1 day ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutu NATO kembali meningkat setelah Gedung Putih secara terbuka menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer tidak dikesampingkan dalam upaya mengambil alih Greenland, wilayah otonom milik Denmark di kawasan Arktik.
Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya Denmark dan Greenland yang justru meminta dialog untuk meredakan situasi.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mengeksplorasi berbagai opsi untuk menguasai Greenland, dengan Gedung Putih menegaskan bahwa penggunaan militer AS "selalu menjadi pilihan". Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (6/1/2026) waktu setempat dan langsung memicu kekhawatiran baru di Eropa mengenai masa depan aliansi transatlantik.
Gedung Putih mengeluarkan peringatan keras tersebut meski pemerintah Greenland dan Denmark sebelumnya telah menyerukan pertemuan segera dengan Amerika Serikat guna meluruskan apa yang mereka sebut sebagai "kesalahpahaman".
Minat baru Trump terhadap Greenland mencuat kembali setelah intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, yang menurut sejumlah pengamat telah menghidupkan kembali ambisi lama Trump terhadap wilayah Arktik itu. Greenland dinilai memiliki cadangan mineral tanah jarang yang belum tergarap serta posisi strategis yang kian penting seiring mencairnya es kutub yang membuka jalur pelayaran baru.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa "mengakuisisi Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat," dengan tujuan menangkal pengaruh negara-negara pesaing seperti Rusia dan China.
"Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer Amerika Serikat selalu menjadi opsi yang berada dalam kewenangan panglima tertinggi," kata Leavitt dalam pernyataannya kepada AFP.
Pernyataan tersebut makin memperdalam kekhawatiran di Eropa bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya berpotensi mengalami retakan serius.
Sebelumnya, pemerintah Greenland dan Denmark menyatakan telah meminta pertemuan cepat dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk membahas isu tersebut. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil.
"Sejauh ini belum memungkinkan," tulis Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt di media sosial, "meskipun pemerintah Greenland dan Denmark telah meminta pertemuan di tingkat menteri sepanjang tahun 2025."
Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyatakan bahwa pertemuan dengan Rubio diharapkan dapat menyelesaikan "sejumlah kesalahpahaman."
Sementara itu, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen kembali menegaskan bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual dan masa depannya hanya dapat ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri.
Pernyataan Nielsen muncul setelah Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Spanyol bergabung dengan Denmark dalam menyatakan kesiapan mereka membela "prinsip universal" berupa "kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak dapat diganggunya batas negara."
"Atas dukungan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya," tulis Nielsen di media sosial.
Saat ini, Amerika Serikat telah memiliki sebuah pangkalan militer di Greenland, wilayah yang dihuni sekitar 57.000 penduduk.
Trump sebelumnya mengisyaratkan bahwa keputusan terkait Greenland bisa diambil "sekitar dua bulan lagi," setelah situasi di Venezuela, di mana pasukan AS menangkap Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu lalu, dinilai stabil.
Respons NATO
Dalam pernyataan bersama para pemimpin Eropa, keamanan Arktik disebut sebagai isu yang "krusial" bagi keamanan internasional dan transatlantik. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa Denmark, termasuk Greenland, merupakan bagian dari NATO dan menyerukan pendekatan kolektif dalam menjaga keamanan kawasan kutub.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, serta Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.
"Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland, dan tidak pihak lain, yang berhak memutuskan persoalan yang menyangkut Denmark dan Greenland," bunyi pernyataan bersama itu.
Meski demikian, Macron dan Starmer berupaya meredam ketegangan saat menghadiri perundingan perdamaian Ukraina di Paris bersama utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner.
"Saya tidak bisa membayangkan skenario di mana Amerika Serikat berada pada posisi untuk melanggar kedaulatan Denmark," kata Macron.
Starmer menyatakan bahwa posisinya telah ia sampaikan dengan "jelas" melalui pernyataan bersama tersebut, meskipun ia tidak mengulanginya secara terbuka di hadapan media.
Trump sendiri telah melontarkan gagasan untuk menganeksasi Greenland sejak masa jabatan pertamanya.
"Ini seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang," kata Marc Jacobsen, pakar keamanan, politik, dan diplomasi Arktik dari Royal Danish Defence College, kepada AFP.
Trump sebelumnya mengklaim bahwa Denmark tidak mampu menjamin keamanan Greenland. Namun, pemerintah Denmark membantah anggapan tersebut dengan menyatakan telah meningkatkan investasi keamanan secara signifikan, termasuk mengalokasikan sekitar 90 miliar kroner atau setara US$14 miliar dalam setahun terakhir.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
