Bansos Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Kades Di Abdya Harapkan Merujuk Data Desa

BLANGPIDIE (Waspada.id): Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, diharapkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) maupun distribusi beras dari Bulog, merujuk pada data yang dimiliki pemerintah desa.

Harapan itu disampaikan sejumlah kepala desa di Aceh Barat Daya (Abdya). Di mana, selama ini para Kades menilai banyak bantuan tidak tepat sasaran, karena kurangnya koordinasi dalam proses pendataan. Sehingga ada masyarakat yang kemampuan ekonominya sangat memadai, juga mendapat bantuan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

“Harusnya, sebelum bantuan sosial itu disalurkan ke penerima, alangkah baiknya terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan koordinasi dengan aparatur desa, terutama Kades,” kata Khairuddin, Kades Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Selasa (12/8).

Khairuddin mengatakan, selama ini bantuan dari pusat seperti Bansos Pangan Non Tunai (BPNT), Bansos PKH dan PIP, sering diterima oleh warga yang secara ekonomi tergolong mampu. Sementara warga miskin terlewatkan begitu saja dan hanya bisa menjadi penonton, tanpa bisa berbuat banyak.

“Selama ini banyak yang tidak tepat sasaran penyalurannya. Terkadang orang kaya pun juga dapat. Itu akibat data warga yang disampaikan, tidak koordinasi dengan pemerintah desa,” sesalnya.

Pihaknya mengaku, selaku pimpinan di Pemerintahan Desa, selama ini dirinya sangat heran saat nama-nama penerima bantuan muncul, tanpa sepengetahuan aparatur desa.

“Kami di desa merasa aneh, ketika nama penerima bansos muncul. Banyak warga miskin tidak ada dalam data itu. Karena data bukan dari kami. Bahkan, ada warga yang sudah meninggal dunia ikut masuk dalam data itu,” urainya.

Hal senada juga disampaikan para Kades wilayah Kecamatan Tangan-Tangan. Seperti diutaran Kades M Ali, yang didampingi Kades Mesjid Kasman. Mereka mengaku prihatin dengan kondisi data penerima bantuan, yang berujung pada kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

“Kita sering menerima kedatangan warga yang kondisi ekonominya sangat memprihatinkan, mempertanyakan hal itu. Kami jadi serba salah, karena data itu bukan dari kami. Tapi terkadang ada juga masyarakat yang menyalahkan kami,” sebut Kades M Ali.

Ditegaskan, pemerintah desa memiliki perangkat dan mekanisme yang lebih dekat dengan warga. Sehingga proses verifikasi dan validasi data, bisa dilakukan secara lebih akurat dan adil tanpa pilih kasih. “Kalau data diambil dari desa, kami bisa pastikan siapa yang benar-benar layak. Kami tahu kondisi rumah dan penghasilannya, bahkan kadang tahu apakah dia punya tanggungan atau tidak,” tegasnya.

Karena itu, para Kades yang ada dalam wilayah Abdya berharap, kedepan ada perbaikan sistem koordinasi, antara instansi penyalur bantuan dan pemerintah desa, agar bantuan sosial benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.(id82)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.