7 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis Solar kini tidak lagi bergantung pada impor, sehingga pasokan dalam negeri cukup aman meski di tengah gangguan pasokan energi di berbagai negara.
Meski beberapa negara di Asia sudah mengumumkan kondisi krisis energi, namun menurutnya kondisi energi Indonesia saat ini terhitung masih dalam kondisi aman.
"Sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian, sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam hal ini darurat, kita harus yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa Solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor, jadi clear," katanya dalam konferensi pers usai tinjauan pasokan BBM di SPBU Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).
Kendati demikian, untuk jenis BBM lainnya seperti bensin, Indonesia tercatat masih bergantung pada impor hingga 50%. Sedangkan untuk energi jenis Liquefied Petroleum Gas (LPG), Indonesia masih bergantung impor hingga 70% dari total kebutuhan domestik.
"Tapi saya yakinkan kepada Bapak Ibu semua insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Namun sekalipun kita sudah kondisi yang baik saya memohon dukungan dari semua rakyat Indonesia, masalah ini tidak hanya masalah pemerintah tapi masalah kita semua," imbuhnya.
Dengan begitu, Bahlil meminta masyarakat agar bisa bijak dalam konsumsi energi dengan tidak melakukan panic buying. Pemerintah yakin dengan kerja sama masyarakat, pasokan energi nasional akan aman meski ditempa kondisi krusial.
"Urusan cadangan minyak kita sekarang masih dalam taraf minimal standar nasional baik itu solar maupun bensin," tandasnya.
Filipina Darurat Energi
Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. resmi mengumumkan status darurat energi nasional imbas ancaman gangguan pasokan bahan bakar akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Deklarasi tersebut ditetapkan melalui Perintah Eksekutif (EO) Nomor 110 yang ditandatangani hari ini, Selasa (24/3/2026), dengan mempertimbangkan posisi Filipina sebagai negara yang sangat bergantung pada impor produk minyak bumi.
Melansir Kantor Berita Resmi Filipina (Philippines News Agency/PNA), pemerintah Filipina mengidentifikasi bahwa memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya potensi penutupan jalur strategis Selat Hormuz, dapat memicu gangguan produksi dan transportasi minyak global.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi besar menyebabkan krisis pasokan bahan bakar domestik sekaligus memicu volatilitas harga yang mengancam stabilitas ekonomi negara.
"Sebagai importir bersih produk minyak bumi, Filipina tetap sangat bergantung pada sumber pasokan bahan bakar eksternal dan karenanya rentan terhadap gangguan dalam produksi dan transportasi minyak global," bunyi dokumen Perintah Eksekutif Nomor 110 tersebut melansir PNA, Selasa (24/3/2026).
Adapun, Menteri Energi Filipina telah memberikan rekomendasi kepada Presiden bahwa situasi saat ini menghadirkan bahaya yang mengancam ketahanan pasokan energi di tingkat kritis.
Oleh karena itu, penetapan status darurat ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengeksekusi langkah-langkah cepat dan terkoordinasi demi melindungi perekonomian dan masyarakat.
India Krisis LPG
Jutaan restoran di seluruh penjuru India dikabarkan berada diambang penutupan massal. Hal ini imbas terganggunya rantai pasok Liquefied Petroleum Gas (LPG) akibat perang Iran dengan Israel bersama Amerika Serikat (AS).
Sebagaimana diketahui, sebagian besar LPG India dipenuhi melalui impor. Terhambatnya jalur distribusi di Selat Hormuz membuat pasokan energi negara tersebut kritis, mengingat mayoritas pengiriman harus melewati urat nadi perdagangan dunia tersebut.
Belum lagi, Kementerian Perminyakan dan Gas Alam India secara resmi menginstruksikan kilang minyak untuk memprioritaskan pasokan LPG bagi 330 juta rumah tangga sebagai bahan bakar memasak utama, Selasa. Kebijakan ini mengorbankan lebih dari 3 juta pelaku usaha yang selama ini bergantung pada tabung LPG komersial.
Pemerintah India melalui unggahan di media sosial X menyatakan bahwa selain memprioritaskan rumah tangga, pihaknya akan mengalihkan penggunaan gas alam cair impor untuk sektor komersial esensial. Fasilitas publik seperti rumah sakit dan lembaga pendidikan akan mendapatkan akses lebih dulu dibandingkan industri hiburan dan makanan.
Mengutip CNBC International, Rabu (11/3/2026), Presiden Asosiasi Restoran Nasional India (NRAI), Sagar Daryani, menyatakan bahwa kebijakan prioritas tersebut menciptakan situasi krisis yang sangat mengkhawatirkan. Ia memperingatkan bahwa langkah ini akan memaksa banyak restoran untuk berhenti beroperasi dalam beberapa hari ke depan.
"Sebanyak 90% restoran di India sangat bergantung pada tabung LPG untuk menjalankan dapur mereka. Industri ini sudah menghadapi permintaan yang rendah dan biaya tinggi, jika masalah pasokan LPG terus berlanjut, hal itu akan menyebabkan penutupan bisnis dan kehilangan pekerjaan," ujar Sagar Daryani.
NRAI sendiri mewakili lebih dari 500.000 restoran di seluruh India. Industri ini merupakan pilar ekonomi penting dengan omzet tahunan mencapai lebih dari 5,7 triliun rupee (Rp1.077 triliun) dan menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 8 juta orang.
Di sisi lain, krisis pasokan LPG ditambah dengan lonjakan harga LPG di pasar gelap memaksa warga miskin India kembali menggunakan kayu dan arang untuk memasak, memicu risiko kesehatan hingga memperburuk polusi udara.
Kenaikan harga ini terjadi di tengah gangguan pasokan energi global akibat perang di Timur Tengah. India yang merupakan salah satu importir terbesar LPG sangat bergantung pada pasokan dari kawasan tersebut.
Di ibu kota New Delhi, harga tabung gas melonjak drastis. Warga yang sebelumnya membeli LPG sekitar 1.800-2.000 rupee kini harus merogoh kocek hingga 5.000 rupee di pasar gelap atau hampir setara dengan gaji bulanan sebagian pekerja.
Seorang pekerja rumah tangga, Sheela Kumari (36), mengaku terpaksa berhenti menggunakan LPG karena tak lagi mampu membelinya.
"Dulu kami masih bisa beli, sekarang tidak mungkin. Kami akhirnya kembali pakai kayu dan arang," ungkapnya, dikutip dari AFP, Selasa (24/3/2026).
Menurutnya, satu tabung gas 14 kilogram hanya cukup untuk 15-20 hari bagi keluarganya. Sementara itu, kayu bakar jauh lebih murah dan bisa digunakan beberapa hari dengan biaya sangat rendah.
Namun, pilihan tersebut membawa konsekuensi. Asap dari kayu dan arang meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
