Kejar Target 8%, Menteri Prabowo Kompak Beberkan Potensi Ekonomi RI

Jakarta, CNBC Indonesia - CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 kembali digelar dengan mengusung tema "Riding the Wave of 8% Economic Expansion". Acara ini menghadirkan para pemangku kepentingan utama guna membahas langkah konkret dalam implementasi kebijakan ekonomi makro yang pro-pertumbuhan.

Acara ini digelar melalui tiga panel dengan mengeksplorasi strategi pembiayaan nasional, inovasi teknologi sebagai pendorong pertumbuhan, serta kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Founder & Chairman CT Corp, Chairul Tanjung membuka sekaligus memberikan sambutan dalam acara yang diadakan di Hotel The Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025) ini. Dalam sambutannya ini, ia menyebut terpilihnya Presiden AS Donald Trump, membawa pengaruh luar biasa pada perkembangan global dan keadaan itu tentu berpengaruh pada ekonomi Tanah Air.

"Tentu tantangan yang kita hadapi tidak mudah, karena itu hari ini kita mencoba menghadirkan pembicara yang bisa berdiskusi dan mencari jalan keluar demi mencapai cita-cita bersama," ujarnya dikutip Kamis (27/2/2025).

Kemudian ada Utusan Khusus Presiden Prabowo Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut Indonesia bisa menggapai pertumbuhan ekonomi 8%. Salah satunya adalah dengan penerapan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Coba pikirkan berapa perunggasan ini dipasok oleh emak-emas ini di desa-desa. Ratusan triliun dibelanjakan di pedesaan. Itu tujuan pak Prabowo nanti mendorong ikut serta dari UMKM, koperasi dan BUMDesa bukan Konglomerat seperti saya," terang Hashim.

Dalam mengejar target tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut Kementerian Keuangan menjadikan 15% dana belanja negara senilai Rp 3.621,3 triliun diarahkan untuk program-program produktif. Sehingga akan dipilah-pilah dari selama ini yang dianggap keluar untuk belanja tidak produktif.

"Maka perlu benar-benar memilih 15% belanja yang krusial, Rp 3.600 triliun itu 15% untuk menciptakan PDB yang 85% lainnya," kata Suahasil.

Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Di mana dia menyebut Indonesia dapat mempercepat target swasembada pangan yang awalnya 2029 menjadi 2026.

"Prabowo meminta kami, menteri khususnya di bidang pangan, makanya dibentuk Kemenko Pangan. Agar selambat-lambatnya tahun 2029 swasembada," ungkap Zulhas.

Selain itu, strategi mengejar ekonomi nasional 8% juga dilakukan dengan pembentukan Dana Anagata Nusantara (Danantara). CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya berencana memasukkan hilirisasi ke dalam valuasi Danantara Indonesia.

Hal ini mengingat, hilirisasi mampu menciptakan nilai tambah yang signifikasi. Contoh nikel, pada saat sudah dihilirisasi nilai ekspor nikel melejit dari yang tahun 2017-2018 hanya US$ 3,3 miliar menjadi US$ 30 miliar di tahun 2024.

"Dari nikel yang sudah kita olah dan kembali lagi yang penting penciptaan lapangan kerja di Danantara. Ide-ide sangat banyak tapi bagaimana meningkatkan nilai Danatara dengan memasukkan valuasi mineral (hilirisasi) sudah dalam pembicaraan," tegas dia.

Menteri BUMN Erick Thohir, sekaligus Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara, turut menambahkan bahwa pembentukan lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) bukan merupakan hal baru. Dia juga mengungkapkan sebagai negara yang masih akan tumbuh secara masif dan berkelanjutan, Indonesia suatu saat akan kehabisan sumber daya alam (SDA), sehingga harus mampu melakukan pivot.

"Kalau mau industrialisasi perlu industri dasar. Kita sebagai negara kaya, tapi SDA-nya dan suatu hari akan habis. Ini Danantara untuk anak cucu," ungkap Erick.

Sebagai informasi, CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 turut didukung oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, MIND ID, PT Pos Indonesia (Persero), PT Multi Media Internasional Tbk, PT Essa Industries Tbk, PT Astra International Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan PT Asuransi Jasa Indonesia.

(rah/rah)

Next Article Video: DPR Minta Masyarakat Tak Khawatir Soal Efisiensi Anggaran