Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui pengawasan terhadap aktivitas di laut masih dilakukan pihaknya secara manual. Hal ini berdampak pada lambatnya deteksi pelanggaran, yang sering kali baru terungkap setelah kasusnya ramai di masyarakat.
"Soal pengawasan, terus terang, kami sudah punya program. Kita sebutnya sebagai Ocean Big Data. Kalau ini sudah berjalan, pelanggar tidak bisa lagi-lari," kata Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (27/2/2025).
Menurutnya, sistem ini telah dirancang sejak 2022 lalu dan direncanakan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kami mencari pembiayaan yang tidak memberatkan APBN, yang nantinya bisa dikembalikan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alhamdulillah, ini sudah tinggal implementasi saja," ujarnya.
Meskipun Ocean Big Data sudah dalam tahap akhir perencanaan, Trenggono mengakui bahwa saat ini pengawasan masih dilakukan dengan cara konvensional.
"Mohon maaf, memang pengawasan kita masih manual. Sekarang ini masih manual, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, penyuluh, dan kita juga sesekali keliling," jelas dia.
Foto: Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto mengecek langsung pembongkaran pagar laut misterius di perairan Tanjung Pasir, Tangerang. Selain Titiek, turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid. (Tiara Anis/Medsos DPR RI via CNBC Indonesia)
Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto mengecek langsung pembongkaran pagar laut misterius di perairan Tanjung Pasir, Tangerang. Selain Titiek, turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid. (Tiara Anis/Medsos DPR RI via CNBC Indonesia)
Konsekuensi dari sistem manual ini adalah keterlambatan dalam mengidentifikasi pelanggaran, baik dalam penggunaan ruang laut maupun aktivitas penangkapan ikan ilegal. "Sekarang baru ketahuan setelah ramai. Tapi walaupun begitu, kita yang pertama melakukan tindakan," ucapnya.
Lebih lanjut, Trenggono optimistis pengawasan kelautan akan semakin canggih pada tahun depan. Jika Ocean Big Data terimplementasi, seluruh kapal penangkap ikan akan dipasang teknologi pemantauan yang bisa mendeteksi pergerakan kapal, jumlah ikan yang ditangkap, hingga memberi peringatan jika ada keadaan darurat di laut.
"Kalau ini bisa terjadi, seluruh pesisir, seluruh ruang laut, seluruh kegiatan apapun yang menggunakan ruang laut, ini akan terdeteksi di sini," kata Trenggono.
Selain itu, KKP juga tengah mengembangkan konsep Ocean Accounting untuk mengetahui secara pasti aset laut Indonesia serta potensi yang bisa dimanfaatkan tanpa merusak ekologi.
"Ekologi harus dijaga. Pertumbuhan umat manusia terus meningkat, kita menuju 300 juta jiwa, sementara daya dukung lingkungan tetap segini saja," ujarnya.
Dengan sistem pengawasan digital yang terintegrasi, Trenggono yakin pengawasan kelautan di Indonesia akan menjadi lebih akurat dan efektif.
"Kalau ini sudah kita jalankan, insya Allah dengan cepat dan tepat kita bisa bertindak," pungkasnya.
(wur)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Curhat, Biaya Logistik RI Mahal "Hambat" Hilirisasi Perikanan
Next Article Sukses di Nikel, Rumput Laut Jadi Andalan Hilirisasi Baru Prabowo