Menkes Ungkap 80% Bahan Baku Obat RI Masih Impor, Ini Solusinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan bahan baku obat nasional. Saat ini sekitar 70-80% bahan baku obat atau active pharmaceutical ingredients (API) masih didatangkan dari luar negeri.

Meski demikian, angka tersebut sudah membaik dibandingkan beberapa tahun lalu ketika ketergantungan impor bahan baku obat mencapai lebih dari 90%.

"Waktu kita masuk memang di atas 90% impor. Sekarang sekitar 70-an sampai 80% yang kita impor," kata Budi usai menghadiri forum Building Regional and Global Health Resilience in ASEAN: Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response (PPR) di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Budi mengatakan, selama ini industri farmasi nasional sebenarnya sudah mampu memproduksi berbagai jenis obat jadi. Namun, bahan baku utama yang digunakan masih banyak berasal dari luar negeri sehingga nilai tambah industri kesehatan belum sepenuhnya dinikmati Indonesia.

Dari situ, Budi bilang, pemerintah kini mendorong hilirisasi industri farmasi agar rantai produksi obat dapat dilakukan dari hulu hingga hilir di dalam negeri.

"Tadi Ibu Rizka sudah bikin 35 API yang dibikin di Indonesia. Dan itu akan kita tingkatkan terus supaya makin lama makin banyak yang dibikin Indonesia," ujarnya.

Ia mencontohkan produksi paracetamol yang masih bergantung pada bahan baku impor. Padahal sebagian bahan dasar industri tersebut sebenarnya sudah tersedia di Indonesia melalui industri petrokimia nasional.

"Nah itu yang sekarang lagi kita rangkai membangun industri kesehatan agar benar-benar pertumbuhan GDP dan pertumbuhan tenaga kerjanya bisa terjadi di Indonesia," kata Budi.

Selain memperkuat produksi bahan baku obat, pemerintah juga mulai mengembangkan industri pengolahan plasma darah di dalam negeri. Selama ini Indonesia masih mengimpor berbagai produk turunan plasma darah, termasuk immunoglobulin yang digunakan untuk terapi sejumlah penyakit.

Padahal, menurut Budi, Indonesia memiliki sumber bahan baku yang melimpah karena jumlah penduduknya yang besar.

"Indonesia darahnya banyak sekali. Cuma tidak bisa bikin immunoglobulin, jadi kita impor," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah bersama Indonesia Investment Authority (INA) dan SK Plasma membangun pabrik pengolahan plasma darah di Karawang. Nilai investasinya mencapai sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun.

Pabrik tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027 setelah memperoleh persetujuan regulator. Kehadiran fasilitas itu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor produk plasma darah sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.

Budi mengaku memiliki pengalaman pribadi yang membuatnya semakin yakin pentingnya membangun industri plasma darah dalam negeri. Ia bercerita salah satu anggota keluarganya meninggal dunia saat pandemi Covid-19 karena kesulitan memperoleh akses terhadap immunoglobulin yang masih harus diimpor.

"Tante saya meninggal pas Covid karena tidak bisa dapat akses. Ada obat namanya gamaras, nama generiknya immunoglobulin. Ini produksi dari plasma darah," ungkapnya.

Menurut Budi, pengembangan industri bahan baku obat dan plasma darah merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memastikan belanja kesehatan nasional dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.