3 hours ago
4
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Di tengah ambisi Indonesia memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi biru, ada "kebocoran" yang jarang dihitung, yaitu biaya ekonomi akibat spesies invasif air tawar. Ikan sapu-sapu (Loricariidae), red devil (Amphilophus labiatus/citrinellus), hingga nila liar yang tak terkendali. Hal ini bukan lagi sekedar isu ekologi, tetapi sudah menjadi beban fiskal terselubung, menekan produktivitas perikanan, merusak infrastruktur, dan menggerus pendapatan rumah tangga nelayan.
Data global menunjukkan kerugian ekonomi spesies invasif mencapai lebih dari USD 400 miliar per tahun (IPBES, 2023). Indonesia mungkin belum menghitungnya secara komprehensif, tetapi sinyal lokalnya jelas. Di Waduk Cirata, misalnya, laporan lapangan dan riset akademik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dominasi ikan non-target seperti red devil yang memangsa telur dan juvenil ikan budidaya serta tangkapan bernilai ekonomi. Nelayan melaporkan penurunan komposisi tangkapan bernilai tinggi dan meningkatnya "bycatch" yang sulit dipasarkan.
Masalahnya bukan hanya pada hasil tangkapan. Ikan sapu-sapu dikenal merusak tanggul dan tebing melalui aktivitas menggali, mempercepat erosi dan meningkatkan biaya pemeliharaan waduk. Pada skala yang lebih luas, dominasi spesies invasif mengubah struktur trofik, dengan mengganggu rantai makanan, yang pada akhirnya menurunkan daya dukung perairan bagi komoditas ekonomis seperti ikan mas, nila budidaya, atau patin. Ini berarti produktivitas menurun, sementara biaya operasional (pakan, benih, perawatan) tetap atau bahkan naik.
Secara mikro, rumah tangga nelayan menanggung "kebocoran tak terlihat". Waktu melaut lebih lama untuk hasil yang lebih sedikit, biaya bahan bakar meningkat, dan harga jual menurun karena kualitas dan preferensi pasar tidak mendukung spesies invasif. Secara makro, pemerintah daerah menghadapi peningkatan biaya rehabilitasi ekosistem, penanganan sedimentasi, hingga potensi kerusakan infrastruktur air. Ini adalah contoh klasik kegagalan pasar akibat eksternalitas negatif, dimana pelaku introduksi (sengaja atau tidak) tidak menanggung penuh biaya sosial yang ditimbulkan.
Lebih problematis lagi, kebijakan kita masih reaktif. Respons sering kali berupa penangkapan massal sesaat atau lomba tangkap ikan invasif tanpa desain pasar yang jelas. Tanpa permintaan yang stabil, intervensi ini cepat kehilangan daya dorong. Kita terjebak pada "program" alih-alih membangun mekanisme ekonomi yang berkelanjutan.
Di sinilah pendekatan ekonomi perlu diubah, dari biaya menjadi insentif. Pertama, ciptakan pasar untuk spesies invasif. Pemerintah dapat mendorong hilirisasi dengan mendorong pengolahan menjadi tepung ikan untuk pakan, produk olahan bernilai tambah, hingga pemanfaatan kolagen dan gelatin. Insentif fiskal, seperti subsidi terbatas untuk industri pengolahan atau skema pembelian minimum, sehingga dapat menstimulasi permintaan awal. Ketika harga terbentuk, nelayan akan memiliki alasan ekonomi untuk secara konsisten menekan populasi invasif.
Kedua, terapkan instrumen "polluter pays" dalam konteks introduksi spesies. Importir, pembudidaya, atau pihak yang berpotensi melepas spesies non-native harus tunduk pada mekanisme jaminan lingkungan (environmental bond). Dana ini digunakan untuk mitigasi jika terjadi invasi. Ini bukan untuk menghambat usaha, tetapi untuk memastikan risiko tidak dialihkan ke publik.
Ketiga, integrasikan pengelolaan berbasis wilayah melalui kerangka EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management). Artinya, pengendalian invasif tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pengaturan kuota, zonasi, dan praktik budidaya. Di waduk-waduk strategis seperti Cirata, Saguling, dan Jatiluhur, koordinasi lintas kabupaten/kota mutlak diperlukan karena ikan tidak mengenal batas administrasi.
Keempat, investasi pada sistem deteksi dini berbasis data. Dengan kemajuan kecerdasan buatan, Indonesia dapat mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) yang memanfaatkan citra, eDNA, dan pelaporan nelayan untuk mendeteksi lonjakan populasi invasif sebelum mencapai titik ledak. Biaya pencegahan jauh lebih murah daripada pemulihan.
Kelima, perbaiki tata kelola benih dan rantai pasok. Banyak invasi berawal dari kebocoran budidaya, seperti banjir kolam, pelepasan tidak sengaja, atau praktik restocking tanpa kajian. Standar biosekuriti harus ditegakkan, termasuk sertifikasi hatchery dan pelacakan distribusi benih.
Akhirnya, kita perlu mengubah cara pandang. Spesies invasif bukan hanya "hama air", tetapi indikator bahwa ekonomi perikanan kita belum memasukkan biaya lingkungan secara utuh. Selama biaya ini tersembunyi, keputusan ekonomi akan terus bias. Dengan kata lain menguntungkan jangka pendek, merugikan jangka panjang.
Jika Indonesia serius membangun ekonomi biru, maka menutup kebocoran ini adalah langkah mendasar. Mengendalikan spesies invasif berarti memulihkan produktivitas, menstabilkan pendapatan nelayan, dan menghemat belanja publik. Lebih dari itu, ini tentang memastikan bahwa nilai ekonomi perairan kita tidak terus mengalir pergi secara diam-diam.
(rah/rah)
Add
as a preferred
source on Google
