Tren “Eksodus” Kepala OPD di Era Bobby

10 Februari 202610 Februari 2026

Era Bobby mestinya babak baru. Gubernur muda, segar, dengan segudang janji perubahan. Faktanya? Birokrasinya mengalami “hemorrhage” talenta di level eselon dua.

TIGA kepala dinas mengundurkan diri dalam tempo beberapa bulan bukan perkara biasa—ini sirine politik yang meraung di gendang telinga Gubernur Bobby Nasution. Belum genap setengah tahun menjabat, Hendra Dermawan Siregar (Kadis PUPR) dan Fitra Kurnia (Kadis Perindag ESDM) kompak mundur awal Februari 2026. Mereka menyusul Hasmirizal (Perumahan), Rajali (Ketahanan Pangan), Ilyas Sitorus (Kominfo), dan Rahmadhani Lubis (BKAD) yang angkat kaki lebih dulu. Enam kepala dinas dalam waktu singkat—ini bukan rotasi, ini eksodus.

Yang menggelitik: Hendra menggantikan Topan Obaja Putra Ginting, sang “bestie” Bobby yang tergelincir OTT KPK Juni 2025 dalam kasus suap proyek jalan ratusan miliar. Hendra datang sebagai “penyelamat” image dinas yang tercemar, tapi justru eksodus sebelum pertarungan dimulai. Apa yang terjadi di koridor-koridor gedung Pemprov?

Pemprov Sumut irit bicara. Hanya desas-desus beredar: faktor kesehatan, tekanan kerja, atau—lebih mengerikan—trauma intensitas pengawasan KPK. Jika alasan kesehatan benar, mengapa tak transparan? Jika tekanan, dari siapa? Dari gubernur berjiwa millennial yang katanya inovatif? Atau “hantu” Topan yang masih menghantui proyek infrastruktur?

Paradoksnya, Bobby merespons santai. Saat dua kadis mundur Oktober lalu, ia bilang “tidak ada gangguan birokrasi” dan tak mempersoalkan keputusan mereka. Santai? Ini bukan sikap cool, ini ignorant. Enam kepala OPD bukan bilangan kecil; ini keretakan struktural yang menunjukkan ketidakmampuan pemimpin menstabilkan tim dan membangun kepercayaan.

Lebih mencurigakan: mengapa justru sektor “basah” yang mundur? PUPR mengelola proyek infrastruktur, Perkim menangani perumahan beranggaran besar, BKAD mengendalikan perputaran keuangan, Ketahanan Pangan menyangkut “perut” rakyat, sementara Perindag memegang fungsi krusial—harga pangan, inflasi, distribusi barang strategis. Eksodus ini bukan kebetulan; ini arketipe. Pola yang menunjukkan ketidaknyamanan etis, ketakutan audit, atau ketidakmampuan menolak tekanan politik tak tertulis.

Era Bobby mestinya babak baru. Gubernur muda, segar, dengan segudang janji perubahan. Faktanya? Birokrasinya mengalami “hemorrhage” talenta di level eselon dua. Para teknokrat yang seharusnya jadi tulang punggung pembangunan malah memilih lari. Ini bukan reformasi; ini evakuasi.

Jika Hendra mundur karena trauma melihat bosnya dijebloskan KPK, ini indikator korupsi di Sumut bukan masalah individu, tapi sistemik. Jika tak tahan tekanan politik, Bobby gagal menciptakan ruang independen bagi birokrat profesional. Jika alasan kesehatan dibuat-buat, birokrasi Sumut sakit parah—bukan fisik, tapi moral.

Yang paling meresahkan: keheningan. Tak ada investigasi internal, evaluasi manajemen, transparansi publik. Bobby tampaknya lebih sibuk branding digital dan konten media sosial daripada mengurus “kebocoran” di timnya sendiri. Enam kadis mundur, tapi tak ada yang bertanggung jawab.

Sumut tak kekurangan anggaran—meski APBD 2026 menyusut Rp 11,673 triliun. Kekurangannya ada pada kepemimpinan: kemampuan menahan godaan, melindungi bawahan dari tekanan politik, membangun birokrasi berani dan bersih. Jika tren ini berlanjut, jangan heran bila kelak tersisa para “yes man”—patuh tanpa kompetensi, tanpa integritas.

Bobby perlu sadar: kepemimpinan bukan soal followers di Instagram, X, atau TikTok, tapi kemampuan mempertahankan orang terbaik di sisinya. Jika terus kehilangan “komandan” di lapangan, jangan salahkan publik mulai bertanya: apa sebenarnya terjadi di balik senyum influencer-nya Bobby? Enam OPD mundur—belum genap setahun—adalah fakta di dunia nyata, bukan dunia maya.

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.