13 Ribu Desa Belum Memiliki Akses Internet, DPR Pastikan Anak-Anak Di Pelosok Melek Internet

JAKARTA (Waspada): Komisi X DPR RI mendukung penuh pemerataan sektor pendidikan melalui kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto. Digitalisasi dinilai penting guna memastikan anak-anak hingga pelosok Tanah Air melek internet.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengemukakan hal itu dalam Dialektika Demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tajuk ‘Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan’ di Gedung DPR RI, Jakarta Kamis (8/5/2025).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

“Komisi X DPR mendukung kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo 2 Mei 2025. Digitalisasi ini penting, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan,” kata Lalu yang hadir dalam diskusi melalui virtual.

Di sisi lain, Legislator dari Fraksi PKB itu menyatakan Komisi X DPR berkomitmen mengawasi anggaran pendidikan agar mendukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Indonesia.

“Mendorong agar Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, dan mitra kerja lainnya memprioritaskan pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat, dan pelatihan guru berbasis digital,” kata Lalu.

Wakil Rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat II itu menyatakan Komisi X DPR mendorong sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam memperluas digitalisasi pendidikan.

“Misalnya melalui program CSR atau kolaborasi dengan penyedia layanan internet atau platform edtech,” ucapnya.

Lalu juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi guru, siswa, dan orang tua agar tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu menggunakan teknologi secara efektif.

Dia menekankan Komisi X DPR sangat mendukung peningkatan kompetensi digital guru melalui program PPG, Guru Penggerak, atau pelatihan mandiri berbasis digital.

Terakhir, Lalu menegaskan Komisi X DPR berkomitmen dalam mengawasi efektivitas program Digitalisasi Sekolah, Merdeka Belajar, dan Platform Merdeka Mengajar.

“Komisi X DPR akan terus memberikan masukan berbasis temuan lapangan di dapil masing-masing, khususnya dalam hal kendala digitalisasi,” tegasnya.

Sebelumnya pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, intinya secara prinsip bahwa digitalisasi dalam pendidikan itu suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari karena memang tuntutan zamannya.

“Mau tidak mau ya harus digitalisasi itu hanya saja cara kondisi tergantung infrastruktur khususnya listrik dan internet di daerah

“Saya kira sudah nyebutin ada 3000 desa yang belum teraliri listrik dan ada 13.000 desa yang belum memiliki akses internet. Nah desa-desa ini pasti juga punya sekolah tentu ini yang menjadi PR kita bersama. Kalau mau digitalisasi pendidikan maka pemerintah tidak hanya cukup membagi-bagi TV cerdas ke sekolah-sekolah tetapi juga pemerintah menyiapkan infrastruktur yang baik terutama untuk listrik dan internet di daerah-daerah yang belum memiliki jaringan listrik dan internet,”ungkapnya.

Pembicara dari Rumah Literasi, Andreas berharap digitalisasi sampai ke pelosok bisa terwujud.

“Saya sangat berharap dan mendukung wacana diperkuat digitalisasi hingga pelosok daerah-daerah terpencil sebagai senjata ampuh untuk menyimpan untuk menekan ketimpangan pendidikan nasional. Kalau ini adalah sebuah gagasan atau usulan dari DPR ini sangat kami butuhkan dan semoga ini bisa menjadi sebuah kenyataan,”ujar Andreas.(j04)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.