Roadmap TPID Deliserdang 2025 – 2027 Harus Berdampak Pada Pengendalian Inflasi

LUBUKPAKAM (Waspada.id): Penyusunan peta jalan (Roadmap) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Deliserdang tahun 2025 – 2027, tidak lagi bersifat normatif dan berulang.

Sebab, roadmap yang dibutuhkan adalah gambaran yang jelas, tegas, dan berdampak langsung pada pengendalian inflasi.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

“Dua tahun ke depan, jangan hanya copy-paste program. Kita butuh roadmap yang tajam, jelas eksekusinya, dan benar-benar berdampak pada pengendalian inflasi,” tegas Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Deliserdang, Drs Hendra Wijaya dalam arahannya di rapat pendahuluan penyusunan Roadmap TPID 2025 – 2027 di Kantor Bupati Deliserdang, Senin (15/12/25).

Dijelaskan Hendra Wijaya, berdasarkan pengalaman tahun 2025, terjadinya lonjakan harga pada sejumlah komoditas pangan strategis. Seperti cabai, beras, dan telur, meskipun produksi daerah tergolong cukup.

Kondisi tersebut, tambahnya, menandakan masalah utama, bukan semata ketersediaan barang, melainkan intervensi hulu yang lemah dan rantai distribusi yang terlalu panjang.

“Sektor pertanian dan peternakan harus menjadi fokus utama roadmap TPID, karena masih dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah,” ungkap Asisten II.

Lebih lanjut Hendra menjelaskan, intervensi yang dilakukan tidak cukup melalui operasi pasar atau subsidi harga yang bersifat sementara. Pemerintah daerah harus masuk sejak awal melalui bantuan sarana produksi, pendampingan, serta skema kemitraan, agar saat panen, harga bisa dikendalikan tanpa merugikan petani.

“Kalau biaya tanam dan produksi sudah dibantu pemerintah, maka ada ruang komitmen agar hasil panen dijual dengan harga wajar. Ini yang harus dirumuskan secara teknis dalam roadmap,” paparnya.

Menurutnya, aelain masalah produksi, panjangnya rantai distribusi juga menjadi faktor utama mahalnya harga di tingkat konsumen. Contohnya, satu komoditas bisa melewati dua hingga tiga distributor sebelum sampai ke pedagang pasar, sehingga harga naik berlapis.

“Kalau petani bisa langsung bertemu pedagang pasar, selisih harga bisa dipangkas. Inilah yang harus dirancang, bukan sekadar kegiatan rutin,” tuturnya.

Untuk itu, roadmap TPID semestinya memuat skema konkret mempersingkat rantai pasok. Termasuk mempertemukan produsen langsung dengan pedagang pasar, gerakan pangan murah, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan daerah.

Dirapat itu juga disinggung kondisi surplus produksi yang tidak otomatis menurunkan harga. Banyak hasil pertanian dan peternakan Deliserdang, justru ke luar daerah, lalu kembali masuk dengan harga lebih tinggi.

“Secara data kita surplus, tapi di pasar harga tetap mahal. Ini karena kita tidak mengikat produksi daerah sendiri,” sebutnya lagi.

“Roadmap itu harus jelas siapa berbuat apa, kapan, dan dampaknya terhadap harga. Kalau hanya normatif, tidak perlu rapat,” tegasnya.

Diharapkan, roadmap tersebut mampu menjadi instrumen nyata pengendalian inflasi yang mampu menekan risiko gejolak harga di Kabupaten Deli srdang pada dua tahun ke depan.(id.28)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.