7 hours ago
2
Oleh: Dr. Usman Lamreung
Pasca bencana, sebuah daerah hanya memiliki dua pilihan: bangkit dengan lompatan besar atau terjebak dalam kelambanan birokrasi. Aceh Tengah, hingga hari ini, justru menunjukkan gejala memilih opsi kedua—diam, lambat, dan kehilangan arah di tengah momentum krisis.
Di bawah kepemimpinan Haili Yoga, sektor pariwisata yang seharusnya menjadi lokomotif pemulihan ekonomi justru berjalan tanpa desain yang jelas. Tidak terlihat adanya sense of urgency, tidak ada terobosan kebijakan, dan yang paling krusial: tidak ada keberanian politik untuk menempatkan pariwisata sebagai prioritas utama dalam agenda pemulihan pasca bencana.
Padahal, regulasi nasional sudah memberikan mandat yang tegas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan secara eksplisit menyebutkan bahwa sektor ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan. Artinya, pariwisata bukan sekadar sektor pelengkap, melainkan instrumen strategis pembangunan daerah. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pariwisata sebagai urusan wajib yang harus dikelola secara serius oleh pemerintah daerah.
Namun yang terjadi di Aceh Tengah justru bertolak belakang. Potensi besar yang dimiliki daerah ini tidak diiringi dengan keberanian eksekusi. Danau Lut Tawar yang ikonik, dataran tinggi Gayo yang eksotis, Kopi Gayo yang telah mendunia, serta kekayaan budaya lokal—semuanya hanya menjadi etalase tanpa arah. Tidak ada grand design yang dijalankan secara konsisten. Program yang muncul cenderung seremonial, event sesaat, dan promosi tanpa strategi jangka panjang.
Ironisnya, dalam konteks pasca bencana, pemerintah daerah seharusnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi, termasuk sektor pariwisata. Artinya, pemulihan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menghidupkan kembali denyut ekonomi masyarakat. Ketika sektor pariwisata tidak disentuh secara serius, maka pemerintah daerah gagal membaca arah pemulihan yang seharusnya.
Masalah utama Aceh Tengah hari ini bukan terletak pada ketiadaan regulasi atau kekurangan potensi, melainkan pada lemahnya manajemen kepemimpinan. Dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RIPPARDA kemungkinan besar telah disusun. Qanun terkait pariwisata juga tersedia. Namun semua itu berhenti sebagai dokumen administratif tanpa implementasi nyata. Ini adalah ciri klasik birokrasi yang bekerja di atas kertas, tetapi gagal di lapangan.
Sejarah pembangunan daerah di berbagai tempat menunjukkan bahwa bencana sering kali menjadi titik balik menuju kemajuan. Daerah yang berhasil adalah mereka yang mampu bergerak cepat, mengambil keputusan berani, dan membangun ulang dengan visi besar. Mereka tidak terjebak pada rutinitas, tetapi menjadikan krisis sebagai peluang.
Aceh Tengah, sayangnya, belum menunjukkan arah ke sana.
Tidak ada percepatan pembangunan infrastruktur wisata. Tidak ada intervensi signifikan untuk membantu pelaku usaha yang terdampak. Citra pariwisata tidak dipulihkan secara agresif. Yang terjadi justru normalisasi kegagalan—seolah-olah kondisi stagnan adalah sesuatu yang wajar.
Ini adalah bentuk paling berbahaya dari birokrasi: kehilangan sensitivitas terhadap krisis.
Selama pariwisata masih dipandang sebagai sektor pinggiran—bukan prioritas anggaran, bukan indikator kinerja utama, dan bukan fokus kebijakan—maka stagnasi akan terus berlanjut. Padahal, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berbasis kinerja dan berorientasi hasil. Jika pariwisata tidak dijadikan indikator utama, maka kegagalan hari ini adalah konsekuensi dari perencanaan yang tidak berpihak pada realitas ekonomi masyarakat.
Fakta di lapangan memperkuat kondisi tersebut: anggaran terbatas, koordinasi antar OPD lemah, dan pembangunan yang tidak terintegrasi. Dampaknya jelas—destinasi wisata tidak berkembang, wisatawan tidak memiliki alasan untuk tinggal lebih lama, dan ekonomi lokal tidak bergerak signifikan.
Publik hari ini tidak membutuhkan pemimpin administratif yang sekadar menjalankan rutinitas. Publik membutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko, mampu membaca momentum, dan memiliki visi besar yang dijalankan secara konkret. Namun yang terlihat di Aceh Tengah justru sebaliknya: tidak ada proyek ikonik, tidak ada branding yang kuat, dan tidak ada percepatan yang berarti.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Aceh Tengah hanya akan dikenal sebagai daerah dengan potensi besar yang gagal menjadi destinasi besar.
Haili Yoga masih memiliki kesempatan untuk membalik keadaan. Namun itu hanya mungkin jika ada keberanian untuk keluar dari zona nyaman birokrasi. Langkah yang harus dilakukan tidak bisa lagi bersifat normatif.
Pertama, menjadikan pariwisata sebagai prioritas utama dalam APBK, bukan sekadar pelengkap program. Kedua, membangun kawasan unggulan berbasis Danau Lut Tawar secara terpadu dan berstandar nasional. Ketiga, melakukan intervensi cepat pasca bencana dengan membantu pelaku usaha, memperbaiki akses, dan menghidupkan kembali ekonomi lokal. Keempat, mengubah strategi promosi ke arah digital dan branding global. Kelima, membentuk tim percepatan lintas sektor dengan target yang terukur.
Masalah terbesar Aceh Tengah hari ini bukan kekurangan potensi, tetapi lamban dan tidak bergerak cepat. Bencana telah terjadi. Peluang sudah terbuka. Yang belum terlihat adalah keberanian untuk segera percepatan.
Jika kepemimpinan tetap berjalan lambat, normatif, dan tanpa terobosan, maka yang akan tercatat dalam sejarah bukanlah keberhasilan pembangunan, melainkan kegagalan dalam memanfaatkan momentum krisis. Dan sejarah tidak pernah memberi tempat yang baik bagi pemimpin yang ragu ketika peluang terbuka di depan mata.
Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
