11 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, tak semua dari 212 merek beras yang diperiksa pemerintah belum lama ini tergolong sebagai beras oplosan. Katanya, sebagian produk bermasalah itu bukan karena dicampur, melainkan karena volume dan kualitasnya tidak sesuai label pada kemasan.
"Tidak (semua oplosan), ada juga yang volumenya kurang," kata Amran saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Tak hanya itu, Amran juga mengungkapkan banyak beras curah yang dijual seolah-olah premium, padahal mutunya di bawah standar yang seharusnya.
"Iya jelas (yang curah itu) kualitasnya di bawah medium. Jadi beras curah ini di bawah medium dan premium," ujarnya.
Ia pun mengibaratkan praktik itu seperti menjual emas 18 karat tapi diberi label 24 karat. "Sederhananya, ini sebenarnya kalau emas 18 karat, kemudian ditulis mereknya 24 karat, itu penipuan atau oplosan? Oplosan kan. Ya sudah terjawab," ucap dia.
Temuan Kementan
Kementerian Pertanian telah memeriksa 268 merek beras dari 10 provinsi penghasil beras terbesar. Dari jumlah itu, sebanyak 136 merek premium diuji di 13 laboratorium, termasuk Sucofindo.
Hasilnya cukup mencengangkan. Sebanyak 85,56% tidak sesuai standar mutu, hanya 14,4% yang memenuhi syarat. Dari sisi harga, 59,78% dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan 21,66% kemasannya memiliki berat riil di bawah standar.
"Ini semua beras curah, tetapi dijual harga premium, beras curah tapi dijual harga medium," ungkap Amran.
Bila dikalkulasi terhadap total volume beras yang beredar, potensi nilai penyimpangan ini mencapai Rp99 triliun.
Amran mengatakan, pihaknya telah menyurati Kapolri dan Kejaksaan Agung terkait 212 merek, dan hingga 10 Juli lalu, 26 merek telah diperiksa. Beberapa perusahaan bahkan mengakui pelanggaran dan mulai memperbaiki produk mereka.
"Sekarang terjadi pergeseran. Jadi sudah ada kesadaran dan mereka tahu. Dari salah satu perusahaan kami terima suratnya. Kami menghimbau jangan menjual beras yang kualitasnya tidak sesuai dan harga. Kami sudah terima," katanya.
Dia juga memberikan apresiasi kepada pengusaha yang langsung menyesuaikan.
"Kita sportif ya, ada juga beberapa pengusaha beras yang menarik dan mengganti sesuai HET dan harga. Kami temukan di Jawa Timur kemarin, kami terima kasih," ungkapnya.
Hasil Setelah Penindakan
Adapun pasca intervensi pemerintah tersebut, termasuk pelibatan Satgas Pangan Polri dan koordinasi antara Kementan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), mulai terlihat perbaikan. Dari pantauan terhadap 712 sampel beras per 15 Juli 2025, kepatuhan harga menunjukkan pergeseran.
Untuk beras premium, 57% harganya sudah sesuai HET dan 43% sisanya masih melanggar. Namun untuk beras medium, hanya 8,9% yang sesuai HET, sementara 91,1% masih dijual di atas HET.
"Alhamdulillah kemarin kami cek, merek yang sudah diumumkan itu sudah mulai... sebagian, belum seluruhnya. Itu menarik dan mengganti harganya, harganya sudah standar dan kualitasnya sama," ungkap Amran.
Menurutnya, inilah saat yang tepat untuk menata tata kelola beras nasional. "Karena dulu kami tidak berani, kalau stoknya 1 juta. Tapi alhamdulillah stok kita cukup, sehingga kita memperbaiki," tuturnya.
Pemerintah mencatat cadangan beras saat ini mencapai 4 juta ton, cukup kuat untuk menjaga stabilitas. "Insyaallah benar-benar ke depan, mohon dukungan seluruh Komisi IV DPR RI, dengan segala kerendahan hati kami mohon, karena ini masa depan pangan kita," pungkas dia.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Mentan Amran Tahan Penyaluran Beras SPHP, Ini Alasannya
