2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Barat akan kembali menggelar aksi demo di Istana Negara dan DPR RI pada Kamis (8/1/2025) mendatang, di mana ribuan buruh tersebut akan kembali konvoi menggunakan sepeda motor.
Hal ini dikonfirmasi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam konferensi persnya, Jumat (2/1/2025).
"8 Januari 2026, ribuan buruh dari Jawa Barat, baik dari Bodetabek, Pantura, dan Priangan Timur akan bergabung dengan buruh di DKI Jakarta untuk menggelar aksi kembali di Istana Negara atau DPR RI menggunakan sepeda motor," kata Said Iqbal.
Adapun asal buruh-buruh dari Jawa Barat diperkirakan meluas, yakni dari Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, Majalengka, Tasikmalaya, Banjar, hingga Cirebon.
Said Iqbal mengungkapkan alasan para buruh dari Jawa Barat kembali konvoi menggunakan sepeda motor karena biaya untuk sewa bus pariwisata lebih mahal.
Foto: Massa buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/12/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Massa buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/12/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
"Kenapa kembali memakai sepeda motor? ya karena mereka patungan bayar sendiri. Kalau patungan sewa bus kan mereka sepertinya belum mampu, masih ada kebutuhan yang melonjak dan naik, tapi upahnya murah," lanjut Said Iqbal.
Adapun tuntutan buruh tidak jauh berbeda dengan tuntutan pada aksi 29-30 Desember 2025, yakni menuntut penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2026 yang tidak sesuai dengan harapan buruh.
"Perjuangan buruh terkait UMP-UMSP Jakarta 2026 dan UMSK beberapa daerah di Jawa Barat masih akan berlanjut," tegasnya.
Untuk Jakarta, para buruh meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi besaran UMP 2026 menjadi sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta.
Buruh juga mendesak Pramono segera menetapkan UMSP Jakarta 2026, di mana besaran nilainya yakni 5% di atas KHL.
"Para buruh di Jakarta mempunyai sikap agar Gubernur DKI Jakarta merubah UMP 2026 menjadi 100% KHL, yaitu sekitar Rp 5,89 juta, agar daya beli di DKI Jakarta meningkat dan tidak terlalu jauh tertinggal dengan upah minimum di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang," ujarnya.
Adapun terkait UMSK di Jawa Barat, Said Iqbal meminta kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) tidak asal-asalan merevisi UMSK di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat. Ia tetap menegaskan UMSK di 19 wilayah Jawa Barat harus direvisi sesuai rekomendasi para bupati/walikota.
"Terhadap UMSK di 19 wilayah Jawa Barat, memang sudah direvisi oleh KDM. Tetapi revisinya justru makin hancur dan makin merugikan para buruh se-Jawa. Kami minta revisi harus sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota," terangnya.
(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]
