Jakarta, CNBC Indonesia - Penangkapan Nicolas Maduro dan kemunculan perdananya di pengadilan federal Manhattan membuka fase baru dalam perkara pidana yang selama 6 tahun nyaris tidak bergerak. Namun alih-alih menuju persidangan dalam waktu dekat, proses hukum terhadap Maduro justru diperkirakan akan berlangsung panjang, sarat pertarungan hukum yang tidak biasa serta berkelindan erat dengan kepentingan politik dan keamanan nasional AS.
Kasus pidana terhadap Maduro dikenal sangat kompleks. Selain menyangkut tuduhan konspirasi narkoterorisme lintas negara, perkara ini juga bersentuhan dengan status kepemimpinan Maduro di Venezuela, pembuktian jaringan kejahatan internasional, serta dampak geopolitik dari penangkapan seorang pemimpin asing melalui operasi militer.
Pada sidang pendahuluan Senin (5/1/2026), Maduro menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan, termasuk konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan alat penghancur, serta konspirasi untuk memiliki senjata tersebut.
"Bukan berarti dia tidak akan bernegosiasi, tetapi dia akan menekan beberapa tombol terlebih dahulu," kata Dick Gregorie, jaksa federal senior berbasis Miami, setelah mengikuti pemberitaan sidang pembacaan dakwaan Maduro, sebagaimana dilansir CNN International.
Gregorie merupakan salah satu jaksa yang terlibat dalam penuntutan mantan pemimpin Panama Manuel Noriega hampir 40 tahun lalu, menjadikannya salah satu dari sedikit jaksa AS yang pernah berhasil mengadili buronan asing yang mengklaim diri sebagai kepala negara.
Menurut Gregorie, perkara Noriega memiliki sejumlah kesamaan dengan kasus Maduro, terutama karena sangat jarangnya AS menyerang negara lain dan menculik pemimpin politiknya dengan kekuatan militer.
Dalam persidangan, Maduro secara terbuka menyebut penangkapannya sebagai tindakan "penculikan" oleh militer AS. Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa tim kuasa hukumnya dan kuasa hukum sang istri, Cilia Flores, yang juga mengaku tidak bersalah atas dakwaan narkoba dan senjata, akan menggugat legalitas penangkapan tersebut.
Selain itu, pengacara Maduro diperkirakan akan berhadapan dengan Departemen Kehakiman AS terkait akses terhadap barang bukti, serta penggunaan informasi keamanan nasional yang bersifat rahasia dalam proses persidangan.
Proses pengelolaan informasi terklasifikasi di bawah pengawasan pengadilan dapat menambah waktu berbulan-bulan, bahkan dalam perkara yang relatif sederhana. Dalam beberapa kasus, terdakwa sengaja mendorong pengungkapan informasi sensitif agar pemerintah menjadi enggan melanjutkan perkara, sebuah strategi yang dikenal sebagai "graymailing".
Rencana dan bukti untuk membawa perkara ini ke tahap persidangan diperkirakan akan dibahas pada sidang lanjutan Maduro di Manhattan yang dijadwalkan berlangsung Maret mendatang.
Klaim Imunitas
Salah satu strategi pembelaan yang kemungkinan ditempuh Maduro adalah mengajukan klaim kekebalan sebagai kepala negara asing. Di ruang sidang, Maduro mengatakan kepada hakim bahwa ia "masih Presiden" Venezuela. Istrinya pun menyebut dirinya sebagai "Ibu Negara Venezuela".
Gregorie mengenang bahwa klaim kekebalan kepala negara juga menjadi perdebatan besar dalam kasus Noriega, serta dalam persidangan terhadap seorang pemimpin politik Kepulauan Turks dan Caicos yang pernah ia tangani.
"Sudah sangat jelas, untuk mendapatkan kekebalan sebagai kepala negara, seseorang harus menjadi kepala negara yang diakui secara diplomatik," ujar Gregorie.
Ia menegaskan bahwa pengakuan diplomatik dari Departemen Luar Negeri AS pada praktiknya menjadi penentu utama.
Pemerintah AS sejak 2024 menyatakan tidak lagi mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela dan mengakui pihak oposisi sebagai presiden terpilih. Meski demikian, penentuan siapa pemimpin negara yang sah tetap harus ditafsirkan oleh sistem peradilan AS dan berpotensi berujung hingga Mahkamah Agung.
Noriega sendiri kalah dalam upaya mempertahankan klaim kekebalan kepala negara dan diplomatik pada 1990. Ia kemudian divonis bersalah pada 1991 atas impor kokain dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara.
Tantangan Menghadirkan Saksi
Pertanyaan besar lainnya adalah seberapa jauh tekad Departemen Kehakiman AS untuk membawa Maduro ke meja hijau.
