4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Komunitas intelijen Amerika Serikat (AS) saat ini dikabarkan terguncang akibat kepemimpinan kacau, politisasi, dan pemecatan berbasis balas dendam di era Presiden Donald Trump.
Pejabat intelijen frustrasi karena kebenaran dari laporan mereka sering diabaikan atau dipelintir untuk mendukung kebijakan Trump, termasuk klaim ancaman nuklir Iran.
The Economist mewawancarai beragam pejabat intelijen saat ini dan mantan pejabat. Mereka menggambarkan komunitas intelijen yakni istilah kolektif untuk 18 badan intelijen Amerika sebagai kelompok yang terguncang oleh pemecatan berbasis balas dendam, kepemimpinan kacau, dan politisasi.
"Moral sedang sangat rendah," ujar salah satu sumber, dikutip dari The Economist.
Ada beberapa alasan mengapa suasana begitu buruk. Yang paling jelas adalah mata-mata seharusnya menyampaikan kebenaran kepada atasan mereka.
Di bawah Trump, hal itu tidak selalu diterima. Contohnya terjadi pada 18 Maret 2026, ketika Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional, menyampaikan survei tahunan kantor tentang ancaman yang dihadapi Amerika kepada Kongres.
Dalam catatan tertulisnya, Gabbard menyebut bahwa serangan Amerika ke Iran tahun lalu telah "menghancurkan" program pengayaan nuklir Iran, dan Iran "tidak berusaha" membangunnya kembali.
Pernyataan ini melemahkan alasan Trump untuk perang di Iran yaitu klaim bahwa negara itu hanya dua minggu dari memiliki bom nuklir. Gabbard sengaja menghapus baris tersebut dari kesaksiannya secara lisan.
Sehari sebelumnya, Joe Kent, loyalis MAGA (Make America Great Again), yang memimpin National Counterterrorism Centre di kantor Gabbard, mengundurkan diri sebagai protes terhadap perang, mengatakan tidak ada intelijen yang mendukung klaim Trump bahwa Iran merupakan "ancaman nuklir yang mendesak".
Sebagai catatan, "Make America Great Again", slogan politik yang populer digunakan oleh Donald Trump sejak kampanye presidennya pada 2015-2016.
Ketika ditekan soal hal ini, Gabbard yang sejak lama menentang perang dengan Iran menolak bertanggung jawab.
"Satu-satunya orang yang bisa menentukan apa yang merupakan ancaman mendesak atau bukan," jawabnya, "adalah presiden."
Pernyataan ini mengejutkan ribuan pejabat intelijen AS, mengingat Badan Intelijen AS (CIA) didirikan pada 1947 untuk mencegah kejutan strategis seperti serangan Jepang ke Pearl Harbor.
Masalah kedua adalah agenda balas dendam Trump. Administrasinya memecat banyak pejabat intelijen tanpa alasan selain keterlibatan mereka dalam penyelidikan terkait Trump, seperti dugaan campur tangan Rusia. Tahun lalu, satu pejabat senior Rusia di CIA dan kepala ilmuwan data NSA (badan yang menangani intelijen sinyal) dipecat.
Banyak pejabat senior CIA pensiun lebih cepat dari perkiraan, sementara bawahan mereka meninggalkan jabatan dengan tingkat tinggi.
The Economist mencatat bahwa dua pejabat di Americas Mission Centre, asisten direktur dan wakil asisten direktur, baru-baru ini keluar, tak lama setelah serangan Trump terhadap kapal narkoba di Karibia dan Pasifik.
Ini adalah kampanye yang melibatkan CIA dan dianggap banyak pihak ilegal.
"Setiap dugaan bahwa mereka pensiun karena berselisih dengan kebijakan administrasi sama sekali tidak benar," ujar seorang pejabat.
Masalah ketiga adalah intelijen kini dianggap kurang penting.
Saat ditanya apakah Trump menerima briefing intelijen harian seperti presiden-presiden sebelumnya, Ratcliffe mengelak dan mengatakan justru Trump dibbriefing 10-15 kali per minggu.
Banyak analis CIA frustrasi, bukan hanya karena pekerjaan mereka bisa dipelintir, tetapi juga karena minimnya permintaan untuk intelijen tersebut.
Penekanan publik John Ratcliffe (direktur CIA Ratcliffe) lebih pada pengumpulan intelijen sebagai inti bisnis CIA, ketimbang analisis objektif atas apa yang dikumpulkan juga dianggap beberapa analis sebagai penghinaan.
Namun ini tidak berarti para operations officer yakni mata-mata di lapangan yang merekrut agen dan menjalankan misi menjadi senang.
Banyak yang mungkin senang bisa ditempatkan di Caracas dan Teheran.
"Tahun ini CIA diproyeksikan merekrut dan menempatkan lebih banyak petugas daripada 25 tahun terakhir," ujar Ratcliffe.
Namun, banyak petugas masih kesal dengan reformasi yang diluncurkan John Brennan (CIA 2013-2017 di era Barack Obama), yang mencampur operations officer dengan analis dalam 11 "mission centre" baru.
Banyak pejabat senior terdorong keluar. Perubahan ini secara drastis mengurangi kekuatan directorate of operations dan menciptakan birokrasi top-down yang lebih mudah dikendalikan Trump.
Beberapa direktur CIA berjanji membalikkan reformasi, tapi gagal. Selama era Trump (2017-2021), puluhan pejabat senior dan menengah CIA mengundurkan diri atau dipaksa keluar.
Sumber menyebut lebih dari 50 pejabat CIA terpengaruh langsung oleh kebijakan balas dendam atau restrukturisasi Trump, termasuk beberapa pejabat senior seperti kepala ilmuwan data NSA dan pejabat di Americas Mission Centre.
Banyak di antaranya pensiun lebih cepat dari perkiraan atau meninggalkan jabatan karena konflik dengan kebijakan administrasi.
Pada Maret 2025, AS juga dikejutkan dengan persoalan intelijen.
Hakim Distrik AS Anthony Trenga telah memblokir upaya pemerintahan Donald Trump untuk memecat pegawai badan intelijen yang sebelumnya bekerja pada program DEI (diversity, equity, inclusion).
Trenga mengeluarkan perintah sementara yang mewajibkan para pegawai terdampak di Central Intelligence Agency dan Office of the Director of National Intelligence tetap menerima gaji selama mereka mengajukan banding atas pemecatan dan mencari penugasan baru di lembaga masing-masing.
Di luar CIA, Trump memang kerap memecat pejabat.
Peristiwa pemecatan era Trump 2.0 paling heboh adalah pada 24 Januari 2025 atau hanya empat hari setelah da dilantik.
Pada malam Jumat, 24 Januari 2025, Trump memicu kontroversi besar dengan memecat sekitar 17 Inspektur Jenderal (IG) dari berbagai lembaga federal dalam langkah yang dijuluki "Friday night purge" atau "Friday night coup".
Pemecatan dilakukan mendadak melalui email, tanpa pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada Kongres, serta tanpa alasan substansial - pelanggaran terhadap Inspector General Act 1978 dan amendemennya tahun 2022. Alasan resmi yang diberikan hanya "changing priorities" tanpa penjelasan lebih lanjut.
(mae/mae)
Add
as a preferred
source on Google
