Cerita Bos KEK Jegal Pungli Ormas, Ada "Nasib Baik" Investor di Jateng

Jakarta, CNBC Indonesia - Banyaknya pungutan liar (pungli) organisasi masyarakat (ormas) berkedok masyarakat setempat telah meresahkan banyak kawasan industri. Demi mengantisipasi kehadiran ormas yang mengganggu keamanan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal sudah memiliki sistem satu pintu yakni kantor administrator.

"Ada kantor administrator di dalam itu yang memang menjadi tumpuan mereka. Kalau ada apa-apa, saya bilang, kalau ada kunjungan dari pihak manapun, harus izin kantor administrator. Itu menjadi salah satu game changer. Beda dengan kawasan lain," kata Kepala Administrator KEK Kendal Tjertja Karja Adil kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Adanya kantor administrator di semua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) termasuk di KEK Kendal bakal mengurus perizinan baik dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten hingga lebih rendah. Tugas lainnya juga memfilter kehadiran ormas agar tidak meresahkan pelaku usaha.

"KEK bedanya di situ. Bedanya adalah ada kantor administrator. Kami mengcover dan menjaga tenantnya yang ada di situ jangan sampai kemasukan yang begitu-begitu tadi (pungli ormas). Jadi tugas kami, tugas saya adalah mencari, memfilter, dari manapun. Tanpa ada izin dari kami, itu tidak akan diberikan," ujar Tjertja.

Investor di Jawa Tengah Punya "Nasib Baik"

Sementara it,  Executive Director Kendal Industrial Park Juliani Kusumaningrum mengakui ada perbedaan karakteristik antara kawasan industri di Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Di Jabar, pungli begitu merajalela sehingga meresahkan, hal berbeda terjadi di Jateng.

"Memang itu tantangan. Tantangan. Terutama itu mungkin Pak Sani (Ketua Umum HKI Sanny Iskandar ) sendiri membicarakan situasi di Jawa Barat itu memang perlu ada perbaikan. Sehingga investor masuk ke dalam ke sini, ke Indonesia itu merasa aman. Kalau untuk di Jawa Tengah sendiri, setiap kali kita misalkan safari dai satu (tenant) ke satu (tenant), mereka tidak pernah menyampaikan hal demikian," ujar Juliani.

Sebelumnya Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar pernah menyebut potensi investasi ratusan triliun raib akibat kehadiran ormas yang mengganggu dunia usaha. Juliani juga menyebut kantor administrator bisa menjadi filter.

"Karena bedanya ada kantor administrator di dalam itu yang memang menjadi tumpuan mereka. Kalau ada apa-apa bilang, kalau ada kunjungan dari pihak manapun, harus diizinkan kantor administrator. Itu menjadi salah satu game changer. Bedanya dengan kawasan lain," sebutnya.

(dce)

Next Article Video: Viral "Pungli" Program Makan Gratis, DPR Minta Warga Lapor