8 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan pondok pesantren dan sekolah berbasis agama berasrama (boarding school) dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang, kini diperbolehkan membangun dapur sendiri untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, dapur tersebut tetap wajib memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) terkait pelaksanaan MBG, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama kementerian dan lembaga terkait.
Zulhas mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan mempermudah penyaluran MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah santri besar.
"Tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis agama, dan yang boarding, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur, tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah itu memudahkan," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
"Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur di tempatnya tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi)," sambungnya.
Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap pondok pesantren yang akan mengelola dapur MBG. Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan menghindari kesalahpahaman di lapangan.
"Termasuk yang pondok pesantren kami juga cek. Dicek seperti apa gitu. Jangan sampai mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda ada oknum-oknum yang kemudian menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku, orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya," ujar Sudaryono dalam kesempatan yang sama.
Ia menegaskan seluruh proses penentuan dapur MBG dilakukan secara transparan melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku dapat membantu meloloskan pembangunan atau operasional dapur MBG.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
