1 day ago
8
Emanuella Bungasmara Ega Tirta, CNBC Indonesia
06 January 2026 17:05
Jakarta, CNBC Indonesia- Indonesia sudah memasuki fase ageing population. Jumlah lansia terus bertambah, umur harapan hidup naik, dan keterlibatan lansia dalam aktivitas ekonomi masih tinggi. Namun di balik itu, satu persoalan mendasar belum tertutup sepenuhnya, jaminan kesehatan.
Melansir Badan Pusat Statistik (BPS)- Susenas Maret 2024 menunjukkan 77,75% lansia sudah tercakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya, sekitar 1 dari 5 lansia masih hidup tanpa perlindungan kesehatan formal. Dalam populasi lansia nasional, angka ini bukan minor. Ia mewakili jutaan orang yang menghadapi risiko kesehatan tanpa sistem penyangga yang pasti.
Ketimpangan ini tidak berdiri sendiri. Ia mengikuti pola demografi dan ekonomi lansia.
Cakupan jaminan kesehatan relatif lebih tinggi pada lansia muda dan lansia di perkotaan. Sebaliknya, lansia yang tinggal di perdesaan dan berasal dari kelompok kesejahteraan rendah lebih banyak yang belum terlindungi. Pola ini sejalan dengan struktur sosial ekonomi lansia, yang masih didominasi oleh pendidikan rendah dan pekerjaan informal.
Masalahnya, kebutuhan layanan kesehatan justru meningkat seiring usia. Sebanyak 42,81% lansia mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir, dan 20,71% di antaranya terganggu aktivitas hariannya. Ini bukan kejadian sporadis, melainkan kondisi yang berulang dari tahun ke tahun.
Ketika keluhan muncul, tidak semua lansia masuk ke sistem layanan formal. Separuh lansia memilih mengobati sendiri, sementara sisanya tersebar antara rawat jalan, kombinasi rawat jalan dan pengobatan mandiri, atau bahkan tidak berobat sama sekali. Ketiadaan jaminan kesehatan menjadi salah satu faktor yang membentuk keputusan ini.
Lansia yang memiliki jaminan kesehatan jauh lebih mungkin memanfaatkan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Lebih dari 56% lansia rawat jalan dan 84% lansia rawat inap menggunakan jaminan kesehatan. Sebaliknya, lansia tanpa jaminan cenderung menunda atau menghindari layanan medis, terutama ketika biaya harus ditanggung sendiri.
Di titik ini, persoalan kesehatan bertemu dengan persoalan ekonomi.
Sebagian besar lansia Indonesia belum memiliki perlindungan finansial yang kuat. Hanya 34,36% lansia memiliki rekening tabungan, dan hanya 5,01% rumah tangga lansia yang menjadikan pensiun sebagai sumber utama pembiayaan hidup. Mayoritas masih bergantung pada penghasilan kerja anggota rumah tangga.
Ketika sakit datang, biaya kesehatan langsung menekan struktur ekonomi rumah tangga. Bagi lansia yang masih bekerja, kondisi ini menciptakan dilema, antara berhenti bekerja berarti kehilangan penghasilan, tetapi terus bekerja memperbesar risiko kesehatan.
Kesenjangan jaminan kesehatan juga tercermin dalam distribusi kesejahteraan. Persentase lansia lebih tinggi di kelompok 40% rumah tangga terbawah, kelompok yang secara ekonomi paling sensitif terhadap guncangan biaya kesehatan. Tanpa jaminan, satu episode sakit berpotensi menggerus konsumsi dasar dan mempercepat kerentanan sosial.
Pemerintah telah memperluas berbagai program perlindungan sosial. Cakupan PKH, bantuan sembako, dan ATENSI Lansia menunjukkan tren meningkat.
Tapi perlindungan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau lansia sebagai kelompok risiko utama, terutama mereka yang berada di luar sistem administrasi, bekerja informal, atau tinggal di wilayah dengan akses layanan terbatas.
Tanpa perlindungan kesehatan yang menyeluruh, lansia Indonesia menghadapi penuaan dengan kesehatan yang menurun dan biaya yang harus ditanggung sendiri
CNBC Indonesia Research
(emb/emb)
