2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mengkritisi rencana pemerintah membangun pabrik tekstil baru. Dia pun menyinggung dan mengkaitkannya dengan nasib BUMN baja, PT Krakatau Steel Tbk.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto tengah berencana membangun pabrik tekstil yang ditujukan untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah melakukan studi untuk itu. Rencananya, pembangunan pabrik tekstil itu akan melibatkan dana dari Danantara, dialokasikan sebesar US$6 miliar (setara Rp 100,5 triliun, kurs Rp16.750/US$).
Dengan proyek ini, Indonesia ditargetkan dapat mendongkrak ekspornya menjadi US$40 miliar dari saat ini sekitar US$4 miliar.
"Terkait tekstil tadi, saya kepada Danantara, saya ingin pesankan, mendirikan pabrik itu gampang. Tapi menjalankan pabrik dengan alasan hanya lapangan kerja, ekspor, sudahlah pak, lupakan. Ini potensi kerugian negara," katanya dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI dengan mitra di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
"Kita bisa lihat Krakatau Steel yang begitu dilindungi aja babak belur. Apalagi industri tekstil yang akan bertarung dengan pasar bebas, pasti mati," tukasnya.
Karena itu, lanjut Gobel, jika memang tak ada visi yang kuat membangun industri tekstil baru, lebih baik pemerintah mengambil cara lain untuk mendukung industri tekstil nasional.
"Seperti saran teman saya, mbok industri yang sudah ada ini saja dipanggil, kumpulkan. Yang menengah yang ada di Pekalongan, di daerah, itu kumpulkan. Tanya apa yang bisa dibantu. Danantara berikan bunga kredit murah. Atau dukungan apa bisa diberikan kepada pengusaha ini karena mereka juga bisa ekspor," ucap Gobel.
"Ini yang saya lihat jangan sampai Danantara membuat proyek euforia. Sayang, kasihan Presiden. Kalau bapak tidak bisa memberikan penjelasan," tukasnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara.
"Tadi disampaikan ada rencana untuk berinvestasi hampir Rp100 triliun. Itu uangnya rakyat. Tentu harus dipertanggungjawabkan," tegas dia.
Ia pun mempertanyakan kemampuan industri tekstil baru untuk bersaing, terutama dari sisi harga. Tanpa perlindungan regulasi yang kuat, industri itu berpotensi gugur dengan serbuan masuknya barang impor.
"Kalau seandainya kita mau membentuk usaha baru tekstil, apakah mampu bersaing? Kalau tidak didukung dengan regulasi yang ketat," katanya.
Senantara kemudian memberi contoh harga kaos impor asal China yang dijual sangat murah di pasaran, yakni hanya Rp50.000 sudah bisa dapat 6 potong pakaian. Karena itu, ia menekankan perlunya pembenahan dan sinkronisasi regulasi sebelum membentuk usaha tekstil baru.
"Nah penekanan saya, sebelum usaha tekstil ini dibentuk, alangkah bijaknya regulasinya dulu diatur, antar kementerian dulu disinkronkan. Karena hampir semua barang impor cenderung membunuh produk lokal," ujarnya.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
