4 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Potensi serapan karbon biru dari sektor kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mendekati 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Angka ini berasal dari ekosistem mangrove dan lamun yang berada dalam kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sekaligus menjadi peluang besar dalam pengembangan bursa karbon berbasis laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, potensi tersebut menunjukkan besarnya peran sektor kelautan dalam upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus penciptaan nilai ekonomi karbon.
"Potensi aset karbon biru kita sangat besar. Total luas potensi karbon biru dari mangrove yang ada di kewenangan Kementerian Kelautan Perikanan mencapai 997.733 hektare luasnya, dan diproyeksikan mampu menyerap karbon hingga 6,3 juta ton CO2 ekuivalen per tahun," kata Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Selain mangrove, ekosistem lamun disebutnya juga menyumbang serapan karbon yang cukup besar.
"Sementara itu, potensi karbon dari ekosistem lamun yang luasnya mencapai 860.156 hektare, sehingga total potensi serapan karbon biru di Indonesia sebesar 3,7 juta ton CO2 ekuivalen per tahun," lanjutnya.
Jika digabungkan, total serapan karbon biru dari sektor kelautan dan perikanan hampir mencapai 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Sejalan dengan potensi tersebut, KKP tengah menyiapkan implementasi nilai ekonomi karbon khusus di sektor kelautan dan perikanan, termasuk mekanisme perdagangan karbon atau bursa karbon berbasis karbon biru.
"Sesuai dengan agenda rapat, pada kesempatan ini kami sampaikan kesiapan implementasi nilai ekonomi karbon pada sektor kelautan dan perikanan," kata dia.
Trenggono menjelaskan, ada tiga pilar utama dalam pengembangan bursa karbon di sektor kelautan dan perikanan. Pertama, adalah penguatan regulasi sebagai turunan dari kebijakan nasional.
"Di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari PP 110 tahun 2025," ungkapnya.
Pilar kedua adalah penguatan data dan informasi, termasuk pendataan luas ekosistem dan perhitungan serapan karbon. "Penentuan baseline emisi hingga perhitungan potensi serapan CO2 yang akurat," sambung dia.
Sementara pilar ketiga adalah implementasi proyek nyata di lapangan. "Pipeline project sebagai implementasi nyata di lapangan, melalui pilot project restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan," jelas Trenggono.
Dalam pelaksanaannya, perdagangan karbon biru memiliki karakteristik khusus dibanding sektor darat, terutama karena melibatkan ruang laut.
Foto: Taman Nasional Bunaken. (Dok. jasling.menlhk)
Taman Nasional Bunaken. (Dok. jasling.menlhk)
"Mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon... diperlukan integrasi antara kepastian teknorial berupa pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, sistem registri unit karbon, dan pengawasan ketat untuk menjaga target kontribusi nasional," terangnya.
"Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat," imbuh Trenggono.
Ia menegaskan, setiap proyek karbon biru wajib memiliki izin pemanfaatan ruang laut sebagai dasar legalitas. "Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek," tegasnya.
Untuk menjaga transparansi, KKP juga menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dalam sistem registrasi karbon.
"Setiap dokumen, rancangan aksi perubahan iklim dicatatkan untuk menjamin kedaulatan data karbon biru Indonesia dan mencegah klaim ganda," ucapnya.
Lebih lanjut, Trenggono memastikan prosedur perdagangan karbon biru telah disusun dengan mempertimbangkan dampak ekonomi bagi negara dan masyarakat pesisir.
"KKP telah menyusun prosedur perdagangan karbon biru sesuai Perpres nomor 110 tahun 2025. Seluruh prosedur yang disusun tersebut telah mempertimbangkan impact dan nilai ekonomi karbon yang akan memberikan kontribusi nyata bagi negara, dan masyarakat pesisir secara optimal dan berkelanjutan," kata Trenggono.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo menargetkan pasar karbon Indonesia mulai berjalan pada Juli 2026 dengan nilai transaksi yang berpotensi menembus miliaran dolar AS.
"Saya bisa laporkan pemerintah menentukan akhir bulan Juni market operasional, Juli kita berharap perdagangan cukup besar bisa miliar dolar ini tembusan luar biasa dan semua menteri-menteri di kabinet merah putih punya misi yang sama harus berhasil," ujar Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2026 CNBC Indonesia, Selasa (3/2/2026).
Ia juga menegaskan, pasar karbon Indonesia akan mengandalkan solusi berbasis alam seperti mangrove dan lamun yang kini diminati pelaku global.
"Saya bisa kita sebut pelaku karbon internasional tertarik. Mereka nggak tertarik base on industri, pabrik kimia, semen, PLTU.. mereka lebih tertarik nature base solution, kita gaboleh over estimate menurut pelaku internasional semua yang diinginkan dunia inter tercantum tertera di PP 110/2025," tegasnya.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
