upaya penghematan akan selalu bersifat parsial.

Di sisi lain, WFH sebenarnya membuka peluang yang lebih besar, yaitu transformasi pola kerja. Jika dikelola dengan baik, model kerja hybrid dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk efisiensi energi.

Meski banyak studi menunjukkan bahwa WFH tidak menurunkan produktivitas secara signifikan, implementasi yang tidak tepat dapat menimbulkan penurunan kualitas layanan publik, koordinasi yang kurang efektif, dan ketimpangan antar sektor

Oleh karena itu, kebijakan ini harus diiringi dengan sistem monitoring kinerja, standar pelayanan minimum, dan evaluasi berkala berbasis data. Kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam kebijakan yang lebih bersifat simbolik daripada substantif. Sebab, dalam jangka panjang, kebijakan semacam itu justru dapat mengaburkan masalah yang sebenarnya.

WFH satu hari dalam sepekan adalah langkah yang masuk akal sebagai respons awal karena mencerminkan upaya pemerintah untuk menghindari kebijakan yang lebih menyakitkan, seperti kenaikan harga BBM. Namun, menjadikannya sebagai andalan dalam menghadapi krisis energi global dapat menjadi hal yang kurang tepat dalam membaca akar persoalan.

Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai respons cepat terhadap krisis energi global. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mencari solusi yang tidak membebani masyarakat secara langsung.

Namun, efektivitasnya sebagai instrumen penghematan BBM masih terbatas. Dalam skala nasional, dampaknya relatif kecil dan berpotensi tereduksi oleh berbagai faktor perilaku dan struktural. Karena itu, WFH tidak boleh dipandang sebagai solusi utama, melainkan sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih besar.

Kunci sesungguhnya terletak pada efisiensi anggaran yang tepat sasaran, refocusing belanja negara ke sektor energi, reformasi transportasi dan energi, dan transformasi pola kerja jangka panjang. Dalam menghadapi krisis energi global, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan yang bersifat sementara. Saat ini yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melakukan reformasi struktural.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google