2 hours ago
2
MEDAN (Waspada.id): Kementerian Pertanian mengeluarkan serangkaian kebijakan dan program untuk merehabilitasi lahan sawah terdampak bencana alam guna menjaga ketahanan pangan nasional. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu satu tahun saja pada tahun 2025.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, Polbangtan Medan menyelenggarakan Milenial Agriculture Forum (MAF) Volume 7 Edisi 6 pada Sabtu, 7 Februari 2026 secara daring (online). Acara yang mengambil tema “Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana Alam” bertujuan untuk mengumpulkan pemangku kepentingan, petani muda, dan praktisi pertanian dalam membahas solusi konkret untuk mengatasi permasalahan lahan sawah terdampak bencana.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target swasembada pangan.
“Kita telah menyesuaikan strategi dan mempercepat langkah-langkah untuk merealisasikan target yang awalnya direncanakan dalam empat tahun menjadi satu tahun saja. Rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana adalah pilar penting untuk memastikan produktivitas tetap terjaga dan ketahanan pangan nasional tidak terganggu,” ujarnya.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa peran penyuluhan dan penguatan kapasitas petani menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Kita fokus pada pemberdayaan petani, terutama melalui Brigade Pangan dan kelompok tani, dengan memberikan pelatihan teknologi pertanian adaptif iklim serta manajemen usaha tani yang efisien. Semua ini untuk memastikan bahwa program rehabilitasi tidak hanya menyembuhkan lahan, tetapi juga meningkatkan kapasitas petani secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa tantangan utama pembangunan pertanian periode 2024-2029 meliputi perubahan iklim ekstrem, gejolak ekonomi dan harga pangan global, serta dampak bencana alam yang mengganggu produktivitas lahan.
Data menunjukkan bahwa tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengalami kerusakan lahan sawah seluas total 94.742 hektare. Dari total tersebut, 52.559,5 hektare mengalami kerusakan ringan, 19.004,1 hektare sedang, dan 23.178,4 hektare berat, dengan sekitar 850 hektare lahan menjadi tidak layak guna.
Sumatera Utara sendiri mencatat luas lahan sawah terdampak sebesar 31.128,3 hektare yang tersebar di 15 kabupaten/kota, termasuk Kota Medan yang terdampak seluas 301 hektare.
Untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan sistem klasifikasi kerusakan lahan. Kerusakan ringan akan ditangani melalui program optimalisasi lahan, sedangkan kerusakan sedang hingga berat dilakukan rehabilitasi dengan fokus pada pembersihan lahan, penataan lahan, perbaikan infrastruktur irigasi, serta pengolahan lahan.
Kegiatan ini meliputi tahapan survei, konstruksi, dan pengolahan lahan dengan biaya satuan tertentu. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi lahan, profil petani, serta menyusun rancangan anggaran biaya.
Selain itu, program prioritas Presiden juga mencakup peningkatan akses makanan bergizi, ketahanan energi melalui biofuel, dan hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Direktur Politeknik Pertanian Negeri Medan (Polbangtan Medan), Nurliana Harahap menambahkan dukungan dari institusi pendidikan pertanian dalam mendukung program pemerintah.
“Kami siap berkontribusi dengan menyediakan tenaga ahli, melakukan penelitian adaptasi varietas padi yang tahan cekaman, serta melaksanakan pelatihan bagi petani muda di wilayah Sumatera Utara. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi tantangan pertanian saat ini,” ucapnya.
Polbangtan Medan Gelar Milenial Agriculture Forum Edisi Khusus dengan mengundang dua narasumber berpengalaman, yaitu Ali Jamil, Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Kementerian Pertanian, dan I Ketut Yada, Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Sergai. Kegiatan dipandu oleh moderator Abrar Ashari Siregar, Penyuluh Pertanian Sumatera Utara.
Selain upaya pemerintah dan institusi terkait, peran masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Brigade Pangan, sebagai salah satu elemen penting dalam pemulihan pertanian pascabencana, akan diperkuat kapasitasnya melalui pengelolaan hama dan penyakit terpadu, penguatan kemitraan dengan kelompok tani, serta penerapan teknologi pertanian adaptif iklim.
Kementerian Pertanian menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah, petani, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program dan tercapainya target swasembada pangan nasional. (id09)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
