2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengubah strategi keuangan, meski lembaga pemeringkat Moody's Investors Services (Moody's) menurunkan peringkat kredit Indonesia.
"Tidak, karena selama ini tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit juga masih terjaga," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/2/2026).
Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan pemerintah terus berkonsentrasi untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia kuat, juga tengah berupaya menggenjot kinerja sektor riil. Caranya dengan menggencarkan belanja pemerintah di awal tahun.
"Yang penting kita berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kita kuat sektor riil kita genjot. Belanja pemerintah kita di awal tahun semaksimal mungkin dorong. Kita optimis dengan pengelolaan kita," kata Prasetyo.
Meski begitu, Prasetyo juga mengatakan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan lembaga pemeringkat luar negeri juga terus dilakukan.
"Komunikasi terus dilaksanakan di luar yang tadi sudah saya sampaikan," kata Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo juga memastikan bahwa tidak ada program yang akan diubah pasca adanya laporan baru dari lembaga pemerintah dari luar negeri ini.
Seperti diketahui Moody's mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Penetapan ini dikeluarkan setelah rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam rilisnya, Moody's menyoroti beberapa hal penting yakni defisit fiskal dan penerimaan negara. Moody's menilai bahwa defisit fiskal diperkirakan tetap akan berada di bawah 3% PDB, sementara kebijakan moneter dipandang akan terus mendukung stabilitas inflasi. Moody's juga memperkirakan bahwa rasio utang Pemerintah terhadap PDB akan tetap akan terjaga rendah di bawah peers.
Namun demikian, menurut Moody's, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan basis penerimaan, yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makro dan keuangan. Dalam hal ini, Moody's mengapresiasi upaya Pemerintah untuk mendorong penerimaan antara lain melalui peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepabeanan.
Selain itu, Moody's melihat kurangnya penjelasan dari pemerintah dan lembaga pengelola investasi baru, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
