Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai mengalihkan fokus rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ke pembangunan infrastruktur permanen di daerah. Setelah sebagian besar jalan dan jembatan nasional kembali berfungsi, pekerjaan rumah berikutnya adalah memperbaiki jalan serta jembatan milik pemerintah daerah yang masih rusak akibat bencana banjir beberapa waktu lalu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, progres pemulihan pascabencana di tiga provinsi tersebut sejauh ini berjalan cukup baik. Salah satu capaian yang dicatat pemerintah adalah pulihnya konektivitas infrastruktur strategis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Kami melaporkan, mengenai jalan nasional 100% relatif sudah fungsional, jembatan nasional 100%, cuma memang ada jembatan daerah, kemudian jalan-jalan provinsi kabupaten yang belum semuanya fungsional," kata Tito dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (18/9/2026).
Meski demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan daerah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Bahkan beberapa infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak akibat hujan dan banjir susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
"Nah kemudian ada yang sudah diperbaiki banjir lagi, ada seperti di Tapanuli Tengah, kemudian di kabupaten Agam, kemudian di Aceh di Pidie Jaya. Jalan provinsi dari Lokop Aceh Timur menuju ke Gayo Lues. Itu sudah diperbaiki oleh Kementerian PU (Pekerjaan Umum), setelah itu hujan lagi karena sekarang masih ada banyak hujan," ujarnya.
Menurut Tito, kondisi cuaca masih menjadi tantangan dalam proses pemulihan. Saat sebagian wilayah Sumatra bagian timur mulai mengalami kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kawasan pegunungan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat justru masih diguyur hujan.
"Saya datang kemarin minggu yang lalu juga hujan di daerah pegunungan. Saya kumpul dengan seluruh bupati, walikota, dan gubernur, wakil gubernur ya, laporan-laporan dari mereka masih ada hujan. Memang agak ironis, di bagian Sumatra bagian sebelah timur sudah ada Karhutla, kekeringan, tapi di bagian yang di daerah tiga provinsi ini, di bagian baratnya terutama dan di gunung itu masih hujan," ucap dia.
Selain konektivitas jalan, pemerintah juga melaporkan pemulihan berbagai fasilitas umum lainnya. Seluruh SPBU di wilayah terdampak kini telah beroperasi kembali, dan sebagian besar pasar juga sudah dibuka untuk melayani aktivitas ekonomi masyarakat.
"Good news-nya, mengenai masalah BBM, SPBU sudah buka semua, pasar sebagian besar buka, tinggal 13 pasar dari puluhan yang terdampak waktu itu ya yang perlu diperbaiki, dan saya sudah koordinasi dengan Menteri Perdagangan (Budi Santoso)," tuturnya.
Dari sisi layanan dasar, jaringan listrik di sebagian besar wilayah terdampak juga telah kembali tersambung. Hanya beberapa desa yang masih menghadapi kendala akibat akses jalan dan jembatan yang terputus.
"Kemudian sarana lainnya listrik rata-rata sudah tersambung semua, hanya lebih kurang lima desa di Aceh Tengah, kemudian ada dua desa di daerah Tapanuli Selatan kalau saya tidak salah yang memang karena jalannya terputus, jembatan terputus, sambungannya juga terputus, tapi diberikan genset dan Starlink untuk internetnya," kata Tito.
Meski sejumlah indikator pemulihan menunjukkan perkembangan positif, pemerintah menegaskan pembangunan infrastruktur permanen tetap menjadi prioritas utama dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berikutnya.
"Jadi tinggal prioritas kita ke depan yang paling utama adalah mempermanenkan infrastruktur jalan, jembatan, jembatan daerah, jalan daerah yang belum banyak tersentuh. Itu yang harus dikerjakan ya, entah oleh Pemda atau diambil alih oleh pusat," ujarnya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dijalankan secara bertahap hingga 2028, yakni sebesar Rp100,1 triliun. Anggaran tersebut akan disalurkan secara bertahap, Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Konferensi pers rehab-rekon pascabencana Aceh-Sumatra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (18/6/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Konferensi pers rehab-rekon pascabencana Aceh-Sumatra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (18/6/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
(dce)
Addsource on Google

6 hours ago
3

















































