4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu kontroversi luar biasa dengan mengklaim perairan strategis Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik negaranya. Klaim sepihak tersebut langsung memicu amarah dari pihak Teheran yang menyebut sang presiden sedang berkhayal di tengah kebuntuan negosiasi damai.
Mengutip Russia Today dan Reuters, Rabu (19/08/2026), Trump melontarkan klaim wilayah tersebut melalui sebuah unggahan di platform Truth Social pada hari Selasa. Sang presiden membagikan peta selat beserta sekitarnya dengan area yang dilingkari dan diberi label.
"Wilayah baru Amerika Serikat," tulis label tersebut.
Unggahan provokatif itu langsung memancing reaksi keras dari Teheran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengutuk keras delusi Trump dan memberikan peringatan bahwa negaranya siap untuk bertindak mengoreksi khayalan tersebut.
Di saat yang sama, Gharibabadi juga memberikan sindiran tajam atas niat awal presiden AS itu yang sebelumnya ingin mengubah nama perairan tersebut menjadi Teluk Arab. Menurutnya, niatan ini tak akan berhasil dan justru akan menebalkan nama Teluk Persia di peta dunia.
"Ia berhasil menuliskan nama Teluk Persia yang abadi dengan benar," tuturnya.
Saling lempar ancaman ini meledak tepat setelah jendela waktu dua bulan untuk mencapai kesepakatan damai resmi berakhir pada hari Senin lalu. Kegagalan kesepakatan ini kembali mengerek harga minyak dunia, dengan minyak mentah berjangka Brent melonjak ke puncaknya di US$ 126 (Rp 2.242.800) per barel, sebelum ditutup pada US$ 91 (Rp 1.619.800) per barel pada hari Selasa.
Progres Dialog Damai
Tak lama setelah mengklaim Hormuz, Trump kembali menegaskan bahwa sama sekali tidak ada pembicaraan atau percakapan yang sedang berlangsung maupun dijadwalkan dengan Republik Islam Iran. Hal ini berbanding terbalik dengan nada optimis dari menantunya, Jared Kushner, pada hari Senin yang menyebut diskusi masih berjalan kuat.
"Blokade Angkatan Laut tetap berlaku penuh dan efektif. Selat Hormuz terbuka dan beroperasi. Semua ranjau air telah disingkirkan atau diledakkan," ungkap Trump.
Namun, klaim Trump mengenai terbukanya Selat Hormuz dibantah keras oleh para pejabat Iran. Negosiator utama Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menegaskan bahwa selat itu akan tetap tertutup rapat bagi lalu lintas pelayaran hingga AS memenuhi seluruh syarat kesepakatan sementara yang sempat ditandatangani pada bulan Juni lalu.
"Kondisi ini mencakup AS mengakhiri blokade pelabuhan Iran, mencabut sanksi minyak, melepaskan aset Teheran yang dibekukan, dan mengakhiri ancaman serta operasi militer di semua lini," tegasnya.
Di tengah kebuntuan diplomatik ini, seorang pejabat senior Iran membocorkan bahwa negaranya mulai bergerak menuju postur militer yang "ofensif penuh". Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohammad Mokhber, menyebut bahwa Iran pada dasarnya tetap terbuka untuk berdialog dengan tujuan membela keamanan dan sekutunya tanpa mencari perang, tetapi sama sekali tidak akan menyamakan negosiasi dengan sebuah penyerahan diri.
Realitas di lapangan juga menepis klaim Trump bahwa perairan aman. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA) melaporkan telah mendeteksi dua rudal balistik dari Iran yang jatuh ke laut dan menargetkan lalu lintas maritim pada hari Selasa. Imbas dari eskalasi ini, UEA langsung menangguhkan seluruh aktivitas perdagangan, pengiriman, dan transaksi keuangan dengan Iran.
Di saat yang sama, Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) menerima laporan bahwa sebuah kapal terkena proyektil tak dikenal saat berlayar keluar melalui Selat Hormuz. Serangan ini menyebabkan kerusakan pada ruang mesin dan menimbulkan satu korban dari pihak awak kapal yang langsung dibantu oleh Penjaga Pantai Oman. Data maritim juga menunjukkan perlintasan kapal di perairan tersebut masih anjlok di angka satu digit.
Sebagai informasi, konflik mematikan yang telah menewaskan ribuan orang di Iran dan Lebanon ini dipicu oleh serangan gabungan AS-Israel. Iran selama ini telah merespons dengan menyerang pangkalan militer AS di Oman, Yordania, Kuwait, Israel, UEA, dan Arab Saudi. AS sendiri bersikeras pada tujuan utamanya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, sebuah misi yang dinilai sulit oleh para ahli tanpa membersihkan situs uranium yang tertimbun.
Meskipun selalu memproyeksikan ketangguhan di hadapan publik, para pemimpin Iran secara internal dilaporkan mulai khawatir bahwa ancaman hukuman ekonomi AS yang lebih lanjut dapat memicu kerusuhan dan mengikis legitimasi Republik Islam. Menyadari kelemahan ini, seorang pejabat AS memperingatkan bahwa Washington kini bersiap untuk kembali menarik tuas sanksi ekonomi.
"Sanksi ini (kemungkinan) jauh lebih keras dan akan diambil dalam beberapa bulan ke depan," pungkas pejabat itu.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