Pemindahan Maduro keluar dari Venezuela dinilai mempermudah satu aspek penting: membuka peluang munculnya saksi baru.
Gina Parlovecchio, mantan jaksa utama dalam persidangan gembong narkoba Meksiko Joaquín "El Chapo" Guzmán, mengatakan kemungkinan sudah ada sejumlah saksi yang bekerja sama dengan Kejaksaan Distrik Selatan New York.
Kantor kejaksaan tersebut sebelumnya telah menuntut individu-individu yang memiliki kaitan dengan Maduro, termasuk keponakan Cilia Flores. Pemerintah AS juga memantau secara ketat lima organisasi teroris asing yang disebut dalam dakwaan sebagai bagian dari jaringan penyelundupan narkoba dari Venezuela ke Amerika Serikat.
Namun, menghadirkan saksi di persidangan semacam ini tetap penuh risiko. Gregorie mengingat bagaimana seorang saksi dalam kasus Noriega tewas dalam kecelakaan mobil yang mencurigakan hanya beberapa hari sebelum dijadwalkan bersaksi. Ia juga menyinggung pembunuhan informan DEA Barry Seal oleh kartel narkoba pada 1980-an.
"Dia dibunuh sebelum persidangan dimulai. Kejadian-kejadian seperti itu membuat Anda khawatir," kata Gregorie.
Ia menambahkan bahwa beberapa saksi dalam kasus Noriega harus masuk program perlindungan saksi, mengganti identitas dan dipindahkan ke lokasi yang ditentukan pemerintah federal. "Bisnis ini jelas merupakan bisnis yang penuh kekerasan," ujarnya.
Michael Nadler, mantan jaksa federal yang pernah menangani kasus pejabat tinggi Venezuela, menilai pembuktian konspirasi perdagangan narkoba lebih sulit karena bergantung pada kesaksian pelaku di dalam jaringan itu sendiri.
"Anda harus menghadirkan seseorang di ruangan itu yang mengatakan bahwa dia tahu, dia membiarkannya terjadi, atau dia melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mengetahui," kata Nadler.
Meski dakwaan terhadap Maduro tidak memerinci transaksi sedetail kasus narkoba lainnya, jaksa menyertakan sejumlah episode spesifik yang mengaitkan Maduro dengan lima organisasi narkoteroris, termasuk FARC, ELN, Kartel Sinaloa, Zetas, dan Tren de Aragua.
Salah satu episode menyebut Maduro memperingatkan para penyelundup agar tidak mengirim lebih dari satu ton kokain dalam penerbangan komersial ke Paris pada 2013, yang kemudian disita aparat Prancis.
"Saya hampir membacanya seperti kumpulan lagu-lagu hits," kata Parlovecchio.
Sejumlah mantan jaksa menilai Departemen Kehakiman AS tidak akan mengajukan dakwaan dan menangkap Maduro kecuali mereka yakin perkara tersebut cukup kuat untuk diuji di pengadilan.
Persidangan atau Negosiasi
Sebagian jaksa juga meyakini Maduro mungkin memilih menghadapi persidangan dengan juri. Parlovecchio menyinggung kasus dua keponakan Flores, yang dikenal sebagai Narcosobrinos, yang divonis bersalah oleh juri pada 2016.
"Kasus-kasus perdagangan narkoba tingkat tinggi seperti ini memang cenderung berujung ke persidangan... terutama ketika terdakwanya merasa tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan," ujarnya.
Dakwaan terhadap Maduro berpotensi menjatuhkan hukuman seumur hidup atas konspirasi, ditambah puluhan tahun penjara atas pelanggaran senjata. Parlovecchio membandingkannya dengan kasus El Chapo, yang kini menjalani hukuman seumur hidup di penjara Supermax Colorado.
Meski sebagian besar perkara pidana federal berakhir dengan pengakuan bersalah, peluang negosiasi tetap terbuka, terutama jika situasi geopolitik berubah atau kasus ini berlarut hingga berakhirnya masa kepresidenan Trump.
Namun Gregorie menegaskan bahwa dalam kasus Noriega, niat pemerintah sejak awal adalah membawa perkara ke persidangan. "Kami terus mendorong agar kasus itu disidangkan, dan jika saya mendakwanya, niat saya adalah mengadilinya," katanya.
Pengacara Maduro, Barry Pollack, menolak memberikan komentar. Pollack dikenal sebagai pengacara spesialis keamanan nasional dan kejahatan kerah putih, serta pernah menangani penyelesaian kasus pidana Julian Assange.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

1 day ago
3

















































