Dukung Pelayanan Publik, OPD Didorong Terapkan ISO

MEDAN (Waspada): Ketua Komisi A DPRD Sumut Usman Jakfar, menyayangkan masih ditemukan manajemen administrasi yang bermasalah di Pemprovsu, yang bisa berdampak buruk bagi pelayanan publik. Karenanya, Usman mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan standar International Organization for Standardization (ISO)

“Manajemen adminstrasi yang bermasalah tentu bisa berdampak buruk bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat, sehingga harus segera diatasi dengan baik,” kata Jakfar, kepada Waspada di Medan, Senin (7/7).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini merespon paparan dari sejumlah OPD saat rapat agenda persiapan Kunjungan Dapil Sumut 2 di gedung dewan, pekan lalu.

Menurut Jakfar, pihaknya menemukan banyak program yang terlaksana, tapi tidak terlihat laporan yang jelas dari kegiatan tersebut, seperti seperti apa hasil output dan outcome-nya.

Kondisi itu mencerminkan manajemen administrasi tidak berjalan baik, padahal hal itu sangat mendasar bagi pemerintahan. “Jika abai dengan hal ini, maka dampaknya buruk bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Usman Jakfar.

Karenanya, Usman Jakfar mendorong agar OPD di Pemprovsu menerapkan standar ISO, sebab dengan penerapan hal tersebut berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, efesiensi operasional, hingga kepercayaan masyarakat meningkat.

“Penerapan ISO di lingkungan pemerintahan sangan penting, tentu agar kerja-kerja setiap OPD yang ada di Pemprovsu dapat terukur dengan baik dan meningkatkan mutu,” sambung Usman Jakfar.

Rapat dengan sejumlah OPD di gedung dewan, Waspada/ist

Jika dilihat dari beberapa pemerintahan daerah lainnya, mereka sudah menerapkan standar ISO. Manfaat penerapan ISO dapat membantu pemerintahan daerah dalam mengidentifikasi, memahami dan serta memenuhi kebutuhan harapan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Selain itu, dengan penerapan standar ISO, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mcnegah pemborosan, serta mengoptimalkan proses kerja, sehingga meningkatkan efesiensi operasional.

“Terakhir, ISO ini jika diterapkan dapat membantu pemerintah daerah menciptakan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel, yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif,” pungkasnya. (cpb)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.