4 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersama DPR RI resmi memfinalisasi sejumlah kebijakan terkait status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salah satu keputusan yang menjadi sorotan adalah dibukanya peluang bagi guru PPPK untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diproyeksikan mulai dibuka pada awal 2027.
Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR yang membahas penataan status guru PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, guru PPPK yang ingin beralih menjadi PNS, hingga guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan mengenai status guru PPPK kini telah memasuki tahap finalisasi.
"Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," ujar Dasco, dikutip dari unggahan Instagram DPR RI, Kamis (20/8/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini memastikan pemerintah akan memberikan kesempatan bagi guru PPPK untuk mengikuti seleksi PNS yang diperkirakan mulai dibuka pada awal 2027.
Selain itu, guru PPPK paruh waktu juga akan mendapat peluang untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu pada tahun yang sama.
"PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut seleksi PNS yang akan diperkirakan pendaftaran di awal 2027," kata Rini.
Rini mengungkapkan, saat ini jumlah guru PPPK secara nasional mencapai 955.245 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang berstatus PPPK paruh waktu.
Adapun jumlah formasi CPNS yang akan dibuka nantinya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan guru nasional. Pemerintah memperkirakan kebutuhan guru mencapai 526.689 formasi untuk mendukung berbagai program prioritas di sektor pendidikan.
Formasi tersebut akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah program baru pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.
"Nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi, dan juga Sekolah Garuda," ujar Rini.
Dengan kebijakan ini, ratusan ribu guru PPPK berpeluang memperoleh status kepegawaian yang lebih permanen melalui seleksi CPNS, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
