4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memerintahkan aparat kepolisian mengusut dugaan pungutan atau mahar dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani. Perintah ini disampaikan setelah seorang petani di Banggai, Sulawesi Tengah, mengaku pernah diminta mahar hingga Rp150 juta untuk mendapatkan bantuan combine harvester.
Amran menegaskan tidak boleh ada pungutan sepeser pun kepada petani untuk memperoleh bantuan pemerintah. Ia bahkan meminta aparat langsung menindak jika ditemukan praktik tersebut.
"Pak Kapolres, tangkap! Jangan kasih ampun. Rakyat jangan dibebani. Sudah susah," tegas Amran dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/9/2026).
Kasus tersebut terungkap saat Amran berdialog langsung dengan petani mengenai bantuan combine harvester. Salah seorang petani mengaku enggan kembali mengajukan proposal bantuan karena khawatir diminta mahar.
"Untuk pengalaman yang lalu ini, kita tidak bisa lagi buat proposal. Karena kita takut maharnya itu, Pak," kata petani tersebut.
Ketika ditanya mengenai besaran mahar, petani itu menyebut angka Rp150 juta.
Mendengar pengakuan itu, Amran meminta aparat kepolisian menelusuri pihak yang diduga meminta pungutan. Ia menegaskan, pengusutan tidak hanya dilakukan di Banggai, tetapi juga akan diperluas ke seluruh Indonesia.
"Sudah usut. Dan ini tidak berlaku untuk Banggai saja. Seluruh Indonesia nanti kami cek," ujarnya.
Amran menuturkan, bantuan pemerintah seperti traktor, combine harvester, pompa, dan alsintan lainnya diberikan secara gratis kepada petani. Karena itu, bantuan tersebut tidak boleh dijadikan sumber keuntungan pribadi.
"Ini gratis untuk rakyat. Tidak ada tebusan-tebusan. Dan ini tanggung jawab Menteri," tegas dia.
Ia juga membuka kanal pengaduan langsung bagi petani yang menemukan dugaan pungutan melalui Lapor Pak Amran di nomor 0823 1110 9390. Petani diminta melaporkan nama, alamat, lokasi, serta besaran pungutan yang diminta.
"Kalau ada ini, lapor. Sebut nama, sebut alamatnya, berapa maharnya. Langsung lapor. Kami langsung kirim," ucapnya.
Amran mengatakan, laporan akan ditindaklanjuti sesuai tingkat permasalahannya, termasuk dengan melibatkan kepolisian dan Satgas terkait.
"Kalau banyak, langsung Pak Kapolri. Kalau di bawahnya Satgas, di bawahnya lagi Kapolda. Kalau paling kecil, Kapolres. Tidak boleh kasih kompromi," ucap Amran.
Ia juga menegaskan bantuan alsintan merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas, sekaligus meringankan beban petani. Karena itu, praktik pungutan justru bertentangan dengan tujuan program tersebut.
"Kasihan rakyat. Semua bantuan pemerintah, traktor, combine, pompa, semua yang kami berikan tadi adalah gratis," ujarnya.
Amran Copot Manajer Pupuk
Ketegasan Amran tidak hanya menyasar dugaan pungutan bantuan alsintan. Pada kunjungan yang sama, ia juga mencopot manajer pupuk di Kabupaten Banggai, yang dinilai tidak memberikan pelayanan semestinya kepada petani.
Pencopotan dilakukan setelah Amran mendapati seorang petani kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, karena belum tergabung dalam kelompok tani. Menurutnya, persoalan administratif seperti itu seharusnya dibantu oleh petugas di lapangan, bukan dibiarkan menjadi beban petani.
"Bapak ini tidak punya kelompok. Tapi manajer pupuk tidak bisa membantu untuk membuatkan kelompok. Bisa tidak Anda (manajer) bantu dia buatkan kelompok?" kata Amran.
Ia menilai petugas pupuk harus aktif mendatangi petani yang mengalami kendala, termasuk membantu menyelesaikan persoalan administrasi dan pendataan.
"Anda digaji untuk melayani rakyat, bukan bergaya. Datangi petani. Saya saja menteri datang ke petani. Ini rakyat butuh. Jangan dibuat menunggu, datangi," tegasnya.
Amran juga memerintahkan agar petani yang mengalami persoalan tidak dibiarkan menunggu untuk mendapatkan akses pupuk bersubsidi.
"Jangan tunggu dia. Jemput semua yang bermasalah. Harus (menjadi) terdaftar, pupuk tersedia (di petani). Itu perintah Presiden," ujar dia.
Ia meminta persoalan tersebut segera diselesaikan dan tidak kembali menemukan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk.
"Selesaikan. Jangan ada petani yang berteriak seperti itu. Kalau saya dengar dalam satu bulan, tolong Pak Bupati juga bantu awasi, kasih laporan," katanya.
Menurut Amran, kinerja penyaluran pupuk tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan stok. Yang lebih penting, pupuk tersebut harus benar-benar bisa diakses petani yang membutuhkan.
Ia menegaskan seluruh jajaran di sektor pertanian harus menempatkan pelayanan kepada petani sebagai prioritas.
"Kita ini pemerintah. Melayani mereka. Kita ini pembantu, kita ini pelayan," pungkas Amran.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
