4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Kabinet Merah Putih telah menggelar Rapat Tingkat Menteri untuk membahas Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto.
Rapat itu digelar antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dengan Menteri Sekertaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
"Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional," kata Rini dikutip dari siaran pers, Kamis (2/4/2026).
Fokus optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC Presiden terbagi dalam beberapa klaster utama yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan, pendidikan, dan kesehatan. Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab pada masing-masing klaster tersebut perlu melakukan tindak lanjut atas proyeksi SDM.
Selain pemenuhan SDM untuk daftar program itu, Rini dalam rapat juga menekankan kerja kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.
Sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan PHTC Presiden antar instansi pemerintah dibutuhkan untuk mempercepat pengambilan keputusan, kolaborasi, dan dampak program untuk masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome).
Pendekatan kerja collaborative dan network governance Rini tekankan juga akan dijadikan acuan untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri menjalankan PHTC.
Melalui pendekatan collaborative dan network governance, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan hasil pembangunan, bukan lagi tanggung jawab satu pihak tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.
Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga," tegas Rini
(arj/mij)
Add
as a preferred
source on Google
