3 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat lampu hijau dari Komisi X DPR RI untuk menggunakan anggaran sebesar Rp6,48 triliun pada 2027. Namun, angka tersebut dinilai belum cukup untuk membiayai seluruh program prioritas nasional, sehingga BPS masih mengajukan tambahan dana sebesar Rp1,47 triliun.
Persetujuan pagu anggaran itu diberikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI setelah melalui lima kali pembahasan. Dari total anggaran Rp6,48 triliun, porsi terbesar atau 77,18% dialokasikan untuk BPS kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan, dari total pagu yang telah disetujui, sebanyak Rp4,999 triliun dialokasikan untuk 502 BPS kabupaten/kota. Sementara itu, BPS provinsi memperoleh Rp718,45 miliar atau 11,09%, dan satuan kerja pusat mendapat Rp759,58 miliar atau 11,73%.
"Dari total pagu anggaran tahun 2027, sebanyak Rp2,82 triliun atau 43,51% dialokasikan untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), sedangkan Rp3,66 triliun atau 56,49% digunakan untuk Program Dukungan Manajemen (Dukman)," ujar Zulkipli dalam RDP bersama Komisi X DPR RI, Rabu (2/9/2026).
Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, anggaran operasional mencapai Rp3,57 triliun yang mencakup gaji pegawai dan operasional perkantoran. Adapun belanja nonoperasional sebesar Rp2,91 triliun digunakan untuk pembiayaan survei rutin, program prioritas nasional, hingga kegiatan pendukung program Dukungan Manajemen.
Meski demikian, BPS menilai kebutuhan anggaran pada 2027 masih lebih besar dibandingkan pagu yang telah disetujui. Lembaga statistik tersebut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun.
Tambahan dana itu terdiri dari Rp926,3 miliar untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik serta Rp546,87 miliar untuk Program Dukungan Manajemen.
Salah satu kebutuhan tambahan terbesar adalah untuk membiayai Survei Ekonomi Terintegrasi, yang merupakan tindak lanjut dari Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026.
Survei ini diperlukan untuk memperdalam informasi karakteristik usaha di Indonesia sekaligus menjadi dasar penyusunan Tabel Input Output, salah satu instrumen penting dalam perencanaan ekonomi nasional.
Selain itu, tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk pembangunan dan revitalisasi gedung kantor BPS di berbagai daerah. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kantor yang sudah tidak layak pakai serta memulihkan kantor BPS yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Flores, Nusa Tenggara Timur.
Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI juga memberikan sejumlah catatan kepada BPS. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta BPS terus meningkatkan akurasi dan kualitas data sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi, serta pengembangan metodologi statistik harus menjadi prioritas agar data yang dihasilkan semakin akurat dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
"Beberapa program yang harus diperkuat antara lain kualitas dan kapasitas SDM BPS baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi dan metodologi statistik sehingga pelaksanaan kegiatan statistik berlangsung secara lebih efektif, efisien, akurat, dan optimal," kata Lalu.
Ke depan, BPS juga akan mengawal sejumlah program strategis nasional, mulai dari pemanfaatan big data untuk statistik resmi, penyusunan data inflasi, program Desa Cinta Statistik, penyediaan indikator pendukung Visi Indonesia Emas 2045, hingga koordinasi proses aksesi OECD di bidang statistik.
Dengan jumlah 539 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dan semakin besarnya kebutuhan data berkualitas, tambahan anggaran dinilai menjadi kunci agar BPS mampu menjalankan seluruh mandat statistik nasional secara optimal pada 2027.
(chd/haa)
[Gambas:Video CNBC]
