8 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membeberkan daftar rekening bank dan akun dompet digital (e-wallet) yang diajukan kepada otoritas untuk ditindak karena diduga terkait aktivitas judi online.
Meutya mengatakan, jumlah rekening yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang didominasi bank-bank dengan basis nasabah yang besar.
"Ini memang datanya demikian, karena memang mungkin skalanya lebih besar. BCA dengan pelanggan terbanyak mungkin tantangannya jadi lebih berat ya sehingga jumlahnya cukup besar," ujar Meutya dalam acara OJK Banking Forum di Menara Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan, rekening yang diajukan ke OJK didominasi oleh BCA sebanyak 7.317 rekening. Selanjutnya, BRI 6.440, BNI 6.181, CIMB Niaga 1.363, Bank Mandiri 4.649, dan BSI 681.
Meutya menegaskan, daftar tersebut tidak boleh dimaknai sebagai indikator bahwa bank lain sudah terbebas dari penyalahgunaan rekening untuk judi online. Sebab, pelaku terus mengubah modus operandi dengan memindahkan situs, rekening, hingga transaksi dalam waktu sangat cepat.
"Ini tolong menjadi indikator untuk perbaikan. Kalau ada yang banknya tidak termasuk di sini jangan juga kemudian merasa, wah sudah menang nih banknya nggak dipakai. Karena tadi disampaikan bahwa modus berpindah-pindah dengan sangat cepat, situs berpindah-pindah dengan sangat cepat, rekening atau transaksi juga berpindah-pindah dengan sangat cepat," tegasnya.
Selain rekening bank, Komdigi juga mengajukan pemblokiran akun e-wallet yang diduga terkait judi online kepada Bank Indonesia.
Meutya menyebut, DANA menjadi layanan dompet digital dengan jumlah pengajuan terbanyak, yakni 2.964 akun. Posisi berikutnya ditempati LinkAja sebanyak 1.800 lebih akun, OVO 1.097 akun, GoPay 842 akun, ShopeePay 80 akun, dan SAKUKU 67 akun.
Menurut Meutya, keterbukaan data tersebut diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan mengetahui posisi masing-masing dan dapat memperkuat upaya pemberantasan judi online.
"Yang paling utama adalah mengetahui dulu posisi kita untuk kemudian bisa melakukan perlawanan yang lebih baik. Karena kalau kita tidak mengakui bahwa perusahaan-perusahaan kita dipakai atau perbankan kita dipakai, tentu nanti mengatasinya akan lebih sulit kalau kita tidak mau dari awal mengakui bahwa 'oh ya PR kita memang luar biasa besar'," pungkasnya.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
