5 hours ago
4
LANGSA (Waspada): Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Langsa, Kamis (25/4) melakukan aksi demo ke DPRK Langsa dan Kantor Sekretariat Pemko Langsa mengecam Pemerintah Kota Langsa agar membatalkan pembelian dua unit mobil dinas baru untuk kepala daerah di tahun 2025 dengan nilai total senilai Rp2,2 miliar.
Amatan wartawan, massa mahasiswa HMI tersebut sebelumnya juga menggeruduk Kantor PT PLN (Persero) Langsa terkait seringnya terjadi pemadaman listrik di wilayah Langsa dan meminta transparansinya pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR)l PT PLN (Persero) Langsa yang diduga sarat KKN.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
Dalam aksinya, para mahasiswa membawa poster bertuliskan kecaman dengan membentangkan spanduk kritis, ‘Bongkar indikasi KKN pada penyaluran dana CSR PLN’, ‘Selamatkan Kota Langsa’, ‘DPRK mandul Pemko Merajalela’, ‘Dalang Pj Wali Kota Langsa dan 3 Fraksi DPRK Langsa (PA,PKS) dan Gerhana serya ragam poster lainnya hingga membakar ban.
Adapun orasi disampaikan oleh para Ketua Komisariat HMI Sekawan Langsa dengan silih bergantinya menyampaikan tuntutan mengecam Pemko Langsa dengan tanpa negosiasi apapun untuk segera membatalkan rancangan pembelian mobil baru yang memakan biaya milliaran rupiah serta mendesak memprioritaskan penyelesaian pembayaran tunggakan gaji perangkat di 66 desa wilayah Kota Langsa.
Selain itu, mengecam Tiga Fraksi DPRK Langsa yakni (PA, PKS, dan GERHANA) untuk bermoral agar segera menyelesaikan AKD guna DPRK Langsa dapat maksimal menjalankan fungsi serta perannya terkhusus dalam mengontrol perjalanan Pemko
Langsa demi kepentingan masyarakat banyak serta hal-hal lain, demi kelancaran roda organisasi Pemko Langsa terkhusus pelantikan Wali Kota Langsa dan Wakil Wali Kota Langsa Terpilih pada pesta demokrasi yang telah usai.
Kemudian, mendesak Pj Wali Kota Langsa untuk angkat kaki dari Kota Langsa yang diduga terindikasi terlibat dalam konspirasi polemik yang terjadi pada roda organisasi pemerintahan Kota Langsa demi meraup keuntungan pribadi maupun segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab.
Ketua HMI Kota Langsa, Abdi Maulana saat melakukan aksi demo ke Kantor PT PLN (Persero) Langsa terkait seringnya terjadi pemadaman listrik di wilayah Langsa dan meminta transparansinya pengelolaan dana CSR PT PLN (Persero) Langsa yang diduga sarat KKN, Kamis (25/4).Waspada/Munawar
Sementara Ketua HMI Langsa, Abdi Maulana dalam orasinya menyatakan, HMI Cabang Langsa turut berduka cita serta prihatin atas polemik yang terjadi dalam roda organisasi Pemerintahan Kota Langsa yang saat ini, esok dan nanti berdampak imbas pada kemahslahatan masyarakat Kota Langsa.
HMI Cabang Langsa menilai Kota Langsa mengalami keredupan serta menuju kegelapan carut-marut persoalan polemik baik di tingkat eksekutif maupun legislatif hal itu membludak pasca selesainya pesta demokrasi yang telah dijalani beberapa bulan yang lalu.
Sampai detik ini, tambah HMI, di tingkat legislatif dari dasar ego dan tanpa kedewasaan serta tarik-ulur kepentingan pribadi yang belum terpuaskan, legislatif Kota Langsa tidak dapat menjalankan fungsi, peran dan wewenangnya sehingga DPRK Langsa terindikasi sudah berkhianat kepada rakyat dan melanggar janji-janji sumpahnya.
Kemudian, katanya, dampak konflik internal tersebut mengakibatkan DPRK Langsa kehilangan fungsi dan perannya, terkhusus pada controlling serta bidgeting terhadap kepentingan masyarakat Kota Langsa, bahkan gaji pribadi pun tak mereka terima.
Di sisi lain eksekutif (Pemko Langsa) dan oknum pejabat yang sudah tak bermoral terindikasi melihat kesempatan itu, sehingga pengambilan kebijakan serta keputusan dapat semena-mena terkhusus pada penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran yang bukan teruntuk kepentingan masyarakat banyak.
HMI menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Langsa tiap tahunnya sangat jauh dari kata cukup untuk mengakomodir segala bentuk kepentingan rakyat Kota Langsa khususnya. Salah satu yang HMI prihatinkan ialah upah/gaji perangkat di tingkat 66 desa wilayah Kota Langsa tertunggak memasuki 4 bulan dan hanya baru direalisasikan 1 bulan.
Menurut informasi terakhir di kalangan media yang beredar yang disampaikan langsung oleh Ketua DPRK Langsa terdapat tiga fraksi yang tidak mengirimkan nama-nama untuk pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) guna dapat berjalan maksimalnya fungsi dan peran DPRK itu sendiri.
Bahkan menurutnya sudah 2 kali disurati, sehingga
pembentukan AKD batal dilaksanakan. Tiga Fraksi yang menjadi dalang penghambat batalnya pembentukan tersebut meliputi Fraksi PA (Partai Aceh), Fraksi PKS (Partai keadilan Sejahtera), dan Fraksi Gerhana (Partai Gerindra, Hanura, dan PNA).
Di gedung DPRK Langsa dan Kantor Sekretariat Langsa, massa HMI tidak diperkenankan memasuki halaman kantor karena di jaga aparat kepolisian yang sudah berjaga-jaga sebelum datangnya para pendemo. Hingga akhirnya, para pendemo menyampaikan aksinya di luar pagar kantor, karena tidak ada anggota DPRK Langsa dan pejabat Pemko Langsa yang keluar sembari membakar ban di Jalan Protokol Cut Nyak Dhien, Kota Langsa.
Di tempat terpisah, sebelumnya massa HMI Langsa juga mendatangi Kantor PT PLN (Persero) Langsa di Jalan Ahmad Yani dan mengecam PLN Langsa tanpa negosiasi apapun agar memberikan kompensasi kepada masyarakat/konsumen Kota Langsa terhadap pemadaman listrik yang sering terjadi selama ini, terkhusus di bulan suci kemarin.
“Kami meminta transparansinya pengelolaan dana CSR PLN Langsa yang diduga terindikasi terdapat Kolusi Korupsi dan nepotisme (KKN),” tegasnya.
Kemudian mendesak aparat penegak hukum (APH) dari Polres Langsa dan pihak kejaksaan untuk memeriksa aliran dana CSR PLN Langsa yang diduga terindikasi sarat akan KKN tersebut.
“Apabila dalam waktu 7 hari jam kerja tidak ada tindak lanjut dari tuntutan, HMI Cabang Langsa akan kembali menyegel kantor PLN dengan masa yang berkali lipat,” pintanya.
Sementara di PT PLN (Persero) diterima Asisten Manajer UP3 Langsa, Zulfandi Akbar. Saat menerima para pendemo, Zulfandi menyatakan sangat mengapresiasi apa yang disampaikan para mahasiswa.
Selanjutnya, pihaknya akan meneliti terlebih dahulu apa petisi dan tuntutan yang mereka sampaikan hari ini, karena ada ruang 7 hari untuk memberikan jawaban dari tuntutan tersebut yang nantinya akan ditindaklanjuti pimpinan, karena pimpinan sedang tidak berada di tempat.(b24)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
