Hore! Prabowo Tak Cuma Mau Bangun 3 Juta Rumah, Ada Renovasi Juga

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang diharapkan bisa menekan kesenjangan alias backlog perumahan di Indonesia. Namun, ternyata tak hanya itu.

Pemerintahan Prabowo juga akan menggelar program renovasi rumah alias program bedah rumah yang dulu disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, usai rapat tertutup di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu malam (19/2/2025). Rapat itu juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur BI Perry Warjiyo. 

Maruarar mengungkapkan, rapat tersebut mendidaklanjuti rencana Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah.

"Tadi kami mendapatkan luar biasa support dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Bu Sri Mulyani dan Pak Erick. Dan sekarang, langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen Suhasil, langsung bekerja. Dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore. Jadi saya ulangi, jam 4 sore besok kami akan bertemu lagi di sini untuk bisa membuat lebih detail," kata Maruarar usai rapat.

Menkeu Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan yang dibutuhkan. Baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia. 

"Kita optimis ini bisa di-scale up yang kemudian bisa mendukung target, dari sisi volume, yang lebih tinggi. Karena tadi 3 juta rumah, yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi, perbaikan rumah. Juga berbagai skema seperti bantuan uang muka," ujarnya.

"Ini semuanya ada di dalam APBN. Kita akan terus evaluasi, bahkan jika perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai. Ini yang sedang kita bahas bersama Bank Indonesia dan sektor perbankan, terutama Himbara yang di bawah Pak Erick," sambung Sri Mulyani. 

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp 40,27 triliun yang terbagi menjadi alokasi anggaran Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rp 5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun.

Rinciannya adalah pembiayaan perumahan meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

(dce/dce)

Next Article Rumah Gratis Tetap Dapat Sertifikat? Ini Penjelasan Menteri Ara