8 hours ago
3
MEDAN (Waspada): Ketua Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumut (APMPEMUS), Iqbal mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak gentar mengusut tuntas proyek-proyek yang diduga tak hanya melibatkan Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, tetapi bisa mengarah ke aktor utama, termasuk Gubsu Bobby Nasution.
“KPK kita desak selain independen, harus berani dan tidak gentar, karena kasus pasca OTT jadi awal untuk mengungkap kemungkinan adanya proyek lain, termasuk di PUPR yang bermasalah,” kata Iqbal kepada Waspada, di Medan, Rabu (9/7).
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
Menurut Iqbal, setelah Topan ditersangkakan bersama empat lainnya, terkait dugaan kasus korupsi jalan di Tabagsel, gemuruh desakan untuk mengusut dalang utama begitu deras bertiup kencang. Termasuk sejumlah kalangan organisasi gabungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, yang menggelar aksi unjukrasa di depan gedung KPK, di Jakarta, pekan lalu.
Dalam aksinya, masyarakat semula berharap terhadap kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Gubsu, namun kini menjadi runtuh, karena baru beberapa bulan dilantik, sudah tersandung kasus korupsi. Yang lebih parah lagi, pejabat pertama yang ditangkap KPK adalah orang kepercayaan Bobby Nasution, yang seharusnya menjadi contoh untuk para pejabat lainnya.
Menyikapi hal itu, Iqbal menegaskan, aksi-aksi itu harusnya menjadi penguat dan dorongan moral bagi komisi antirasuah itu untuk semangat, bukan hanya karena dana yang ditilep diduga hasil korupsi yang mencapai seratusan miliar, ini jadi pertaruhan dan uji kredibilitas untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya.
“Tidak bisa dibantah kemudian, KPK berada di sumbu kekuasaan yang bersinggungan satu sama lain, tetapi di sisi lain, KPK berada di tengah masyarakat sebagai kekuatan utama yang jauh lebih besar pengaruhnya dari pada kekuasaan,” sebutnya.
Begitu juga kehadiran Gubsu Bobby Nasution yang sudah jamak diketahui selain menantu Presiden RI ke 7, Jokowi dan adik ipar Wapres Gibran Rakabuming Raka, juga bersinggungan dengan keluarga Bobby dengan pengaruh Prabowo yang jadi orang nomor 1 di Indonesia, berkat dukungan keluarga Jokowi dan orang-orang terdekat di lingkaran mereka.
“Kita dapat memahami ini jadi tantangan keseluruhan yang tidak ringan, dan bisa dilematis, tapi jauh daripada itu, kredibilitas dan profesionalitas dan komitmen yang harus dijunjung tinggi jauh lebih dari segalanya,” katanya.
Iqbal mempertanyakan apakah kemudian persoalan hukum terkait pelaksanaan kegiatan proyek PUPR yang bermasalah, menggurita tanpa penanganan hukum yang adil.
Proyek Proyek Yang Disorot
Iqbal juga menyinggung sejumlah proyek yang disorot mulai dari revilitalisasi Stadion Teladan yang menelan anggaran Rp70 miliar, revitalisasi Lapangan Merdeka, tender pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), senilai Rp 93,6 miliar yang bersumber dari APBD Sumut TA 2025.
Kemudian, Medan Islamic Center yang mendapat sorotan tajam dari sembilan anggota DPRD Sumut Dapil 1 saat meninjau lokasi, Selasa (8/7/2025).
Masjid megah dengan desain tanjak khas Melayu itu tampak menawan dari kejauhan. Namun begitu mendekat, kondisi sekitarnya membuat publik geleng kepala: akses jalan masih berupa lumpur dan licin, dikelilingi rawa, dan belum layak digunakan masyarakat.
Begitu juga proyek Kebun Bunga, Fly Over, Underpas M. Yamin, Underpass Gatsu, Play over Stasiun Kereta Api, pengadaan Tanah TPA, Perpipaan Mebidang, dan Revitalisasi Pusat Pasar.
Selanjutnya juga kasus penyelundupan ekspor biji nikel yang diduga berkaitan dengan dua nama yang memiliki jabatan tinggi di Indonesia, termasuk satu dari Sumut, dan dugaan Bobby naik jet pribadi.
Dan puluhan proyek PUPR Sumut semasa di bawah Kadis Topan Ginting, berpotensi jadi masalah hukum, karena berdasarkan informasi proses tendernya diurus di bawah meja.
“Dari data yang kami miliki dan himpun, kita patut mempertanyakan apakah Bobby tidak terkait, karena dia orang berpengaruh baik sebelum jadi Walikota, maupun Gubsu,” sebutnya.
Hal ini harus jadi kekuatan bagi KPK untuk tidak gentar karena efeknya jauh lebih besar untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat, ketimbang tersandung atau tersandera kekuasaan.
“Indonesia berbeda dengan KPK Hongkong, yang seluruh personelnya diangkat bukan dari lingkar dan pengaruh kekuasaan, sehingga tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, termasuk pemimpin Koloni Inggris itu terkait pengusutan korupsi,” katanya.
Karenanya, Iqbal memberikan dorongan moral sebagai kekuatan bagi KPK, untuk berada di belakang masyarakat dalam menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. (cpb)
.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
