5 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Utang nasional Amerika Serikat (AS) secara resmi telah menembus angka US$ 40 triliun (sekitar Rp 712.000 triliun) untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pemecahan rekor mengerikan ini memicu peringatan keras akan terjadinya krisis fiskal karena meroketnya biaya program jaring pengaman sosial dan pembayaran bunga utang yang kini jauh melampaui pendapatan negara akibat pemotongan pajak besar-besaran.
Mengutip Reuters, Kamis (20/08/2026), Departemen Keuangan AS melaporkan bahwa total utang publik yang beredar menyentuh US$ 40,047 triliun pada hari Selasa lalu. Total jumbo tersebut mencakup surat berharga Departemen Keuangan yang dipegang oleh publik sebesar US$ 32,266 triliun (Rp 574.334,8 triliun) dan kepemilikan utang antar-pemerintah senilai US$ 7,782 triliun (Rp 138.519,6 triliun).
Tanda-tanda kepanikan mulai terlihat di pasar obligasi global karena permintaan dari investor asing, yang memegang hampir sepertiga surat utang AS, terus menyusut selama setahun terakhir. Imbal hasil obligasi tenor panjang pada hari Selasa juga telah melonjak ke level tertingginya dalam hampir dua dekade terakhir setelah lelang obligasi senilai US$ 25 miliar (Rp 445 triliun) mencatatkan imbal hasil tertinggi sejak 2021.
Merespons tekanan ekstrem tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada hari Rabu langsung mengambil manuver agresif dengan menggandakan ukuran pembelian kembali (buyback) untuk surat utang bertenor 10 hingga 30 tahun menjadi sedikitnya US$ 4 miliar (Rp 71,2 triliun) per operasi guna menekan turun imbal hasil obligasi.
Namun, Presiden AS Donald Trump justru merespons gejolak ini dengan santai saat ditanya apakah rakyat Amerika harus khawatir dengan volatilitas pasar obligasi, dan ia justru kembali menuntut penurunan suku bunga.
"Saya tidak berpikir begitu sama sekali. Saya pikir kita memiliki negara yang sangat kuat, dan kita sedang melewati suku bunga konyol ini, mereka konyol. Dengar, ketika negara kita kuat, suku bunga harus turun," ucap Trump.
Warisan Utang Gila-gilaan dari Era ke Era
Membengkaknya tumpukan utang ini sejatinya memiliki latar belakang yang panjang. Utang pemerintah federal kini telah berlipat ganda dalam waktu kurang dari satu dekade, berawal dari angka US$ 19,95 triliun (Rp 355.110 triliun) saat Trump pertama kali dilantik pada Januari 2017.
Utang AS tercatat melesat sebesar US$ 11,6 triliun (Rp 206.480 triliun) selama dua masa jabatan Trump di Gedung Putih. Rinciannya, utang publik membengkak US$ 7,8 triliun pada periode pertamanya yang sebagian besar dipicu oleh pandemi, dan sejak dilantik kembali pada Januari 2025, beban utang kembali ditambah sebesar US$ 3,8 triliun.
Sementara itu, selama empat tahun masa jabatan mantan Presiden Joe Biden, utang AS juga meledak sebesar US$ 8,4 triliun (Rp 149.520 triliun). Beban di era Biden didorong oleh belanja pemulihan COVID-19, investasi infrastruktur raksasa, hingga subsidi energi bersih.
Sekitar sepertiga dari total lonjakan utang dalam sedekade terakhir murni berasal dari pinjaman gila-gilaan era pandemi oleh kedua presiden, sementara sisanya adalah akibat ketidakseimbangan struktural jangka panjang antara pajak dan pengeluaran. Presiden Committe for a Responsible Federal Budget (CRFB), Maya MacGuineas, memberikan peringatan tajam atas kegilaan fiskal ini.
"Empat puluh triliun dolar utang tidak hanya ada di buku besar pemerintah; itu dirasakan di seluruh ekonomi dan menemukan jalannya ke kantong orang-orang dengan satu atau lain cara," tutur Maya.
"Semakin banyak kita meminjam, semakin kita memperburuk inflasi, memeras prioritas lain dalam anggaran, dan membuat diri kita rentan terhadap keadaan darurat di dalam negeri dan gejolak di luar negeri," tegasnya.
Pencapaian angka US$ 40 triliun ini terjadi hanya berselang kurang dari lima bulan setelah utang AS menyentuh US$ 39 triliun. Menariknya, jumlah ini telah berlipat ganda empat kali lipat dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, setelah sebelumnya AS butuh waktu hingga tahun 1981 hanya untuk menembus utang US$ 1 triliun pertamanya.
"Sungguh mengejutkan betapa terprediksinya penurunan fiskal kekuatan global bisa terjadi," pungkasnya.
Defisit yang Makin Mencekik Kondisi kas negara AS saat ini benar-benar sekarat. Pekan lalu, Departemen Keuangan AS melaporkan defisit bulanan tertinggi keempat dalam sejarahnya, yakni US$ 432 miliar (Rp 7.689,6 triliun) untuk bulan Juli saja. Angka ini hancur akibat pengembalian tarif yang membuat penerimaan bea cukai negatif selama tiga bulan berturut-turut, ditambah biaya Jaminan Sosial dan Medicare yang terus meledak. Bahkan, defisit untuk 10 bulan pertama tahun fiskal 2026 ini telah melampaui total celah defisit sepanjang tahun fiskal 2025.
Meskipun Trump meluncurkan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) untuk memangkas pekerja agen federal, pemotongan ini hanya menargetkan porsi terkecil dari anggaran alias anggaran diskresioner. Kenyataannya, AS menghabiskan sekitar US$ 7 triliun (Rp 124.600 triliun) setiap tahun, dan 60% di antaranya sudah dikunci untuk program wajib seperti Jaminan Sosial, Medicare, Medicaid, dan perawatan veteran.
Celakanya lagi, paket legislatif kebanggaan Trump di periode kedua, One Big Beautiful Bill Act, diperkirakan akan menyumbang tambahan utang baru sebesar US$ 4,7 triliun (Rp 83.660 triliun) menurut hitungan Kantor Anggaran Kongres (CBO).
Di luar biaya program tersebut, AS kini harus membakar US$ 1,1 triliun (Rp 19.580 triliun) murni hanya untuk membayar bunga utangnya. Beban biaya layanan utang ini untuk pertama kalinya resmi melampaui pendanaan Pentagon pada anggaran tahun fiskal 2025. Tragisnya lagi, pada 10 bulan pertama tahun fiskal 2026, ongkos bunga tersebut telah resmi mengalahkan pengeluaran kesehatan Medicare dan menjadi pos anggaran terbesar kedua pemerintah di bawah Jaminan Sosial.
Semua ini kian diperparah oleh membengkaknya beban biaya perawatan kesehatan untuk generasi baby boom yang menguras dana perwalian negara, sementara penerimaan pajak gaji dan penghasilan terus gagal menutupi biaya operasional pemerintahan Paman Sam.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
